FeaturedJalan Pinggir

Roman Sitti Nurbaya Kasih Tak Sampai: Perlawanan Samar Atas Kolonialisme

Oleh: Delianur

Tidak seperti Marxisme klasik yang menganggap infrastruktur sebagai basis perubahan sosial, Louis Althusser seorang revisionis Marx menganggap justru suprastruktur lah yang menjadi basis perubahan sosial. Karenanya cara sebuah kekuasaan melanggengkan dirinya bukan hanya dengan menguasai dan memperbesar faktor-faktor produksi (ekonomi), tapi juga kontrol terhaap idiologi dan legal-politis.


Sebagaimana diketahui, pandangan dunia Marx melihat dunia ini terbagi dalam dua hal, suprastruktur dan infrastruktur. Dalam konteks perubahan sosial, menurut Marx infrastruktur lah yang menjadi dasar perubah bukan sebaliknya. Hal inilah yang dibalik Althusser

Berdasar pandangan inilah kemudian Althusser memperkenalkan istilah RSA, Represif State Aparatus dan ISA, Idiological State Aparatus. RSA adalah aparat negara yang bertugas melanggengkan kekuasaan dengan cara represif seperti Polisi, Tentara atau Pengadilan. RSA inilah yang fungsinya terlihat begitu jelas dalam kehidupan kita. Utamanya bila ada konflik terbuka antara negara dan masyarakat. Sementara ISA adalah aparat idiologis negara seperti Sekolah, Lembaga Keagamaan, Pers atau Lembaga Penerbitan yang juga bertugas menjaga kelanggengan kekuasaan namun bekerja lebih private, tersembunyi dan sublim.

Diantara masa kolonialisme, tanam paksa adalah diantara priode kolonalisme yang tidak bisa dilupakan. Politik tanam paksa bukan hanya menyengsarakan dan memakan korban ratusan ribu nyawa rakyat Indonesia, namun juga berhasil menyelematkan ekonomi Belanda. Berdasar situasi ini, munculah kelompok etis di parlemen Belanda. Dimotori Van Deventer, politisi Belanda, kelompok etis meminta pemerintah Belanda untuk lebih terbuka terhadap kondisi warga Bumiputera yang menderita dan terbelakang.

Berdasar kritik Van Deventer inilah Ratu Wilhelmina pun memperkenalkan politis etis, atau politik balas budi terhadap penduduk Bumiputera. Politik etis ini memperkenalkan 3 program, strategis atau Trias Van Deventer, yaitu ; Irigasi, Imigrasi, dan Edukasi. Irigasi adalah program perbaikan ekonomi melalui perbaikan saluran air untuk mendukung aktivitas bercocok tanam. Imigrasi adalah upaya mengajak masyarakat bertransmigrasi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Sedangkan Edukasi adalah upaya memperbesar upaya pendidikan dan pengajaran bagi warga Bumiputera.

Namun karena ingin melanggengkan kekuasaannya, pemerintah Belanda menyimpangkan ide politik etis. Irigasi dibangun hanya untuk perkebunan-perkebunan milik Belanda. Imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk Jawa ke perkebunan-perkebunan Belanda untuk kembali bekerja rodi. Seperti mengirim ke perkebunan Belanda di tanah Deli atau Suriname. Adapun pendidikan disusun hanya untuk menghasilkan tenaga administrasi yang murah dan orang terdidik untuk mendukung roda pemerintahan Belanda di Indonesia.

Dalam rangka program Trias Deventer bagian edukasi, munculah ide Belanda untuk membangun Commissie voor de inlandsche School en Vokslectuur alias Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada 1908. Sebuah komisi yang bertugaskan untuk merumuskan kategori bacaan yang baik untuk rakyat juga menerbitkan naskah-naskah dari berbagai daerah. Komisi inilah yang sekarang dikenal dengan Balai Pustaka yang menerbitkan Roman Sitti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang ditulis Marah Roesli.

Karena itu tidak aneh bila novel-novel angkatan Balai Pustaka (1920-1935) berkutat seputar kritik terhadap tradisi juga perbaikan sistem sosial budaya masyarakat bila ingin maju seperti Eropa. Bandingkan dengan novel Pramoedya (angkatan 50-60) yang tidak hanya mengkritik feodalisme Jawa, tetapi juga mengkritik kolonialisme Belanda, Jepang dan PKI. Novel Keluarga Gerilya atau Cerita Dari Blora menggambarkan bagaimana kejamnya PKI dan penjajahan di Indonesia. Terlebih Tetralogi Buru yang menceritakan perlawanan pertama orang Indonesia dengan memakai organisasi dan Pers sebagai instrumen utamanya.

Hilmar Farid, Dirjend Kebudayaan Kemdikbud Sekarang, dalam risetnya berjudul Politik, Bacaan, dan Bahasa pada Masa Pergerakan: Suatu Studi Awal mengatakan bahwa Balai Pustaka adalah kepanjangan tangan kolonial. Pedoman mereka adalah tata kolonial yang “aman” dan “tertib”. Menurut Hilmar Farid “Dala dunia ini tidak ada ‘demonstratie’ karena sudah ada Volksradd, tidak ada ‘pergerakan ra’jat tapi ‘gerakan ekstim’ tidak ada ‘kapitalist jang mengisep darah’ tapi ‘Pengoesaha’ atau ‘saudagar’ ”.

Dalam konteks inilah sebetulnya kita mesti memahami Roman mashur Sitti Nurbaya ini. Roman ini bukan hanya ditulis di masa kolonialisme Belanda, tetapi juga diterbitkan oleh sebuah institusi penerbitan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Sementara kalau kita membaca uraian Louis Althusser tentang cara sebuah negara melanggengkan kekuasaannya, Balai Pustaka adalah bagian dari Idiological State Aparatus yang bertugas melanggengkan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Namun seperti kata Gandhi, kolonialisme memang bisa menundukan fisik seseorang, tetapi dia tidak selalu bisa menundukan jiwa seseorang. Secara fisik orang mungkin bisa patuh, tetapi bukan berarti dia itu tunduk. Ketundukan dan kepatuhan adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa melakukan perlawanan meski dalam posisi orang patuh. Hal ini jugalah yang tersirat dalam Roman Sitti Nurbaya. Ada perlawanan tersirat yang muncul dalam roman ini. Perlawanan yang ditunjukan dalam kepatuhan.

Dari segi jumlah halaman novel ini, 5/6 novel ini memang bercerita kisah kasih antara Sitti Nurbaya dan Samsulbahri beserta konflik yang mengintarinya. Namun dalam 1/6 halaman terakhir, kita akan membaca adanya cerita buruknya penjajahan Belanda yang ditulis secara sublim. Seperti Belanda yang keteteran melawan perlawanan rakyat Aceh atau yang sewenang-wenang menerapkan pajak dan melanggar perjanjian dengan orang Minangkabau.

Salah satu kritik terhadap novel ini adalah penokohannya yang lemah. Samsul Bahri yang semula adalah sosok yang diidolakan, akhirnya ternyata hanya seorang antek Belanda yang membunuh kaumnya. Sementra Datuk Maringgih yang semula digambarkan sebagai aktor segala kejahatan, di akhir justru aktor yang memobilisasi perlawanan terhadap Belanda. Orang juga banyak kecewa ketika keduanya dimatikan oleh Marah Roesli.

Namun menurut Denny Prabowo dalam pengantar buku ini, justru disitulah terletak siasat penulisnya. Kalau Marah Roesli hanya mematikan Datuk Maringgih dan membiarkan Samsul Bahri hidup, maka pengarangnya akan dianggap sedang memenangkan penjajah. Sebaliknya, jika Datuk Maringgih hidup dan Samsul Bahri mati, maka novel ini tidak akan diterbitkan Balai Pustaka. Karena dipandang bertentangan dengan kebijakan pemerintah kolonial.

Dari sekian novel Balai Pustaka, mungkin novel inilah yang menancap kuat dalam ingatan publik. Nama Sitti Nurbaya dan Datuk Maringgih adalah nama yang kerap disebut meski ceritanya tidak dibaca lengkap. Mungkin karena itu juga ada kekeliruan dalam memahami Sitti Nurbaya. Nama Sitti Nurbaya sinonim dengan upaya orang tua yang memaksa anak perempuannya menikah bukan dengan pilihan si anak perempuan. Bahwa novel ini mengingatkan orang tua untuk tidak sewenang-wenang dalam mengkawinkan anaknya, itu benar. Tapi dalam Roman ini, Sitti Nurbaya adalah anak yang rela menikah bukan dengan lelaki pilihannya, karena bakti terhadap orang tua bukan karena dipaksa orang tuanya. Sitti Nurbaya rela menikah untuk menyelematkan orang tuanya yang terperangkap tipu daya Datuk Maringgih.

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: