Jalan Pinggir

Caleg ini Menempuh Cara Berbeda Saat Berkampanye, Mau Tahu?

Kanigoro.com – Apa yang disampaikan seorang calon legislatif (caleg) saat bertemu calon pemilih? Umumnya pasti minta doa restu, lalu berjanji akan amanah menjalankan tugasnya dalam berbagai kemasan. Ada yang mengemasnya dalam kontrak politik, ada pula yang merasa cukup dengan menyampaikan janji-janji politik. Jangan dikira, tak sedikit pula yang cukup menemui “koordinator” pemilihnya seraya menitipkan “amunisi” dan kartu pintar untuk pengingat pemilih, mana yang harus dicoblos.

Adalah Yuniati Zainul Khasanah, yang menempuh cara berbeda saat menemui calon pemilih. Caleg DPRD Kabupaten Kebumen untuk daerah pemilihan (dapil) Kebumen 1 yang meliputi Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren, dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 7 ini, menggunakan ungkapan unik.

“Bapak dan Ibu sekalian, saya menjalankan tugas yang diamanahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai seorang caleg,” ujar Yuniati tiap kali bertemu calon pemilih.

Bagi Yuniati, menjadi caleg adalah amanah dari partai yang mengutusnya, PAN, dan KPU yang telah menetapkannya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah tugas karena menerima amanah dari PAN dan KPU.

“Karena sudah menjadi caleg, saya punya kewajiban mengedukasi masyarakat agar nanti bisa memilih dengan benar. Pemilu ini dilaksanakan dengan biaya trilyunan uang negara, harus berhasil dengan baik,” jelas Yuniati di hadapan calon pemilih.

Lalu Yuniati membuka satu persatu 5 spesimen kartu suara yang selalu dibawanya saat bersosialisasi, kartu suara pemilihan presiden (pilpres), pemilihan DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Terakhir, Yuniati baru mengeluarkan kartu pintar, yang berupa miniatur kotak partainya dalam kartu suara.

“Kalau bapak dan ibu sekalian menilai saya cocok menjadi anggota DPRD Kabupaten Kebumen, silahkan dicoblos. Dicari dulu dalam kertas suara DPRD Kabupaten, cari partai nomor 12, PAN, pilih nomor urut 7 atau terakhir, Yuniati Zainul Khasanah,” terangnya.

Yuniati menginformasikan caleg DPR RI dari PAN untuk dapil Jateng 7 (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga). “Yang bekerjasama dengan saya untuk DPR RI, dari PAN nomor urut 3, yaitu Haris Fikri. Kartu pintarnya tinggal di bolak-balik. Satu sisi urutan caleg PAN untuk DPRD Kabupaten, sisi lainnya urutan caleg PAN untuk DPR RI. Sedangkan untuk DPRD Provinsi dari PAN nomor urut 7, yaitu Ikhsanudin,” lanjutnya.

Kartu pintar untuk menjelaskan kepada calon pemilih.

Yuniati mengingatkan bahwa caleg berbeda dengan calon presiden (capres) atau calon kepala daerah, entah itu calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup) atau calon walikota (cawalkot).

“Presiden atau kepala daerah adalah pengelola anggaran, jadi mereka bisa dalam kampanyenya menjanjikan program, visi-misi pembangunan. Kalau legislatif yang menetapkan anggaran, peraturan dan mengawasi pelaksanaannya. Tidak punya program sendiri, bisanya mengawal aspirasi masyarakat agar bisa menjadi program pemerintah dan mendapatkan penganggaran lalu mengawasi pelaksanaannya agar tepat sasaran,” terang Yuniati.

Dalam prakteknya masih banyak caleg yang kurang memahami fungsinya nanti di legislatif, sehingga menjanjikan program kepada konstituennya. Para caleg yang enggan memberikan edukasi politik inilah yang acapkali main pintas dengan politik uang agar terpilih. Kurang peduli fungsinya sebagai legislatif nanti dipahami masyarakat atau tidak.

Meski larangan politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih memberikan celah untuk menyiasati, Yuniati tak hendak memanfaatkannya.

“Celah itu karena sanksi politik uang yang bisa dilakukan kepada siapa saja hanya dalam masa pemungutan suara, yaitu pada pasal 515. Tapi dalam masa kampanye seperti pada pasal 278, 280 dan 284, selama politik uang tidak dilakukan peserta pemilu, tim kampanye atau pelaksana kampanye maka unsur subjeknya tidak terpenuhi,” ungkap Yuniati.

Yuniati sedang menjelaskan cara pencoblosan yang benar.

Wajar bila dalam masyarakat kemudian muncul “makelar suara”. Mereka bahkan bisa lebih agresif menawarkan dukungan kepada para caleg dan timnya, dengan klaim bisa mengarahkan sejumlah suara, tentu dengan imbalan yang disepakati.

Meski demikian Yuniati enggan menyiasati celah tersebut. Jika situasi mengharuskannya mengadakan pertemuan langsung, maka dari awal acara diingatkannya kepada para audiens bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang transport atau sejenisnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 23 dan 28 Tahun 2018 terang-terangan melarang peserta Pemilu memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye (Pasal 69 ayat 1 huruf j). Sementara dalam bentuk cindera mata, bahan kampanye yang boleh diberikan paling tinggi 60 ribu rupiah (Pasal 30 ayat 6).

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta Pemilu yang melanggar larangan, termasuk politik uang akan dibatalkan pencalonannya (Pasal 286).

“Walau hal itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi membuat saya tidak tenang. Kalau nanti ketahuan pengawas pemilu bagaimana? Bukan begitu bapak ibu?” tanya Yuniati kepada yang hadir usai menjelaskan berbagai kemungkinan kalau melakukan politik uang.

Tak semua yang hadir tentu saja puas dengan penjelasan tersebut. Tapi tak sedikit juga yang bisa menerima. Yang sudah terlanjur pakai prinsip “ola uwit ola oblos” (tidak ada uang tidak akan memilih), pasti tak akan bisa menerima. Apalagi kalau tahu ada tim dari caleg lain yang sudah bagi-bagi uang, dengan besaran yang bervariasi. Ada yang 30 ribuan, 50 ribuan sampai 100 ribuan.

Yang bisa menerima adalah mereka yang masih memegang prinsip untuk mendapatkan rezeki yang berkah. “Rezeki kalau tidak berkah, meski banyak tidak akan berfaedah. Apalagi cuma sedikit tidak berkah, nanti hanya mendatangkan penyakit,” ujar masyarakat yang mengikuti penjelasan Yuniati.

Selain mengedukasi politik masyarakat terkait pencalegannya, Yuniati tak meninggalkan aktivitas di luar pencalegan. Seperti aktivitasnya sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Kutosari dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) I TP PKK Kecamatan Kebumen.

Untuk mendorong kegiatan literasi pengurus dan kader PKK, Yuniati meluncurkan buku “Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga”, Kamis, 4 April 2019. Empat orang nara sumber dari berbagai latar belakang dihadirkan untuk membedah bukunya. Kegiatan dibuka istri Bupati Kebumen sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Kebumen Zuhroh Yazid Mahfudz, diikuti antara lain TP PKK Kecamatan se Kabupaten Kebumen, aktivis organisasi wanita dan masyarakat umum.

Yuniati (jilbab hijau) bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kebumen Zuhroh Yazid Mahfudz (sebelah kanannya) bersama pengurus TP PKK lainnya, usai peluncuran dan bedah buku.

“Hidup tak hanya mengurusi masalah pencalegan. Tidak semua aktivitas mesti berorientasi agar terpilih menjadi legislator. Berhasil atau tidak saat pileg nanti hanya persoalan beda fungsi dalam menjalani hidup saja. Kalau nanti terpilih menjadi legislator harus bagaimana, jika tidak terpilih tinggal melanjutkan apa yang sebelumnya sudah dilakukan,” pungkas Yuniati sambil memaparkan prinsip pencalegannya. (AMz-Kbm)

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait