Jalan Pinggir

Berhukum dengan Logika dan Rasa

Oleh Prof Suteki

Apakah monster itu bernama UU ITE?
Bijaksanalah dalam cara berhukum. Tidak semua perkara “pantes” dilaporkan.

Hukum itu bukan hanya sistem peraturan tetapi juga sistem perilaku khususnya aspek culture. Budaya hukum tentu membimbing penegakan hukum tidak hanya berkutat tentang logika aturan tetapi juga persoalan rasa. Di situ pantes dan tidak pantes berperan. Bolehkah? Ya semua tergantung dari cara berhukum suatu kelompok atau bangsa.

Kita dapat membaca Pasal 5 ayat 1 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal itu ditegaskan bahwa: HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN DI DALAM MASYARAKAT. Apa artinya ini terkait dengan istilah “PANTES” itu. Semua sudah ada aturan untuk bagaimana menyikapi dalam penegakan hukum itu agar tidak terjebak pada penegakan hukum yang normatif legalistik. Ini Indonesia bagian dari benua Asia yang memiliki karakter yang hampir sama dengan Afrika. Kedua benua ini lebih baik digunakan penegakan hukum dengan konsep: Legal Pluralism Approach. KUHP kita pun sebenarnya sudah menganut penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan sistem peraturan misalnya bagaimana penegak hukum harus pula memperhatikan HUKUM ADAT atau LIVING LAW dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya. Polisi pun sudah dibekali dengan cara-cara: RESTORATIVE JUSTICE misalnya dengan mengoptimalkan FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat).

Sulit tampaknya kita BERSAHABAT dengan HUKUM–sistem peraturan khususnya. Mengapa? Karena kita lebih condong menempatkan hukum—yang cacat sejak lahir— itu sebagai enemy, yang selalu ingin kita cari celahnya hanya untuk mendulang berbagai keuntungan diri dan kelompok.

Biyuuuuuuuh
Monster itu menjelma menjadi hukum..
UU ITE bisa triwikromo menjadi monster yang nggegirisi bila di tangan penguasa yang dzalim..dan lalim.

Kita bisa bayangkan bila di bulan dan tahun politik ini masing-masing kubu saling MELAPORKAN setiap dugaan penyimpangan perilaku hukum yang mestinya bisa saling menyapa. Hari-hari akan penuh seteru, konflik dan perseteruan sedangkan kita sering mengklaim bahwa kita: BASODARA. Basodara macem mana? Di sinilah pentingnya pertimbangan pantes tidak pantes serta “shame culture” dikembangkan. Malu kalau dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Cara berhukum macem ini yang mestinya dikembangkan di negara yang berpandangan hidup dan berideologi Pancasila. Kalau cara berhukum kita sudah melenceng dari falsafah itu, sebenarnya kita baru sekedar memiliki falsafah itu tetapi pemahaman dan pengamalannya ibarat jauh panggang dari api. (t)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya