ArtikelFeatured

Zonasi dan Sekolah dalam PPDB

Rangkuman

  • Inti dari sistem zonasi adalah mendekatkan peserta didik dari tempat tinggalnya ke lokasi sekolahnya. Dengan demikian, murid tak banyak membuang waktu di perjalanan dan bisa optimal memanfaatkan segala fasilitas sekolah untuk memuaikan kreativitasnya di segala bidang.
Oleh : Nasihin Masha

Saat ini publik Indonesia sedang dihebohkan oleh sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bagi publik Jakarta, sistem ini bukan hal baru. Jakarta sudah lebih dulu menerapkannya. Demikian pula dengan sistem online dalam PPDB. Jakarta pun sudah lama menerapkannya. Namun, apakah yang kini sedang diterapkan pemerintah pusat tentang sistem online dan sistem zonasi sama persis dengan yang dilakukan di Jakarta? Ini yang harus kita lacak.

Di Jakarta, sebelum penerapan sistem zonasi, terlebih dulu diterapkan sistem online. Calon siswa mengirimkan berkas ke sekolah. Lalu pihak sekolah akan meng-input data tersebut ke dalam sistem online. Setiap siswa boleh memuat tiga pilihan sekolah. Dasarnya adalah nilai NEM. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Jika gagal masuk di pilihan 1, maka secara otomatis akan masuk ke pilihan 2. Demikian seterusnya hingga ke pilihan 3.

Saat terpental dari pilihan 1 dan masuk ke pilihan 2, maka nilai NEM si calon siswa tersebut langsung masuk ke slot di pilihan 2 sesuai dengan besaran nilai NEM. Dengan demikian, jika nilai NEM si calon siswa besar maka secara otomatis akan menggeser calon siswa lainnya yang sebelumnya sudah masuk ke dalam list di sekolah pilihan 2 tersebut. Demikian seterusnya.

Yang menarik, jika gagal di semua pilihan, calon siswa masih diberi kesempatan untuk mendaftar ulang dengan memilih sekolah yang nilai NEM nya masih memungkinkan si calon siswa bisa diterima. Proses dan prosedurnya tetap sama. Sistem online sudah mapan diterapkan di Jakarta.

Pada sistem online ini, pemerintah Jakarta memberi peluang bagi calon siswa masuk lewat jalur lain, yaitu jalur prestasi. Selain itu juga memberi kesempatan bagi calon siswa dari luar Jakarta untuk bersekolah di Jakarta. Tiap kelas diberi jatah dua kursi. Polanya sama. Anak saya yang dari Bogor bisa masuk di SMP di Jakarta pada 2010 dengan mengikuti prosedur tersebut. Sedangkan tiga tahun berikutnya, karena sudah tinggal di Jakarta, bisa masuk SMA di Jakarta bukan dari slot siswa luar kota tapi tetap dengan sistem online.

Melalui sistem online ini, calon siswa dan keluarganya harus rajin memantau internet. Apakah anaknya berhasil diterima atau tidak. Jika gagal maka harus segera didaftarkan lagi. Dengan demikian sistem online tak mematikan hasrat siswa untuk daftar di sekolah yang diinginkan.

Setelah sukses dengan sistem online, selanjutnya pemerintah Jakarta melakukan sistem zonasi. Peserta didik hanya bisa masuk ke sekolah di zona yang ditetapkan. Harus ada kesesuaian antara tempat tinggal dengan lokasi sekolah. Namun tetap memberi peluang bagi calon siswa di luar zona dan calon siswa dari provinsi lain. Kombinasi zonasi dengan sistem online ini tak menimbulkan masalah di Jakarta dan sudah mapan hingga kini.

Sistem online yang sudah lama diterapkan di Jakarta tersebut kemudian diadopsi oleh daerah lain di Indonesia sejak beberapa tahun ini. Kini, pemerintah pusat menerapkan sistem zonasi untuk seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apakah sistem dan polanya seperti di Jakarta?

Sekolah Favorit dan Kastanya

Dalam penerapan sistem zonasi ini ada dua diksi yang menonjol: sekolah favorit dan kasta. Muncul argument bahwa penerapan sistem zonasi akan meruntuhkan keberadaan sekolah favorit dan menghilangkan kasta-kasta sekolah.

Seperti diketahui bahwa di banyak daerah selalu muncul sekolah-sekolah yang selalu menjadi target utama para calon siswa. Semua berebut ingin masuk ke sekolah ini. Sebagai contoh, di Jakarta yang menjadi sekolah favorit adalah SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 28. Di Bandung ada SMA Negeri 3. Di Cirebon ada SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1. Di Surabaya ada SMA Negeri 5. Di Semarang ada SMA Negeri 3. Di Yogyakarta ada SMA Negeri 3.

Sekolah-sekolah favorit tersebut memiliki gengsi yang tinggi dan disebut sebagai sekolah berkasta tertinggi pula. Nilai NEM dari sekolah-sekolah itu selalu tertinggi. Namun selalu ada gerundelan bahwa tentu saja nilai NEM nya tertinggi karena yang masuk ke sekolah itu pun berbekal NEM yang tertinggi pula. Artinya, memang dasarnya berisi anak-anak “pintar” maka tentu saja hasilnya pun anak-anak “pintar” pula. Maksudnya adalah bukan karena sekolahnya yang hebat tapi karena muridnya yang memang sudah hebat. Pandangan itu ada benarnya, tapi tak seluruhnya. Bahkan bisa jadi itu hanya sebagian kecil saja, karena ada faktor-faktor lain yang jika digabungkan justru memiliki proporsi yang besar pula. Apa faktor-faktor lainnya?

Organisasi, manusia, masyarakat, bahkan komputer bukan hanya berunsur hal-hal fisik, material, dan formil tapi juga hal-hal yang bersifat nilai dan kebiasaan yang membentuk budaya. Ada badan, ada jiwa. Ada pikiran, ada perasaan. Ada hukum, ada kebiasaan. Ada struktur, ada proses. Ada aturan, ada nilai-nilai. Singkatnya, ada hardware, ada software.

Zonasi dan sistem online hanyalah hardware. Namun di balik itu, dalam sebuah sekolah ada faktor-faktor lain yang membuat sekolah itu menjadi berkasta tinggi dan menjadi favorit pelajar. Hal-hal lainnya adalah tradisi, kebiasaan, dan sistem nilai yang sudah berakar pada semua orang yang berada di lingkungan itu.

Selain itu, juga ada tata ruang dan lingkungan sekitarnya. Jangan lupa faktor kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah. Yang tak kalah penting juga faktor daya dukung tenaga administrasi serta petugas-petugas lainnya di sekolah tersebut. Semua itu jalin menjalin membentuk suatu mileu yang membuat peserta didik bisa optimal berprestasi di bidang apapun, bukan hanya pada tataran akademik tapi juga seni, olahraga, maupun perilaku. Dan semua itu, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kasta dan Favorit akan Hilang?

Apakah setelah penerapan zonasi dan sistem online maka pengkastaan, favoritisme, bahkan suap dalam penerimaan siswa akan hilang? Jawabannya jelas: TIDAK. Bahkan mungkin dengan tanda seru berjajar tiga. Hal ini sudah dibuktikan di Jakarta. Tetap saja yang bagus adalah SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 28 serta SMA-SMA lainnya yang selama ini masuk SMA berkasta tinggi.

Seperti tadi saya tulis, untuk menjadikan peserta didik bisa optimal bukan hanya faktor NEM, tapi juga faktor-faktor lainnya. Lingkungan yang baik, guru yang berkualitas, kepala sekolah yang mumpuni, staf administrasi yang dedikatif akan membuat peserta didik bisa mekar sesuai potensinya. Karena pada hakikatnya tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru dan lingkungan yang tak mampu menggali potensi murid.

Hal itu sudah dibuktikan oleh jatuh-bangunnya sebuah sekolah. Di masa lalu, sekolah favorit di Jakarta adalah SMA Negeri 1, lalu bergeser ke SMA Negeri 3, dan kemudian beralih lagi ke SMA Negeri 70.

Kini sudah lebih dari satu dekade justru SMA Negeri 8 yang menjadi favorit. SMA Negeri 28 bahkan belum lama berada di peringkat atas. Hal yang sama terjadi di banyak kota. Di Cirebon misalnya, sudah lama yang bertengger di puncak piramida adalah SMA Negeri 1, namun kini beralih ke SMA Negeri 2.

Kehadiran kepala sekolah yang mumpuni serta proses penerimaan siswa yang tak korup, misalnya merupakan faktor yang ikut berpengaruh mengubah peta kualitas sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dan lingkungan guru yang sehat juga bisa membangun disiplin, keriangan, dan kesehatan pergaulan di sekolah. Faktor-faktor itu bisa mengoptimalkan prestasi sekolah.

Memang nilai bukan segalanya, namun nilai tinggi tak mudah digapai dari budaya yang tercemar. Tentu sekolah-sekolah favorit dan berkasta tinggi tersebut telah dikelola dengan baik karena itu sistem zonasi yang penerimaan siswanya berdasarkan kedekatan tempat tinggal dengan lokasi sekolah akan tertantang dengan situasi yang baru ini.

Jika sebelumnya kondisi murid relatif seragam, kini murid-murid memiliki kondisi yang beragam. Tak semua terbiasa dengan belajar yang ketat dan tak semua memiliki pengetahuan dasar yang seragam. Hal ini menuntut pola kepemimpinan yang baru dari seorang kepala sekolah. Guru-guru pun harus lebih kreatif dalam mengajar karena akan menghadapi murid yang plural dalam hal daya tangkap dan kedisiplinan belajar. Kita berharap, dengan pengalaman yang luas dan panjang, para kepala sekolah dan para guru cepat beradaptasi. Kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan baku di sekolah harus mulai awas dengan hadirnya murid-murid yang beragam tersebut.

Zonasi itu Bagus, Selanjutnya Tugas Pemda

Inti dari sistem zonasi adalah mendekatkan peserta didik dari tempat tinggalnya ke lokasi sekolahnya. Dengan demikian, murid tak banyak membuang waktu di perjalanan dan bisa optimal memanfaatkan segala fasilitas sekolah untuk memuaikan kreativitasnya di segala bidang. Termasuk di bidang seni, olahraga, dan organisasi. Sekolah akan menjadi sentrum kegiatan siswa.

Sekolah ibaratnya menjadi alun-alun bagi siswa di luar jam pelajarannya dan di luar hari sekolahnya. Karena itu perlu manajemen baru dalam pengelolaan sekolah. Sehingga siswa menjadi jenak dengan lingkungan sekolahnya.

Pada sisi lain, sistem zonasi juga akan menciptakan efek inklusivitas dalam penerimaan peserta didik. Pada umumnya, harus diakui, yang ada di sekolah-sekolah terbaik adalah anak-anak dari keluarga menengah-atas. Mereka inilah yang mampu menyediakan fasilitas bagi anaknya untuk bisa mekar, tak membebani anak dengan kondisi ekonomi keluarga, dan memberi semangat, wawasan, serta inspirasi bagi anaknya untuk berprestasi. Kini, dengan sistem zonasi, maka semua anak dari latar belakang apapun bisa masuk di sekolah yang terdekat dan bahkan di sekolah yang sudah dalam budaya terbaik.

Berdasarkan dua argument itu, maka tak salah jika sistem zonasi ini merupakan potensi untuk memeratakan kualitas sekolah. Sekali lagi “potensi”. Karena hal itu masih berupa hardware, kini tinggal softwarenya. Hardware lain yang sudah diberikan pemerintah pusat ke daerah adalah dana BOS dan dana BOP. Namun semua itu belum optimal untuk mengembangkan kualitas sekolah. Kini, dengan sistem zonasi, pemerintah daerah dipaksa untuk membangun software sekolah.

Sistem zonasi tak membunuh sekolah favorit dan sekolah berkasta tinggi

Karena hal itu terkait dengan software. Namun sistem zonasi berpotensi memeratakan kualitas sekolah dan memperpendek gap kualitas antar sekolah. Dua hal pokok yang terpenting adalah masalah kepala sekolah dan kualitas guru. Yang mengangkat kepala sekolah adalah kepala daerah. Di banyak tempat, untuk menjadi kepala sekolah harus menyuap atau bersedia membuat laporan palsu tentang penggunaan dana BOS dan BOP.

Dana BOS dan BOP menjadi sumber korupsi yang besar bagi kepala daerah. Tak heran jika kepala dinas pendidikan merupakan jabatan yang sangat bergengsi di daerah. Inilah sumber utama kekacauan sekolah.

Banyak guru yang berkualitas menolak menjadi kepala sekolah dan lebih memilih untuk menjadi guru saja atau paling banter menjadi wakil kepala sekolah. Padahal kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor sangat penting dalam menentukan kualitas sekolah.

Ada suatu sekolah favorit mendapat kepala sekolah baru yang di drop oleh dinas. Karena sekolah itu sudah memiliki budaya yang bagus, atas desakan para guru dan orangtua siswa, kepala sekolah tersebut ditarik kembali. Tapi bagaimana dengan sekolah yang lain? Inilah yang membuat sekolah tak kunjung maju. Maka langkah pertama adalah membasmi KKN dalam pengangkatan kepala sekolah.

Langkah kedua, adalah perekrutan guru yang benar. Tak boleh ada KKN dalam penerimaan guru. Selain itu, beri pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dengan mohon maaf, jalur guru honorer berpotensi menjadi pintu masuk paling mudah untuk praktik KKN dalam perekrutan guru. KKN itu bukan hanya suap dan korupsi, KKN juga nepotisme dan kolusi.

Era otonomi daerah justru memperbesar berbiaknya kolusi dan nepotisme. Jika di era Orde Baru hanya memberi peluang pada keluarga Cendana beserta Golkar dan tentara, maka di era reformasi ini justru semua bisa berbuat. Akhirnya jatah rekrutmen menjadi bancakan semua kekuatan politik.

Jadi, tugas selanjutnya setelah penerapan sistem zonasi berada di pundak kepala daerah. Jika tak terjadi pemerataan kualitas maka sudah bisa dipastikan ada masalah di kepala daerah.

Swasta akan Tumbuh

Bagi sebagian orang, sistem zonasi pasti menyebalkan. Tak lagi ada kompetisi. Tak lagi ada jaminan kualitas moral. Tak ada standar hidup. Atau sekadar tak mau repot. Pada hakikatnya manusia itu seperti ikan: Bergaul dengan yang sejenis. Ikan mujair dengan mujair. Ikan sarden dengan sarden. Manusia pun sama. Mengapa? Agar hidup menjadi lebih simpel. Harus diakui, para elite negeri saat ini, di semua tingkatan, dulunya adalah elite dari sekolahnya masing-masing. Sesuai kastanya, mereka duduk di posisi saat ini. Ringkasnya, orang-orang yang kini duduk di atas adalah hasil dari sekolah-sekolah terbaik di negeri ini. Tentu saja ada anomali dan pembiasan, tentu itu hukum alam yang masih berada dalam batas toleransi.

Nah, orang dari jenis ini pasti ingin menyebal. Inilah potensi bagi sekolah-sekolah swasta untuk menawarkan eksklusivitas semacam itu. Seperti di banyak negara maju, sekolah negeri itu harus memiliki kualitas yang seragam dan setara, sedangkan sekolah swasta diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkan standar tertentu apapun standarnya. Hal itu pada umumnya sudah terjadi di sekolah dasar. Dari kelas menengah-atas akan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta. Ada yang memilih karena kebutuhan pendidikan agama, ada yang menyekolahkan karena kebutuhan pendidikan karakter dan budi pekerti, ada yang menyekolahkan karena pergaulan internasional.

Setelah masuk SMP mulai ada seleksi tahap kedua. Kemudian di SMA masuk seleksi tahap ketiga. Dan, akhirnya di perguruan tinggi masuk seleksi tahap keempat. Biasanya, seleksi itu sesuai kemampuan ekonomi. Ya, makin ke atas biaya pendidikan makin mahal. Sehingga makin ke atas makin sedikit yang masuk swasta.

Sistem zonasi ini membuka peluang bagi sekolah swasta untuk menjaring peserta didik dari golongan yang menginginkan standar tertentu maupun yang tak ingin repot dengan sistem zonasi. Belum lagi ada orangtua yang tak ingin anaknya disatukan dengan anak-anak yang gemar tawuran, yang sudah terpapar miras, atau yang sudah terpapar narkoba maupun kriminalitas.

Peluang-peluang ini merupakan pasar tersendiri bagi sekolah swasta. Apalagi tingkat ekonomi masyarakat makin baik. Pada sisi lain, para orangtua umumnya berpendapat jika masih SD tak membutuhkan prestasi akademik tapi seiring makin ke atas makin membutuhkan prestasi akademik. Ini karena kompetisi ke atas makin ketat.

Pada sisi lain, kualitas sekolah negeri umumnya lebih baik daripada sekolah swasta. Masih terlalu sedikit sekolah swasta yang memiliki prestasi akademik yang baik. Padahal orangtua membutuhkan jaminan bagi anaknya masuk perguruan tinggi yang baik yang butuh prestasi akademik.

Kesimpulan

Jadi, lanjutkan sistem zonasi tapi harus menyiapkan program lanjutannya untuk membangun kualitas sekolah yang merata. Presiden bisa memerintahkan Kepala Polri dan Jaksa Agung bekerja sama dengan Mendikbud untuk menangkap koruptor dalam dunia pendidikan. Terutama dalam pengangkatan kepala sekolah, penggunaan dana BOS dan BOP, dan perekrutan guru. Jadikan pembersihan KKN di sekolah sebagai prioritas Polri dan Kejaksaan Agung. Tanpa tindak lanjut ini, maka sistem zonasi akan menjadi bumerang yang mematikan.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait