Dunia IslamFeatured

Rekomendasi Eksternal dan Internal Muktamar Ke-6 KBPII

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang berkembang dalam Muktamar Ke-6 Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) pada 15-17 November 2019 di Grand Keisha Hotel, Sleman. Dalam sidang komisi rekomendasi eksternal dan internal menghasilkan beberapa poin penting, antara lain sebagai berikut.

Rekomendasi Eksternal

  1. Merekatkan kembali sendi-sendi kehidupan sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa,mengingat kondisi paska Pemilihan Umum masih menyisakan potensi lahirnya konflik yang bersifat vertikal dan horisontal di masyarakat. Harus diakui pelaksanaan politik yang demokratis belum sepenuhnya terwujud dan kesadaran tentang prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan bangsa masih perlu ditingkatkan sehingga perlu bagi pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara proporsional untuk menyatukan kembali berbagai perbedaan menjadi kekuatan yang menguntungkan.
  2. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan SKKPH yang diterbitkan oleh Komnas HAM atas pengajuan sekelompok orang yang merasa menjadi korban, karena SKPPH tersebut bertentangan dengan Tap MPRS no XXV th 1966 dan UU no 27 th 1999. Korban yang sesungguhnya bukan dari pihak mereka tetapi sebaliknya pihak TNI dan pihak anti komunislah yang menjadi korban, sebagai bagian dari upaya meluruskan sejarah.
  3. Mendesak kepada negara dalam hal ini MPR RI untuk. mengembalikan konstitusi NKRI kepada UUD 18 Agustus 1945 (UUD Asli) melalui Re-amandemen pada pasal-pasal tertentu.
  4. Pernyataan berbagai kalangan khususnya pemerintah terkait dengan isu-isu radikalisme atau penggunaan busana di masyarakat yang dianggap bagian dari penerapan paham dan nilai radikalisme tidak hanya menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman terhadap satu atau beberapa kelompok melainkan cenderung berpotensi memecah-belah kesatuan dan persatuan umat dan bangsa. Karena itu upaya pembangunan opini tersebut harus dihentikan dan negara harus hadir untuk mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan segenap tumpah darah Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
  5. Tumbuh dan berkembangnya sistem politik yang demokratis sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan peran partai politik sebagai instrumen demokrasi. Namun kualitas para politisi di parlemen jauh lebih menentukan dalam melahirkan produk hukum dan regulasi yang berkualitas. Muncul sejumlah rancangan undangundang (RUU) yang menimbulkan kontroversi baik karena dibuat diakhir periode jabatan (injury time) sisi subtansi dan proses pembentukannya seperti: RUU PKS, RUU KUHP, RUU KPK dan sebagainya. Menjadi catatan bahwa partai politik harus terus mendidik anggotanya di parlemen agar kontroversi ini tidak terulang. Selain itu 2 mereka juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (living law); moral, religi, budaya serta adat-istiadat masyarakat Indonesia melalui proses yang aspiratif, terbuka dan melibatkan berbagai pihak.
  6. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanah reformasi diakui menjadi salah satu faktor penting bagi usaha perbaikan ekonomi bangsa. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) harus menjadi kepedulian semua pihak karena selain menjadi pemicu terjadinya ketimpangan sosial dan kehancuran moral korupsi juga menjadi hambatan masuk arus investasi yang berakibat pada minimnya kesempatan kerja dan mendorong peningkatan angka kemiskinan. Dengan diterbitkannya revisi UU KPK yang berisi upaya pelemahan semangat pemberantasan korupsi, adalah jelas Revisi Undang undang KPK menjadi UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan amanah reformasi. Mendesak Presiden untuk menerbitkan perpu KPK.
  7. Meninjau kembali segala bentuk kerjasama yg dilakukan Pemerintah dengan pihak asing yg selama ini mengabaikan masyarakat pribumi agar diberikan peluang seluas-luasnya dalam melaksanakan kerjasama tersebut.
  8. Peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0 sejatinya harus menjadi perhatian dan kewaspadaan semua pihak mengingat “revolusi 4.0” akan terus mempengaruhi dan mengubah sistem yang telah lama dianut. Hal ini terutama dalam sistem pendidikan tentang bagaimana cara kita belajar dan mengajar serta memperoleh ilmu pengetahuan. Adalah fakta sejumlah profesi dan industri telah terdisrupsi oleh teknologi yang menimbulkan ancaman jutaan pengangguran. Dalam kehidupan sosial dan budaya kita saksikan masyarakat tengah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pemerintah harus mengambil berbagai langkah antisipasi agar seluruh anak bangsa dapat mengambil peluang dan menghindari ancamannya.
  9. Pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan jiwa entreprenuership bagi generasi muda Indonesia menjadi langkah penting dan paling menentukan mengingat pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kuantitas (jumlah) dan kualitas (kreatifitas) penduduknya. Akses permodalan, produksi dan pemasaran bagi para pemula (start up) harus dibuka luas agar entrepreneur dari anak-anak bangsa mampu menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Rancangan Undang-undang tentang Kewirausahaan segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2020).
  10. Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan Civil Society seperti Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) dalam rangka ikut serta membangun dan mendesain Indonesia yang lebih demokratis, lebih berdaulat secara ekonomi, dan lebih berdaya saing. Kehadiran dan keberadaan organisasi KB PII kemasyarakatan mampu mendorong kemandirian secara ekonomi dan menciptakan sumberdaya manusia entepreunership yang mampu memanfaatkan peluang peluang ekonomi di era revolusi industri 4.0. bagi kemajuan bangsa.
  11. Sesuai amanah konstitusi UUD 1945 bahwa salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta sesuai prinsip hukum dan perdamaian hubungan internasional.
  12. Mengingatkan kepada Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Tiongkok agar memberi hak-hak sipil muslim Uyghur. Juga kepada muslim Rohingya, Kashmir dan belahan dunia lainnya.
  13. Mengingatkan kepada pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap pemerintah Tiongkok agar memberi hak-hak sipil muslim Uyghur. Juga kepada muslim Rohingya, Kashmir dan belahan dunia lainnya.
  14. Mengajak komponen umat Islam Indonesia agar membantu meringankan beban saudara-saudara muslim Uyghur, Palestina, Rohingya, Kashmir melalui segala bentuk bantuan yang memungkinkan.
  15. Mendesak pemerintah dan institusi terkait agar segera menyelesaikan dan menindak tegas secara hukum kasus dan tragedi kemanusiaan berupa pembantaian terhadap masyarakt sipil yang terjadi di Papua.
  16. Wacana pemindahan ibu kota harus dipertimbangkan kembali untuk menjamin keutuhan NKRI.
  17. Mendesak Pemerintah untuk segera bersikap terhadap dampak dari bencana alam yang terjadi dibeberapa wilayah yg sampai saat ini belum selesai.
  18. Mendesak pemerintah agar segera Meninjau kembali kebijakan dan mengaudit sistem pengelolaan keuangan BPJS.

Rekomendasi Internal

  1. KB PII harus segera membentuk lembaga kajian strategi untuk menganalisa kondisi dan prospek indonesia.
  2. Menegur secara terbuka alumni PII yang melanggar nilai-nilai Islam dan organisasi. Dengan membentuk dewan kode etik.
  3. Penguatan Keluar Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) secara kelembagaan dengan demikian harus segera dilakukan dari tingkat yang paling bawah hingga tertinggi. Usaha untuk membangun jaringan secara vertikal dan horisontal dilakukan untuk mempercepat proses partisipasi KB PII dalam program-program keumatan dan kebangsaan. Potensi anggota KB PII yang tersebar dalam berbagai profesi dan di seluruh provinsi dipandang penting untuk diakomodasi secara terencana dan terukur agar penguatan kelembagaan lebih cepat dan masif.
  4. Kepada KB PII Tingkat pusat agar sejak awal mulai menyiapkan agenda kepemimpinan politik nasional tahun 2024. Umat Islam perlu mengambil posisi aktif agar dapat menentukan arah kepemimpinan nasional Tahun 2024. Umat Islam harus mampu menghadirkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin nasional yang mampu memberikan keadilan sosial, keadilan ekonomi, pengelolaan SDA untuk kemandirian dan kesejahteraan bangsa, memberikan pengayoman dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Dengan menyiapkan program kepemimpinan yang tersistimatis.
  5. KB PII agar membentuk sebuah lembaga yang bisa melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah dalam rangka membantu program pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas SDM.
Selanjutnya

Artikel Terkait