ArtikelFeaturedJalan Pinggir

Pendidikan: Menuju Privat dan Tidak Terjangkau Rakyat

Oleh : Firzatullah Dwiko Ramadhan

Pendidikan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar manusia saat ini. Sebagaimana telah diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tujuan berdirinya Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, sejatinya semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama. Dengan tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan lainnya.

Saat ini kondisi Pendidikan sedang dalam permasalahan yang kompleks. Mulai dari tidak meratanya kualitas pendidikan di seluruh negeri, kurangnya fasilitas yang memadai, kurikulum yang membebani, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Namun salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan adalah privatisasi pendidikan. Pendidikan yang tidak bertujuan untuk mencerdaskan, melainkan untuk mencari keuntungan.

Sejatinya, pemerintah harus mampu untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana tertulis pada UUD NRI 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dapat kita sadari bahwa tidak ada yang boleh menghalangi warga negara Indonesia dalam mendapatakan pendidikan.

Namun, saat ini pendidikan nasional seakan-akan berbelok dari jalurnya. Pendidikan yang seharusnya didasari niat untuk mencerdaskan bangsa telah mulai pudar. Pendidikan yang ada saat ini lebih didasari dengan niat untuk mencari keuntungan atas kebutuhan dasar masyarakat. Perbedaan pandangan atas dasar pendidikan ini tentunya akan membawa pelaksanaan pendidikan menjadi tidak murni untuk mencerdaskan bangsa lagi.

Berbagai Bentuk Privatisasi Pendidikan

Sudah bukan hal yang baru bahwa setiap orang tua menginginkan anaknya untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik, salah satunya adalah dengan cara masuk ke sekolah favorit. Hal ini yang kemudian menjadi landasan semakin mahalnya sekolah-sekolah. Dengan memberikan label sekolah terfavorit dan fasilitas-fasilitas tertentu, pihak penyelenggara pendidikan justru memberikan tarif yang teramat tinggi untuk dapat bersekolah di tempat tersebut. Semakin banyak orang yang ingin bersekolah di tempat tersebut, semakin tinggi pula harga yang dipatok oleh penyelenggara pendidikan.

Selain itu, kita mengenal pula hal yang disebut dengan Lembaga Bimbingan Belajar. Minimnya kualitas pendidikan di sekolah negeri menjadi dasar atas menjamurnya bisnis ini. Kita memang tidak dapat menyalahkan keberadaan Lembaga Bimbingan Belajar. Namun, kita patut mempertanyakan seberapa buruk kualitas pendidikan di sekolah biasa hingga anak-anak masih perlu untuk menambah jam belajarnya di luar sekolah.

Bentuk pendidikan saat ini lebih mengarah  menuju industri. Pendidikan saat ini berdasarkan atas keinginan pasar, bukan atas dasar memberikan pengetahuan. Berbagai cara dilakukan penyelenggara pendidikan untuk memikat pasar agar menyekolahkan anak-anaknya di sekolah mereka. Mulai dari kurikulum yang diarahkan untuk menjadi pekerja, jaminan-jaminan pasca kelulusan, dan hal lainnya. Semua ini tentunya tidak diberikan secara gratis, ada harga yang perlu dibayar untuk mendatangkan fasilitas tersebut. Dan kembali lagi, semua biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Privatisasi pendidikan semakin kentara pada ranah perguruan tinggi. Perguruan tinggi saat ini bukan lagi tempat untuk mencetak generasi yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Tetapi, perguruan tinggi saat ini tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan industri akan sumber daya yang siap untuk menjadi pekerja di korporat. Hal ini telah menciderai kualitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Tidak Mampunya Rakyat Menengah ke Bawah

Semakin mahalnya pendidikan tidak serta merta membuat kualitas masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan pendidikan mahal yang berkualitas cenderung tidak terjangkau oleh masyarakat marjinal kelas menengah ke bawah. Masyarakat ini hanya memiliki pendapatan pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya bersekolah di tempat-tempat mahal.

Akhirnya, masyarakat tersebut dengan pasrahnya menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang seadanya. Dengan kualitas minim dan fasilitas yang kurang memadai. Mau bagaimana lagi, hanya itulah yang mampu dilakukan. Pendidikan berkualitas tinggi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya lebih dikuasai korporat yang lebih mementingkan bisnis ketimbang kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Kebijakan Pemerintah

Privatisasi pendidikan saat ini semakin tidak dapat dibendung. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sendiri, privatisasi pendidikan mendapatkan pembenaran. Akibatnya, biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat menjadi semakin tinggi, yang kemudian tidak lagi terjangkau oleh masyarakat kelas marjinal dari kalangan mengah ke bawah.

Padahal, anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai 20% dari APBN. Anggaran sebesar itu masih belum mampu untuk mencegah terjadinya ketimpangan pendidikan dan memperbaiki standar kualitas pendidikan di seluruh negeri. Anggaran yang banyak tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Yang ada, negara justru menyerahkan pelaksanaan pendidikan kepada korporat.

Pemerintah harus segera berbenah. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah hanya angan-angan belaka. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan akses atas pendidikan yang berkualitas tinggi. Tanpa perlu membebankan seluruh biaya kepada rakyat yang tidak semuanya mampu menanggung hal itu. Apabila hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, maka sila kelima Pancasial, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukanlah cita yang hanya diangankan. Tetapi sesuatu yang sedang dikerjakan. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up