Dunia Islam

Puasa 9 Dzulhijjah

Oleh: Sabrur R Soenardi*)

Hari ini, Selasa (21/8) Arab Saudi menetapkannya sebagai hari raya Idul Adha. Beberapa negara Arab lainnya juga melakukan hal yang sama. Artinya, di wilayah jazirah Arab dan sekitarnya, hari ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Maka umat Muslim di sana pun melakukan shalat ‘id dan penyembelihan hewan kurban hari ini. Sementara itu, di negeri kita, dan juga sejumlah banyak negara lain, menetapkan hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah jatuh esok, Rabu (22/8). Oleh karena itu, hari ini baru tanggal 9 Zulhijjah, sehingga sebagian besar kaum Muslimin Indonesia melakukan ibadah puasa Arofah.

Yang menarik, ada juga sebagian kecil umat Islam Indonesia yang melaksanakan shalat ‘id dan memotong binatang kurban hari ini, mengikuti ketetapan pemerintah Saudi. Salah satunya adalah takmir Masjid Al-Azhar, Jakarta, yang tadi sejak semalam sudah menggelar takbiran dan berencana akan salat hari raya serta memotong kurban Selasa pagi ini. Ketika diwawancarai oleh salah satu TV swasta nasional, pengurus takmir mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun Masjid Al-Azhar melaksanakan shalat ‘id dengan merujuk pada ketetapan Saudi.

Tidak hanya pengurus takmir Masjid Al-Azhar yang mengikuti Saudi. Sebagian kecil umat Islam lain juga melakukan hal yang sama: berkiblat ke Saudi dalam berhari raya, terutama hari raya Idul Adha. Pengurus DDII (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia), misalnya, juga berhari raya Selasa ini. Kenapa mereka berkiblat ke Saudi dan tidak mematuhi ketetapan di negeri sendiri? Apa argumen mereka? Menurut mereka (para pengikut ketetapan Saudi), Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri. Para ulama utama, dalam hal ini Imam Empat, sejauh yang bisa kita ketahui memang berbeda dalam hal metode penetapan Idul Fitri. Hanafi, Maliki, dan Hambali menetapkan berdasar rukyat ‘alamiyyah (internasional), sedangkan Syafii mengacu pada rukyat mahalliyah (lokal). Namun dalam hal penetapan awal bulan Dzulhijjah, keempat imam tidak berbeda pendapat.

Satu hal penting pula yang harus dicatat, menurut mereka (yang berkiblat ke Saudi), bahwa Hari Raya Kurban (tanggal 10 Dzulhijjah) itu ada kaitannya prosesi ibadah haji di Mekkah. Inti ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nabi SAW pernah bersabda, “Ibadah haji adalah [wukuf] di Arofah.” (HR Tirmizi). Wukuf di Arofah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari ketika para jemaah haji berkumpul di padang Arafah. Ditanggal 9 Dzulhijjah itu pula kaum Muslimin disunnahkan berpuasa sunnah, dan dinamakan puasa Arofah, karena membersamai wukuf di Arafah tersebut. Jika puasa kita berselisih satu hari (saja), entah maju atau mundur, bagaimana akan disebut puasa Arofah?

Yang jadi pertanyaan pentingnya dalam konteks ini: kenapa pemerintah kita berbeda dengan Saudi dalam menetapkan hari raya Idul Adha, sehingga berkonsekuensi pelaksanaan ibadah puasa Arofah oleh (sebagian besar) kaum Muslimin Indonesia tidak membersamai berkumpulnya para jemaah haji di padang Arafah (Saudi)? Jawabannya muda saja dan jelas: karena kedua negara sama-sama menggunakan metode rukyat, sehingga memicu perbedaan dalam menetapkan awal Dzulhijjah tahun ini. Di malam Ahad (12/8), hilal sudah tampak di Saudi, sehingga ditetapkanlah malam itu sebagai tanggal 1. Sebaliknya, di Indonesia, pada hari yang sama belum tampak hilal, sehingga masih dianggap sebagai tanggal 30 Zulkaidah dan baru esoknya (malam Senin) masuk tanggal 1 Zulhijjah.

Baik pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia sesungguhnya merujuk pada dalil (nash) yang sama, yakni sebuah hadis Nabi SAW: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal” (HR Bukhari Muslim). Namun demikian, justru karena masing-masing merujuk pada dalil ini, yakni menggunakan metode rukyat, maka potensi perbedaan hasilnya lebih besar. Sebab, perbedaan letak geografis akan menghasilkan perbedaan mathla’ (posisi atau letak munculnya hilal), dan perbedaan mathla’ ini kemudian berkonsekuensi terjadinya kesenjangan antar kawasan (wilayah) dalam hal ketertampakan hilal (tanggal). Beda halnya jika acuannya adalah metode hisab, maka potensi perbedaannya bisa diminimalisasi, bahkan sangat kecil kemungkinan terjadi perbedaan.

Lantas, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan di atas? Apakah sebagian kecil kaum Muslimin Indonesia yang berkurban hari ini telah benar-benar melaksanakan ibadah sesuai aturan Sunnah, sedangkan sebagian besar lainnya yang hari ini justru berpuasa adalah pelaku bidah? Ataukah sebaliknya?

Secara pribadi, penulis di sini akan mengajukan beberapa catatan kritis menanggapi masalah ini. Pertama, benar memang jika puasa, manasik haji, shalat ‘id, dan berkurban, adalah masalah ubudiah (ritual) yang tidak membuka ruang bagi kerja ijtihad, sehingga (mestinya) pelaksanaannya adalah normatif saja, tidak ada perbedaan satu sama lain, tidak ada perbedaan antara pelaku (ibadah) yang satu dengan yang lain. Kita sepakati hal itu. Namun, di sisi lain, ketika kita sepakati pula bahwa ibadah-ibadah tersebut (puasa, manasik, shalat ‘Idul Adha, kurban) ada keterkaitan, atau diawali, dengan kegiatan rukyatul hilal, maka seyogianya kita memaklumi jika kemudian terjadi perbedaan di dalam teknis pelaksanaannya, dalam hal ini menyangkut waktu. Puasa, manasik, shalat ‘id, kurban, memang ubudiah, yang tata cara beribadahnya adalah tunggal. Tetapi, menyangkut syarat awal ibadah-ibadah tersebut, yakni rukyatul hilal, adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal teknis-operasional, sehingga sifatnya nisbi dan kontekstual. Sesuatu yang nisbi dan kontekstual tidak bisa masuk dalam kategori ubudiah, sehingga bersifat ijtihadiah. Sesuatu yang ijtihadiah, jika produknya berbeda antara satu orang (mujtahid) dengan yang lain, antara satu kawasan dengan kawasan lain, itu sesuatu yang lumrah saja. Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada hadis Nabi SAW: “Jika seorang hakim membuat suatu keputusan [ijtihadiah], dan keputusannya benar maka baginya dua pahala, sedangkan jika keputusannya salah, maka baginya satu pahala.” (HR Muslim).Tentu saja, benar dan salah di sini bukan menurut manusia, tetapi menurut Allah dan kita hanya bisa mengetahuinya kelak di akhirat.

Kedua, pun seandainya kita bersikap saklek dan rigid dengan pengertian bahwa “puasa Arafah adalah puasa yang membersamai wukuf para jemaah haji di padang Arafah”, maka sesungguhnya akan kita temukan kejanggalan dalam praktik atau implementasinya di lapangan. Sebagaimana diketahui, wukuf di Arafah dilaksanakan hanya dalam waktu kurang lebih enam jam, dari zuhur hingga magrib. Jika kita hidup di jazirah Arab atau di negara-negara yang satu mathla’ dengan Saudi, misalnya, maka tidak ada masalah. Kita benar-benar berpuasa membersamai manasik wukuf jemaah haji di Arafah. Tetapi bagi yang tidak satu mathla’ dengan Saudi, tentu akan menjadi masalah jika dalam berpuasa merujuk pada kegiatan wukuf di Arafah. Taruhlah sebagai misal, kita kaum Muslimin di Indonesia, yang jelas tidak satu mathla’ dengan Saudi, yang ada selisih waktu sekitar 5-6 jam. Kita lebih cepat sekitar 6 jam. Bukankah ini artinya, jika kita mengikuti ketetapan Saudi (dalam menentukan awal Dzulhijjah), saat para jemaah haji baru mau memulai wukuf di Arafah, kita justru sudah mengakhiri puasa Arafah? Begitupun sebaliknya, bagi negara yang selilih waktunya lebih lambat 6 jam dari Saudi, jika mereka mengacu pada ketetapan Saudi (dalam menentukan awal Dzulhijjah), maka mereka baru berpuasa Arafah justru ketika wukuf di Arafah baru saja selesai.

Ketiga, pengertian (rigid) “puasa Arofah= puasa yang membersamai wukuf jemaah haji di padang Arofah” hanya pas jika dilaksanakan oleh kaum Muslim yang hidup di wilayah atau kawasan yang se-mathla’ dengan Saudi Arabia (lokasi padang Arafah). Di zaman Nabi dan para sahabat, ketika sebaran agama Islam hanya di kawasan jazirah Arab dan sekitarnya, implementasi dari pengertian di atas tidak akan menemui kendala sama sekali, karena wilayah geografis kawasan Islam berada di dalam satu mathla’ dan selisih waktunya tidak seberapa. Adapun sekarang ketika Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dengan populasi sekira 1 milyar lebih, dengan perbedaan letak geografis, mathla’, dan selisih waktu yang sangat mencolok, implementasi dari pengertian (saklek) seperti itu akan bermasalah sebagaimana terpapar di atas.

Maka, keempat, pengertian yang tepat dan kontekstual untuk kondisi sekarang (baca: ketika Islam telah menyebar luas, tidak hanya di kisaran Jazirah Arab saja) tentang puasa Arafah adalah “puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah”, tanpa mempedulikan hari apa, tanpa mengaitkan dengan manasik wukuf di Arafah. Pertimbangannya hanya satu: merujuk pada ketetapan pemerintah di masing-masing kawasan dalam menentukan awal Dzulhijjah, tak peduli apakah pemerintah ybs menggunakan metode rukyat ataukah hisab (dua-duanya otoritatif). Jika kebetulan kawasan tersebut satu mathla’ dengan Saudi, ada kemungkinan besar puasa (tanggal 9 Dzulhijjah) yang dimaksud bersamaan waktunya dengan wukuf jemaah haji di Arafah. Sebaliknya, jika kawasan tersebut berbeda mathla’ (sehingga selisih waktunya sangat signifikan), maka besar kemungkinan puasa tersebut mendahului kegiatan wukuf, atau sebaliknya: membelakanginya. Praksis dari wawasan seperti ini sesungguhnya telah berjalan secara alamiah, bahkan sejak di zaman Nabi SAW, yakni bahwa puasa Arofah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanpa terkait dengan padang Arafah atau kegiatan wukuf. Fakta historis menunjukkan bahwa puasa Arofah disyariatkan sejak tahun ke 2 Hijriah, sedangkan ibadah haji (yang di dalamnya ada manasik wukuf) baru disyariatkan pada tahun ke 10 Hijriah. Artinya selama kurang lebih 8 tahun kaum Musimin berpuasa tanpa memerhatikan ada atau tidak kegiatan wukuf di padang Arafah.(*)

*) Penulis adalah Alumnus PPWI Petanahan Kebumen dan PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, eksponen PII Wilayah Yogyakarta Besar.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait