Dunia Islam

PB PII Audiensi ke Presiden

Jakarta, Kanigoro.com – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, PII diminta Jokowi untuk mengawal program literasi dan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketua Bidang Komunikasi Umat PB PII, Fajar Iman mengatakan, pertemuan itu mereka manfaatkan untuk mengundang Jokowi menghadiri pelantikan pengurus baru.

“Kita mau mengundang Presiden untuk menghadiri pelantikan kita tanggal 5 Agustus di Gedung Indosat, dan Insyaallah beliau akan hadir,” kata Ketua Bidang Komunikasi Umat PB PII, Fajar Iman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8). PB PII rencana akan menyelenggarakan Pelantikan pada 5 Agustus 2017.

Selain iu, Fajar juga mengatakan organisasinya menyampaikan sikap untuk mengawal gerakan literasi pelajar seluruh Indonesia.

“Kita akan fokus pada penanaman nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. Sudah selayaknya nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an tidak ada jurang pemisah, tapi dia satu rel yang saling melengkapi satu sama lain,” katanya.

PII sendiri mengapresiasi kebijakan literasi yang telah dikeluarkan Jokowi. Mereka juga mengatakan punya program serupa dalam mendistribusikan buku-buku (literasi) ke berbagai daerah.

“Itu kami sangat mengapresiasi sekali dan memang salah satunya gerakan literasi kami juga mendistribusikan buku-buku, terutama buku-buku founding fathers, Bung Karno, Bung Hatta, yang memang sulit dikonsumsi oleh pelajar lagi. Di Gramedia dan Kharisma itu sudah susah banget. Tan Malaka juga itu susah banget. Itu juga enggak bisa dikonsumsi oleh pelajar-pelajar sekarang. Sementara tantangan realitas zaman semakin membutuhkan literasi yang kuat. Akan tetapi pendidikan kita masih memerlukan sinergisitas lagi dengan berbagai organisasi pelajar,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen PB PII Aris Darussalam menambahkan, pihaknya diminta untuk mengawal program literasi yang dijalankan pemerintah. Tak hanya itu, mereka juga diminta untuk mengawal pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke pelajar seluruh Indonesia.

“Kita diminta untuk mengawal gerakan literasi, termasuk juga mengevaluasi KIP. Kita kawal juga,” katanya.

Aris menilai, selama ini pendistribusian KIP masih ada kesalahan. Sehingga pendistribusian ‘kartu sakti’ tersebut tidak sesuai harapan.

“Sebenarnya selama ini kan ada kesalahan ya beberapa kalau dari isu yang beredar. Termasuk data rujukan pendistribusian, itu yang masalahnya. Tapi untuk periode saat ini, pemerintah, Pak Jokowi khususnya, KIP meningkat justru ketika diganti menjadi Pak Muhadjir. Karena datanya sudah jelas sasaranya itu,” katanya.

Aris menyatakan kepengurusan PII kini ada di 28 Provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan training dan aktifitas ekstra kurikuler di selenggarakan PII di semua tingkatan pendidikan mulai SD, SMP, SMA.

“Di tingkat kecamatan itu rata-rata SMP, SMA. Pengurus daerah juga sama. Nah pengurus wilayah itu biasanya mahasiswa awal karena sebelumnya mereka di daerah,” kata Aris. (det)*

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: