Dunia IslamFeatured

Di Tengah Corona Ada yang Mau Gantikan Pancasila

Kanigoro.com – Di tengah karut marut penanganan pandemi Corona ternyata ada yang  memanfaatkan situasi untuk mengganti ideologi negara Pancasila. Ini terbukti dengan adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)  yang sama sekali mengaburkan sejarah  dan menggantinya dengan ideologi baru komunisme.

“Ini sudah lampu kuning. Kebangkitan komunis itu bukan lagi issue (yang belum jelas). Tapi, benar-benar ada faktanya,” ujar H. Choirul Anam yang akrab disebut Cak Anam. Hal itu disampaikan dalam diskusi terbatas  “Membendung Kebangkitan PKI Kembali,” di Gedung Museum NU, Surabaya, Ahad (31/5).  

Cah Anam menambahkan, sekarang ini tengah dibangun opini di media secara luas bahwa kebangkitan komunis itu hanyalah bayangan kelompok tertentu saja. Padahal, kenyataannya ada anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang terang-terangan mengaku bangga menjadi anak PKI. “Ini  yang kelihatan dan mau terus terang. Tapi, dia sendiri pernah bilang kadernya sudah puluhan juta,” tandas salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mantan Ketua DPW PKB Jatim ini.

Cak Anam yang berpengaruh luas di kalangan para kyai pengasuh pesantren di Jatim ini menyarankan, agar umat Islam dan bangsa Indonesia yang benar-benar ingin menegakkan ideologi Pancasila dan NKRI harus  waspada dan siap menghadapi. “Jangan diam saja. Mereka  (aktivis komunis) tengah menunggu dan melihat kita. Kalau kita diam, maka mereka akan bergerak dengan agenda berikutnya. Seperti adanya RUU HIP yang sarat dengan tafsiran mereka, karena tidak dimuatnya TAP MPRS No.25 tahun 1966,”  ajak Cak Anam.

Sementara itu Prof Dr Aminuddin Kasdi sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan, RUU HIP dilihat pasal-pasalnya secara keseluruhan tidak mencerminkan substansi dan ruh ideologi Pancasila sebagaimana dapat ditelaah kembali dari sejarah perumusan ideologi itu. Bahkan, ia mencurigai adanya agenda tersembunyi dari pembuat draft RUU itu dengan  tidak dimasukkannya TAP MPRS No 25/1966 juncto TAP MPR No.1 tahun 2003 yang melarang paham komunisme dan turunannya serta semua atributnya.

“Adanya RUU HIP ini  sangat mengkhawatirkan. Ini bisa dijadikan wadah baru dan legitimasi kebangkitan komunis. Dan jika RUU ini lolos sebagaimana adanya draft sekarang, maka ideologi komunis ini telah berhasil menggantikan ideologi negara Pancasila. Dan ini dimanfaatkan momentum peringatan 100 tahun PKI, ” tegas penulis sekaligus  pelaku sejarah ini.  Diingatkan,  apa yang terjadi masa 1964-65 lalu ada kemiripan. Para guru ngaji, kyai, dan ustadz diteror dianggap oleh PKI sebagai tiga dari tujuh setan desa. Atribut PKI juga ditemukan di berepa lokasi.

Pada bagian lain Prof Aminuddin juga menyoroti pemutarbalikan  opini dan fakta bahwa seolah-olah PKI itu adalah korban dan pelakunya adalah TNI AD  bersama umat Islam. Sekarang para aktivis komunis ini dengan mendompleng isu HAM, demokrasi, toleransi, dan pluralisme ingin menampakdiri secara legal. “Dan  buktinya Komnas HAM sudah mengakui dengan diterbitkannnya Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) bagi mereka. Nah terus siapa pelakunya kalau mereka dianggap korban. Ini bahaya besar bagi anak muda yang tidak paham sejarah,” jelasnya.

Arukat Djaswadi, Direktur Lembaga Kajian CICS Surabaya menambahkan, gerakan kebangkitan kembali PKI makin terlihat dan berterus terang. Bahkan, menantang mereka yang berkomitmen penuh menegakkan ideologi Pancasila. Para aktivis komunis melakukan gerakan tersembunyi dengan pertemuan di beberapa daerah, mendompleng UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan sekarang mengajukan RUU HIP. Dalam situasi pandemi ini para pengikutnya di DPR RI ingin RUU segera disahkan tanpa banyak pembahasan.

“Komunis  itu pengecut. Kalau kita tidur maka mereka bangkit. Sebaliknya, kalau kita bangkit dan melawan mereka akan lari. Namun, sekarang mereka sudah sangat percaya diri. Ada wakil-wakil di semua lembaga pemerintahan dan DPR. Bahkan,  Direktur  Utama  TVRI sekarang juga kini dijabat orang yang sangat pro PKI. Di lain pihak TNI dan Polri sudah dilumpuhkan tak boleh bicara politik. Tak ada kata lain kecuali harus dilawan demi menyelamatkan empat pilar Negara Indonesia,” pungkas aktivis 1966  yang lama berkecimpung di PII ini. (ARS/Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: