Kanigoro.com – Seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 menyisakkan 40 orang Capim dari sebelumnya 104 orang di antaranya, dari unsur dosen, akademisi, advokat, jaksa, pensiunan jaksa, dan hakim.
Termasuk Perwira Polri, auditor, Komisi Kejaksaan RI, Komisioner KPK, PNS, pensiunan PNS, dan lain-lain. Ke-40 orang ini akan melanjutkan seleksi ke tahapan profile assessment.
Namun, dari sejumlah nama tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) menghawatirkan Capim KPK dari unsur Polri.
Menanggapi hal itu, Direktur Al Mentra Institute, Karman BM menyampaikan bahwa setiap pemilihan Capim KPK selalu dipermasalahkan oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut.
Tetapi semua yang dikritik dan dikhawatirkan itu semua terbantahkan setelah Capim KPK ditetapkan dan dapat membuktikan kinerjanya. Karena memang sistem yang ada di KPK sudah mapan katanya. Seseorang yang kurang baik setelah masuk menjadi pimpinan KPK akan menjadi lebih baik, karena sistemnya sudah baik dan kuat tambah karman.
“Nah, kalo ada yg mengkritisi orang-orang tertentu ada kemungkinan memang ada upaya membangun opini negatif dan menjegal calon pimpinan tertentu”. Seperti diterima release media diterima Detik NTB, Rabu (07/08) melalui pesan Whatsapp.
Bahwa menurutnya, siapapun Capim KPK yang memenuhi kualifikasi harus didukung menurut undang-undang.
“Kita memberikan dukungan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi menurut peraturan perundang-undangan untuk menjadi pimpinan KPK termasuk dari unsur kejaksaan dan Polri itu sendiri,”
Bahwa Capim KPK dari unsur kejaksaan dan Polri itu katanya memiliki poin tersendiri dalam rangka penguatan kelembagaan KPK ke depan karena dianggap punya pengalaman melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap sebuah kasus yang ditangani selama ini.
“Karena kedua lembaga tersebut saya anggap memiliki pengalaman dan jejaring yang tentunya kelembagaan KPK bisa lebih maksimal dalam memberantas korupsi ke depan,” terangnya.
Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini berharap kepada Pansel Capim KPK tidak terpengaruh dengan opini-opini yang bisa menyudutkan calon tertentu khususnya dari kepolisian dan kejaksaan.
“Karena sesuai dengan amanat undang-undang siapapun boleh selama dia memenuhi kualifikasi dan mampu memberantas korupsi,” tegasnya. (Fn)
