Berita

Yusril: Presiden Tidak Bisa Bubarkan Ormas Dengan Keppres Tanpa Persetujuan Pengadilan

Jakarta, Kanigoro.com – “Pembubaran ormas seperti disarankan Prof. Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum, tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Pemerintah, melainkan setelah ada izin atau persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya,” demikian menurut pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menanggapi saran Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqy kepada Presiden Jokowi.

Sebagaimana diberitakan berbagai media, Jimly Asshiddiqy, Rabu (17/5) kemarin menyarankan agar Presiden membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika Presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali.

Sementara pada waktu yang hampir bersamaan di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan pemred berbagai media, mengatakan akan “menggebuk” ormas yang bertentangan dengan “empat pilar kebangsaan”, yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika. Penggebukan itu, menurut Presiden Jokowi, akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada gerakan komunis, jika sekiranya PKI – yang dulunya adalah partai politik, bukan ormas – akan dihidupkan kembali.

“Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegas Yusril Ihza Mahendra yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Membubarkan ormas dengan cara “menggebuk” jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, menurut Yusril, akan membawa implikasi politik yang luas.

“Karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan,” ujar Yusril mengingatkan.

Lebih lanjut dalam rilisnya yang ditulis dari Manila, Yusril menjelaskan, bahwa kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang.

“Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan itu, lambat laun Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan,” ucap mantan Mensesneg era Presiden SBY tersebut.

Yusril Ihza Mahendra lantas mengingatkan pada peristiwa ketika Presiden Sukarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 200 Tahun 1960.

“Ketika Masyumi melawan ke pengadilan melalui Mohamad Roem, pengadilan mengatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, karena membubarkan partai adalah ‘beleid’ atau kebijakan eksekutif yang tidak dapat dinilai oleh badan yudikatif,” ungkapnya.

Menurut Yusril, kalau Presiden bisa membubarkan ormas melalui Keppres, maka sebagai sebuah penetapan (beschikking) kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara. Padahal di era Presiden Joko Widodo, dalam pengamatan Yusril banyak putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan politik yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan oleh Pemerintah.

“Bahkan yang paling depan tidak mau melaksanakannya adalah Menteri Hukum dan HAM,” ucap Yusril prihatin.

Di sisi lain, keinginan agar Indonesia benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis, menurut Yusril adalah keinginan sejak lama, yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998.

“Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, maka demokrasi dan konstitusipun akan kembali terkubur. Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini,” kembali Yusril mengingatkan.

Sementara terkait saran Jaksa Agung  agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, karena memang disadari bahwa Pemerintah tidak mudah membubarkan ormas, Yusril juga menilainya sama dengan saran Jimly.

“Maksudnya kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk mengubah UU No 17 Tahun 2003 agar memberi kewenangan kepada Presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly.”

Di mata Yusril, perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama lebih dua tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

“Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum, sehingga tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik di era pemerintahan Presiden SBY, kini malah dipraktekkan secara makin meluas. Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidak-adilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi Pemerintah Presiden Joko Widodo,” harap Yusril mengakhiri tanggapannya.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up