Berita

Yusril : Mestinya Presiden Memberikan ‘Grasi Demi Hukum’ kepada Antasari

Jakarta—Kanigoro.com. Pakar hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku menghargai langkah Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar walaupun sekarang Antasari sudah berstatus ‘bebas bersyarat’. Di sisi lain, pemberian grasi tersebut juga terkesan terlambat karena Antasari sekarang sudah bebas bersyarat setelah menjalani lebih separuh dari pidananya. “Seharusnya Presiden memberikan “grasi demi hukum” kepada Antasari bukan grasi biasa karena permohonan beliau,” kata Yusril dalam pesan elektronik yang diterima redaksi Kanigoro.com, Rabu (25/1/2017).

Baca : Jokowi Kabulkan Permohonan Grasi Antasari

Yusril mengatakan, semasa dalam tahanan Antasari pernah mendiskusikan ihwal grasi itu dengan dirinya. Yusril mengaku berat perasaannya untuk menyetujuinya, karena khawatir masyarakat mengira bahwa Pak Antasari mengakui apa yang didakwakan jaksa sehingga mengajukan pememohon grasi. Sementara Antasari tidak melakukannya. “Namun waktu itu, seperti tidak ada jalan lain untuk mengakhiri status beliau kecuali mengajukan grasi. Beliau sudah dua kali mengajukan Peninjauan Kembali atau PK dan dua-duanya ditolak oleh Mahkamah Agung,” papar Yusril.

Yusril menjelaskan, grasi demi hukum dikenal dalam ilmu hukum sebagai tindakan yang dilakukan oleh Presiden, bukan sebuah intervensi kepada badan peradilan, melainkan satu-satunya cara yang dapat ditempuh Presiden untuk membebaskan seseorang dari hukuman, karena menyadari adanya ketidakadilan dalam proses peradilannya. Dalam penilaian Yusril, grasi yang sekarang diberikan Presiden, nampaknya bukan grasi demi hukum seperti yang ia katakan, tetapi grasi biasa atas permohonan terpidana. (emka)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait