BeritaFeatured

Webinar KBPII, Pakar Hukum Pandang RUU HIP Tidak Jelas

Kanigoro.com – RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sedang menjadi pembahasan di DPR RI dinilai mantan Ketua Mahkamah Konstiusi (MK), Hamdan Zoelva tidak memiliki kerangka berpikir yang jelas.

Hamdan menyayangkan pembahasan RUU HIP tidak menempatkan Pancasila sebagai paradigma pokok dalam kehidupan bernegara (Philosofisch grondslag).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan webinar pengurus pusat KB PII dengan tema “Dasar Negara Dalam Perpektif Indonesia Masa Depan” Sabtu 6 Juni 2020, melalui jaringan Zoom.

Hadir sebagai Narasumber : Prof Dr Din Syamsuddin (Mantan Ketua PP Muhamadiyah), Ali Taher Parangsong (Anggota Baleg DPRRI dari Fraksi PAN), Hamdan Zoelva (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Prof Suteki (Guru Besar Filsafat Pancasila dan Sosiologi Hukum) dan Tuty Mariani (KBPII).

Hamdan Zoelva menjelaskan Pancasila merupakan filosofi dasar bernegara yang menjadi haluan dari aspek ekonomi, hukum, maupun politik.

Pancasila, menurut Hamdan diambil dari kepribadian nilai-nilai bangsa Indonesia, pembahasan tentang Pancasila tidak berhenti di tanggal 1 Juni.

Tetapi, lanjut Hamdan Dekrit 5 Juli 1959 telah mengakomodir kepentingan kelompok Islam dan nasionalis yang mengakui spirit Piagam Jakarta dalam UUD, ungkapnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Pancasila merupakan dasar negara, dan yang harus berpancasila terlebih dahulu adalah pemerintah.

Negara harus menjalankan fungsinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sementara masyarakat patuh terhadap hukum dan perundang undangan, katanya.

Pancasila, menurut Refly tidak boleh menjadi alat pemukul bagi kekuatan atau kelompok yang berbeda dengan pemerintah.

Pancasila, lanjut Refly harus jadi payung bagi negara, sementara masyarakat harus patuh terhadap hukum.

“Jangan kemudian yang memberi kritik terhadap negara dianggap anti pancasila” kata Refly.

Mengapa ada praktik intoleransi, kekerasan itu karena sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dijalankan dengan benar, ungkapnya.

Refy Harun mengatakan Pancasila tidak boleh diklaim sebagai personifikasi tertentu, Pancasila merupakan hasil sinkretisme dari berbagai pandangan dan pemikiran. (Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: