BeritaFeatured
Terkini

Universitas Islam Indonesia Selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) RUU P-KS

Kanigoro.com – Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di Gedung Auditorium Fakultas Psikologi, Sosial dan Budaya (FPSB) Universitas Islam Indonesia pada Selasa (19/3).

Kegiatan pembukaan dimulai dengan sambutan dari ketua panitia, Syahdara Annisa Makruf, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pusat Studi Gender (PSG) UII yang diwakili oleh Ketua Bidang Penelitian, Qurotul Uyun, diikuti dengan sambutan dan pembukaan acara oleh Rektor Universitas Islam Indonesia, Fathul Wahid. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa agenda tersebut berawal dari pertanyaan yang segera dijawab, yakni, apakah korban kekerasan seksual selalu identik dengan perempuan dan anak-anak?

Seperti yang tercantum dalam poin menimbang dan beberapa pasal dalam RUU P-KS tersebut. Pakar IT kelahiran Jepara 45 tahun lalu tersebut juga memahami bahwa kemuncul RUU PKS di saat suhu politik yang semakin panas telah menimbulkan beragam interpretasi hingga berita palsu, hoaks.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi pemantik dengan menghadirkan empat pembicara, yaitu Sri Nurherwati (Komnas Perempuan), Aroma Elmina Martha (Dosen Fakultas Hukum UII), Ali Abdul Munim, dan Ai Maryati Solihah (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dengan Emi Zulaifah sebagai moderator.

Agenda dilanjutkan dengan FGD dengan melibatkan peserta ahli dari Ormas Keagamaan tingkat provinsi; PW Muhammadiyah , PWNU, PW Aisyiah, dan Muslimat, PSG atau PSW Perguruan Tinggi se-DIY, dinas pemberdayaan perempuan se-DIY dan Jateng, Lembaga Swadaya Masyarakat dan individu. Dalam FGD yang berlangsung, berbagai pandangan mengemuka yang umumnya memberikan apresiasi terhadap itikad perancangan Undang- Undang PKS tersebut. Namun demikian, ada banyak catatan substansi dan teknis terhadap RUU tersebut. Sekian banyak catatan yang mengemuka tersebut dapat dirangkum dalam lima poin berikut : terdapat beberapa poin yang tidak sinkron dengan produk perundangan yang telah berlaku, minimnya rujukan RUU PKS kepada Undang- Undang dari hukum internasional
RUU PKS cenderung lebih bersifat eksesif dan restitutif daripada upaya- upaya yang bersifat restoratif, RUU tersebut kurang mengakomodasi eksistensi konteks tradisi lokal di masing- masing wilayah di Indonesia
Cara pandang yang parsial dan kurang menekankan cita- cita pembangunan peradaban yang lestari.

Rangkaian acara FGD diakhiri dengan penyampaian hasil sidang 5 komisi di forum pleno. Dari ratusan catatan rekomendasi dan usulan yang ada, dapat dikatakan bahwa forum FGD tersebut memberikan apresiasi terhadap iktikad tersebut dengan sejumlah catatan. Akhirnya, acara ditutup dengan rangkaian acara penutupan, penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama.(Trias/Sudono)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up