Berita

Timboel Siregar Dorong Kolaborasi Kemnaker-BPJS Ketenagakerjaan

Kanigoro.com – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, Muhammad Candra, pada Jum’at (19/7) pagi, menjatuhkan sanksi denda kepada 13 perusahaan yang telah melakukan Tipiring Ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan lanjutan atas kerja-kerja yang dilakukan PPNS yaitu Jalfriman, Ammar Wahyudi, dan Aldy Admiral pada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam yang telah melakukan penindakan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan di wilayah kota Batam melalui tipiring pada 13 perusahaan, dengan mengacu pada Pasal 10 UU No. 7 tahun 1981 tentang UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

Timboel Siregar selaku Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja daerah yang terus berusaha memastikan UU No. 7 Tahun 1981 dilaksanakan oleh seluruh perusahaan.

“Selama ini memang masih banyak perusahaan yang belum mematuhi UU No. 7 Tahun 1981, seperti yang diakui oleh Plt. Sesditjen Binwasnaker dan K3, Eko Daryanto.” kata Timboel.

Timboel menambahkan, adanya putusan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 13 perusahaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, di kota Batam, Kepri, merupakan preseden baik ke depan bagi penegakkan hukum terkait UU No. 7 Tahun 1981.

Timboel juga mendorong agar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada pengawas ketenagakerjaan di daerah lain mengikuti langkah-langkah PPNS di UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kota Batam. Sehingga UU No. 7 dapat dilakukan oleh seluruh perusahaan.

Timboel pun mengimbau kepada Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan supervise dan pengawasan kepada seluruh dinas tenaga kerja agar pelaksanaan UU No. 7 dapat dilakukan secara massif oleh seluruh perusahaan.

“Mengingat UU No. 7 tahun 1981 sangat baik dan akan bisa mendukung program pemerintah dalam hal perencanaan dan pembuatan program ketenagakerjaan. Maka seharusnya UU No. 7 tersebut segera direvisi dan di update sesuai kondisi ketenagakerjaan saat ini. Termasuk tentang sanksi pidana yang diatur di Pasal 10.” lanjut Timboel.

Timboel nilai banyak pasal di UU No. 7 tersebut yang harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

“Dengan penerapan UU No. 7, saya menilai Pemerintah pusat dan daerah akan memiliki data ketenagakerjaan yang lebih detail. Hal ini bisa dijadikan referensi dalam menyusun segala kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.” ungkap Timboel.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki data yang lebih detail tentang ketenagakerjaan di tiap perusahaan.

Timboel sangat mendorong pihak Kemnaker dan dinas Tenaga Kerja di daerah mau bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan menggunakan data-data di BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu dalam penegakan hukum UU NO. 7 Tahun 1981 serta menggunakan data-data tersebut untuk merancang program ketenagakerjaan.

“Semoga ke depan regulasi ketenagakerjaan serta program-program ketenagakerjaan kita lebih baik lagi dengan didasari oleh fakta dan data yang obyektif dan valid” pungkas Timboel. (Azw/Fn).

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait