Berita

Sudirman Said: Kembalikan Prinsip Teknokratik Dalam Pembangunan Ekonomi

Kanigoro.com  — Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia harus mengembalikan prinsip teknokratik dalam pembangunan ekonomi. Namun prinsip itu hanya bisa tegak bila kepemimpinan nasional di tangan pribadi yang berintegritas, memiliki wawasan luas, dan memiliki kompetensi manajerial.

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto–Sandi Uno, Sudirman Said menyatakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk  Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia 2019-2024: Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres-Cawapres, Kamis (18/10) di kantor Centre for International and Strategic Studies (CSIS), Jakarta.

Sudirman menyampaikan, menghadapi tekanan global, semakin terbukti ekonomi Indonesia memiliki kerawanan fundamental. Sekurang-kurangnya ada lima kerawanan fundamental yang dihadapi  ekonomi Indonesia, yakni kemiskinan masih menjadi masalah besar, struktur produk domestik bruto (PDB) yang belum kokoh, separuh dari angkatan kerja dalam kondisi rentan, ketergantungan yang tinggi pada faktor eksternal, dan peran oligarki yang cukup dominan.

“Ini semua menjadi bukti kita masih harus bekerja keras untuk membangun faktor-faktor fundamental ekonomi kita.  Harus kita akui bahwa fundamental ekonomi kita belum sekokoh yang kita harapkan bersama,” ungkap Sudirman dalam acara yang juga menghadirkan Phillip Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS, Arief Budimanta, Direktur Megawati Institut, Anton Gunawan (ekonom Bank Mandiri, Danang Girindawardana (Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO), dan Yose Rizal Damuri (Ketua Departemen Ekonomi CSIS).

Dalam pandangan Sudirman, salah satu aspek yang mencemaskan adalah, meskipun pengangguran terbuka disebut sekitar 7 juta orang, tetapi jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu mencapai 40 juta.  Dan dari seluruh orang yang bekerja, 58,22% di antaranya masuk dalam kelompok pekerja informal.

“Ini berarti jumlah anggota masyarakat yang hidupnya tidak cukup “aman” cukup besar,” lanjut dia.

Ekonomi Indonesia, terang Sudirman,  juga tidak cukup tahan diterpa goncangan dari luar.  Sejak tahun 2012 terus mengalami defisit transaksi berjalan.  Ekspor kita tidak mampu melampaui impor, dan investasi terbesar berbentuk portofolio yang sewaktu-waktu menghadapi capital outflow.

“Ada kecemasan, bila kerawanan-kerawanan ini tidak diatasi maka Indonesia bisa masuk jebakan negara dengan penghasilan menengah selamanya.  Itu artinya kita tidak mampu naik kelas, dan sebagian besar rakyat akan hidup dalam serba keterbatasan.
Untuk menghindar dari jebakan ini, Indonesia memerlukan pembenahan mendasar dalam pengurusan ekonominya,” tandas Sudirman.

Jalan keluarnya, lanjut dia, Indonesia harus mampu membebaskan diri dari tiga hal yaitu, bebas dari kemiskinan, bebas dari pengangguran, dan bebas dari ketimpangan sosial. Badan Pemenangan Nasional Prabowo–Sandi tengah terus mematangkan konsep pembangunan ekonomi nasional 2019-2024.

“Kedaulatan pangan harus diwujudkan tanpa kompromi, UKM dan ekonomi pedesaan harus direvitalisasi, harga-harga sembako harus distabilkan dengan memperkuat peran Bulog sebagai badan penyangga kestabilan pangan,” ungkap dia.

Perhatian utama pembangunan ekonomi empat tahun ke depan adalah golongan menengah ke bawah, agar daya beli masyarakat dapat terjaga bahkan terdongkrak. Bila seluruh rakyat memiliki daya beli cukup kuat, karena harga terjangkau dan lapangan kerja tersedia, maka usaha-usaha besar, menengah, dan kecil juga akan memiliki pasar yang kuat.

“Bila pasar domestik kita kuat, maka hantaman ekonomi dari luar dapat kita hadapi dengan kokoh,” kata Sudirman Said.

Pembenahan aspek fundamental ini akan memerlukan dua prasyarat.  Pertama, Kepemimpinan Nasional harus di tangan  pribadi yang berintergritas, tegas, berwawasan luas dan memiliki kompetensi manajerial.   Kedua, Indonesia harus mengembalikan prinsip teknokrasi dalam pembangunan ekonomi.

“Ekonomi Indonesia harus dikelola oleh para ahli di bidangnya. Penegakkan hukum dan pemberantan korupsi menjadi prasyarat bagi hadirnya teknokrasi dan kepemimpinan yang efektif,” pungkas Sudirman. (t)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up