Berita

Soal Maaf Ahok Ke Kiai Ma’ruf, MUI: Ini Sudah Jadi Masalah Publik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan belum bisa memastikan apakah penerimaan maaf Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas pernyataannya di persidangan perkara dugaan penistaan agama, Selasa (31/1) lalu termasuk mewakili MUI.

Hal itu disampaikan oleh Waketum MUI, Zainut Tauhid saat menggelar jumpa pers di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

“Itu hak beliau untuk memberikan maaf atau tidak. Beliau sebagai seorang ulama, siapa pun yang meminta maaf pasti akan memaafkan. Tapi kan seperti saya katakan, ini sudah jadi milik publik,” ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid sebagaimana dilansir Arah.com di Kantor MUI, Jalan Proklamasi No.51, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Selanjutnya, ia bersama pihak akan melakukan pertemuan untuk membahas perihal konflik antara Ahok dengan Ma’ruf Amin. Hal itu juga untuk memutuskan apakah MUI sebagai lembaga dakwah memeberikan maaf kepada Ahok atau tidak.
“Saya belum tahu, MUI belum adakan rapat untuk itu. Kejadian kan baru kemarin,” tuturnya.

[nextpage title=”Menurutnya,”] Menurutnya, masalah itu bukan lagi jadi persoalan Ma’ruf dan MUI, lantaran publik sendiri sudah mengetahuinya.

“Masalah ini bukan masalah Ma’ruf Amin, MUI, tapi ini sudah menjadi publik. Publik sudah ketahui secara luas ada informasi bahwa terjadi ya, tapi kalau di indikasikan penyadapan, persepsikan, silahkan,” ujar Zainut Tauhid di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Seperti diberitakan, terdakwa perkara dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kesal mendengar jawaban Ketum MUI, Ma’ruf Amin yang membantah kabar percakapan dia dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Percakapan itu terjadi sebelum Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menemuinya di Kantor Nahdlatul Ulama (NU) pada 7 Oktober 2016 lalu.

Padahal tim penasihat hukum Ahok mengaku memiliki bukti tentang percakapan itu. Sehingga Ahok menduga Ma’ruf telah memberikan keterangan palsu

Zainut melanjutkan MUI sendiri masih membicarakan hal tersebut. Ia mengaku MUI belum menentukan sikap apakah akan memproses hukum hal tersebut atau tidak. “Kami belum menetapkan apakah harus diproses hukum atau tidak. Persoalan ini bukan delik aduan,” katanya.

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up