Berita

Soal Dugaan Tindak Asusila, Dewas BPJS Ketenagakerjaan Minta Hormati Hukum yang sedang Berjalan

Kanigoro.com – Kasus dugaan asusila yang melibatkan salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu staff komite Dewas ditengarai semakin melebar tanpa memandang relevansi atas permasalahan utama yang sedang diproses oleh pihak yang berwenang.

“Kami, atas nama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ingin melakukan klarifikasi atas kasus yang menimpa anggota kami SAB. Kami mendapati tudingan bahwa dalam kasus ini jajaran Dewas sengaja melindungi SAB atas tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya. Kami sampaikan bahwa itu tidak benar,” tegas Ketua Dewan Pengawas BPJS, Guntur Witjaksono, saat memberikan klarifikasi terkait kasus yang menimpa salah satu anggotanya di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Guntur menjelaskan bahwa laporan atas dugaan asusila ini baru diketahui setelah mendapatkan surat tembusan dari RA, korban pelecehan asusila yang mengajukan laporan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada tanggal 6 Desember 2018. “Kami mendukung pihak berwenang untuk terus melanjutkan proses penyidikan agar kebenaran yang sesungguhnya dapat segera terungkap,” jelas Guntur.

Guntur menyayangkan ada pihak-pihak yang membuat kasus ini melebar tanpa memperhatikan relevansi atas kasus pelecehan asusila ini. Seperti tuduhan bahwa tata kelola Dewas BPJS Ketenagakerjaan dinilai buruk serta adanya overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS Ketenagajerjaan.

“Kami sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti BPK, OJK, dan KAP serta monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi. Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait. Tidak ada hal yang menyalahi di sini,” bebernya.

Ditambahkannya, Dewas dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan, memberikan saran, pertimbangan dan nasehat, memerlukan SDM dan instrumen kerja yang diatur dalam Peraturan Dewas, sesuai dengan amanah Undang undang no. 24 tentang BPJS.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis, mengingat tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional,” pungkas Guntur (A. Azwar).

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait