Berita

Sejumlah Ormas Hingga Perguruan Tinggi Kecam Aksi Intimidasi dan Teror Terhadap Panitia Pelaksana Mimbar Akademik

Kanigoro.com – Mimbar akademik yang gagal digelar oleh para aktivis Hukum Tata Negara UGM, Constitutional Law Society (CLS) berbuntut panjang. 

Semula diskusi online yang akan digelar Jumat 29 Mei 2020 ini berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mendapat kritik untuk mengubah judul menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Para calon peserta yang sudah siap ikut/mendaftar serta masyarakat Jogja pada umumnya, kaget. Kaget karena diskusi ini bukan diundur tetapi dibatalkan pelaksanaanya.

Sehari sebelum pelaksanaan, Prof. Ni’matul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) yang akan menjadi narasumber dalam acara itu mendapatkan teror dari orang misterius. Bahkan ada yg mendatangi rumahnya dengan ancaman agar mengurungkan menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Tak lain halnya dengan Ni’matul yang menjadi moderator dan M. Anugerah Perdana yang merupakan mahasiswa UGM, juga mendapatkan ancaman serupa. 

Kronologi Kejadian

Adapun kronologi peristiwa intimidasi dan teror ini disampaikan melalui pers rilis yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum UGM sebagai berikut.

Pertama, bahwa kegiatan tersebut murni merupakan kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara. Kegiatan ini murni inisiatif mahasiswa.

Kedua, Mahasiswa membuat poster kegiatan diskusi yang tersebar dan beredar viral pada tanggal Kamis (28/5) dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Viralnya poster ini kegiatan diduga salah satunya, dipicu oleh tulisan seorang bernama: Ir. KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc, Lic.Eng, Ph.D yang berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” di laman tagar.id. yang di antaranya menyatakan: “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak jelas.” (tagar.id)

Ketiga, mahasiswa pelaksana kegiatan yang tergabung dalam “Constitutional Law Society” (CLS) telah memberikan klarifikasi sebagai berikut:

Pada Kamis (28/5)  mahasiswa pelaksana kegiatan melakukan perubahan judul di dalam poster, sekaligus mengunggah poster dengan judul yang telah diubah menjadi “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” disertai permohonan maaf dan klarifikasi maksud dan tujuan kegiatan di dalam akun Instagram “Constitutional Law Society” (CLS).

Pada saat itu, pendaftar acara diskusi ini telah mencapai lebih dari 250 orang.

Kemudian pada malam harinya, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, serta narahubung. 

Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kepada ketua komunitas “Constitutional Law Society” (CLS) mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka. Teror dan ancaman ini berlanjut hingga Sabtu (29/5) dan bukan lagi hanya menyasar nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan, termasuk kiriman teks berikut kepada orang tua dua mahasiswa pelaksana kegiatan.

Dalam pers rilis juga ditulis kiriman teks yang dikirimkan oleh peneror tersebut. 

“Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yang beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah klaten. Jangan main main pakk. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo gabisa bilangin anaknya.” 

Kemudian terdapat kiriman teks berikut dengan nomor berbeda lagi, “Bisa bilangin anaknya ga ya Bu? Atau didik anaknya Bu biar jadi orang yg bener. Kuliah tinggi tinggi sok Sokan ngurus negara bu. Kuliah mahal mahal Bu ilmu anaknya masih cetek. Bisa didik ga Bu? Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan macam macam. Saya akan cari *****. ***** kena pasal atas tindakan makar. Tolong serahin diri aja. Saya akan bunuh satu keluarga *****.” 

Selain mendapat teror, nomor telepon serta akun media-sosial perorangan dan kelompok “Constitutional Law Society” (CLS) diretas pada tanggal 29 Mei 2020. Peretas juga menyalahgunakan akun media-sosial yang diretas untuk menyatakan pembatalan kegiatan diskusi, sekaligus mengeluarkan (kick out) semua peserta diskusi yang telah masuk ke dalam grup diskusi. Selain itu, akun instagram “Constitutional Law Society” (CLS) sudah tidak dapat diakses lagi.

Aksi Teror Berujung Pembatalan Acara

Demi alasan keamanan, pada Sabtu (29/5) siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut.

Atas peristiwa yang terjadi, banyak dari Kalangan organisasi massa hingga Civitas Akademik mengecam aksi intimidasi dan teror yang terjadi.

Aksi Simpati dan Kecaman dari Berbagai Ormas Hingga Civitas Akademik

Peristiwa intimidasi dan teror yang telah membuat viral di jagad media sosial ini mendapat respon dari banyak pihak.

Koalisi Pengawal Reformasi (KOPER) dalam pers rilisnya mengutuk kejadian tersebut. 

Ketua KOPER Kiai Abdul Jalil Hawary mengatakan aksi intimidasi dan teror dapat membahayakan kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara.

Sekjend KOPER, In’am eL Mustofa juga memberikan keterangan, bahwa sikap KOPER atas peristiwa tersebut, agar aparat penegak hukum segera bertindak, usut tuntas para peneror mimbar kebebasan akademik, selidiki segera secara seksama dan berikan tindakan hukum.

“Teror ini memang berkesan berlebihan karena belum ada pemaparan secara ilmiah, diskusi pun belum berlangsung. Padahal kebebasan akademik ini sangat jauh dari tindakan makar, sebagaimana termaktub dalam pasal 7a dan 7b UUD NRI 1945.” kata In’am eL Mustofa, Sabtu (30/5).

Dari berbagai kampus perguruan tinggi dan ormas,mengalir dukungan moral kepada Prof.Dr Ni’matul Huda. Walau demikian, sampai saat ini senat UGM belum menyampaikan sikap secara resmi. 

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) DIY pun turut memberikan pernyataan terkait hal ini. Dalam pers rilisnya, KAHMI DIY bersimpati atas peristiwa yang telah terjadi dan mengecam aksi intimidasi dan teror secara brutal yang dilakukan oleh para oknum terhadap korban. KAHMI DIY juga mendesak agar aparat keamanan mengusut dan menghukum oknum yang melakukan tindakan itu.

“Kami mendorong agar kebebasan mimbar di lingkungan akademi dihormati dan dijunjung tinggi serta dijauhkan dari unsur nonakademi yang bisa mengancam independensi maupun kampus di masa depan.” ungkap Koordinator Presidiun KAHMI DIY Khamim Zarkasih Putro.

Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia turut memberikan simpati dan mengecam tindakan teror yang dilakukan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya itu. 

Pers rilis yang ditandatangani oleh Rektor UII, Fathul Wahid itu juga meminta agar para penegak hukum memberikan perlindungan kepada semua pihak yang diteror. 

Respon PD Muhammadiyah Klaten Atas Pencatutan Nama Organisasi

Pengurus Daerah Muhammadiyah Klaten turut memberikan respon atas pencatutan nama organisasi Muhammadiyah tingkat daerah oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. 

Dalam keterangannya, oknum yang meneror mengaku sebagai PD Muhammadiyah Klaten. Sebaliknya, PD Muhammadiyah Klaten mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam aksi teror tersebut. Oleh karena itu, mereka juga mendesak agar penegak hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana pencatutan nama, fitnah, intimidasi dan teror yang dilakukan oleh para oknum. (Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: