Berita

Presiden Mestinya Keluarkan Perpu Anti LGBT

Kanigoro.com – Pakar Hukum Pusdikham UHAMKA Jakarta, Maneger Nasution menyarankan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Anti LGBT. Alasannya jika pemerintah bisa mengeluarkan Perpu Ormas karena khawatir terhadap organisasi anti Pancasila, mestinya presiden juga mengeluarkan hal serupa mengingat bahaya LGBT bagi masa depan bangsa.

Manager menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Daksa Forum di kafe Omah Sendok Jakarta, Jumat (26/1). Diskusi mengangkat tema “Polemik LGBT: Dilarang, Dibatasi atau Dibebaskan” menghadirkan pembicara Sekjen PAN Eddy Soeparno, Aktivis Pemuda Muhammadiyah Abror Azis, dan Staf Pengajar Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad.

Masalah LGBT kembali mencuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut ada sejumlah fraksi di DPR yang mendukung LGBT. Meski mendapat sejumlah sanggahan dari kalangan politisi tentang adanya partai/fraksi yang mendukung LGBT, tetapi kini semua Partai terang terangan menyatakan anti LGBT.

Mantan anggita Komnas HAM ini melihat bahaya LGBT sudah layak untuk dikeluarkan Perpu Anti LGBT. Namun ia pesimis presiden akan mengeluarkan Perpu tersebut.

“Dengan demikian bolanya kini ada di DPR yang sedang membahas RKUHP. Masyarakat dan media meski memantau bersama agar tidak ada yang bermain di tempat terang” ucap Maneger.

Manager juga mengungkapkan sejumlah negara yang dahulunya anti LGBT seperti Brazil tetapi sekarang justru melegalkan praktik LGBT karena masyarakat sudah tidak peduli. “Kalau kita diam dan cuek saja bukan tidak mungkin di Indonesia praktik LGBT akan dilegalkan”, ungkapnya.

Manager membagi pelaku LGBT dalam dua kelompok yakni ideologis yakni pelaku yang mempromosikan perilaku LGBT. “Mereka inilah yang harus diberi hukuman berat”. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang terpapar prilaku LGBT. Kelompok ini menurut Maneger harus direhabilitasi dan negara harus memberi infrastruktur untuk membantu dan menyembuhkan mereka.

Manager mengungkapkan peran masyarakat sipil sangat penting untuk mendorong terbitnya perundangan yang melarang praktik LGBT.

Ia juga meleihat gerakan pro LGBT merupakan gerakan internasional dan memiliki dana dan lobby yang kuat. Masyarakat harus terus memantau partai partai di parlemen yang sekarang sudah berjanji akan menolak ketentuan yang membolehkan prilaku LGBT.  “Kalau sampai mereka berubah dan mendukung LGBT maka publik harus mencatat dan memberi hukuman pada pemilu mendatang”.(th)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up