Berita

Presiden Jokowi Harus Bertanggung Jawab Atas Bangkrutnya Jiwasraya

Kanigoro.com – Presiden Joko Widodo tidak boleh diam diri atas kasus yang menimpa perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai bahwa Jokowi punya tanggung jawab penuh atas kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun yang diderita Jiwasraya.

Salamuddin juga memberikan beberapa poin penting yang menguatkan mengapa Presiden harus ikut tanggung jawab terkait masalah ini. Pertama, dana-dana perusahaan asuransi termasuk dana perusahaan Jiwa Sraya telah dipinjam oleh APBN dalam jumlah besar melalui investasi di SUN.

Salamuddin mengatakan, “Poin kedua, negara telah memaksa perusahaan asuransi termasuk Jiwasraya untuk melalukan investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) tanpa ada studi kelayakan yang memadai, transparansi dan dilaporkan secara terbuka ke publik.”

Adapun di poin ketiga, menurutnya dana asuransi yang diinvestasikan secara paksa di SUN mencapai Rp. 170-an triliun. Padahal investasi dalam SUN jelas merupakan investasi yang bermasalah dan tidak layak, mengingat APBN Indonesia dalam keadaan defisit besar dan penerimaan negara dari pajak jauh dari target yang ditetapkan.

“Keempat, tidak hanya perusahaan asuransi yang dipaksa menyimpan uang dalam SUN namun juga perusahaan pengelola dana pensiun termasuk Taspen dan dana pensiun karyawan BUMN. Investasi ini tidak pernah dilaporkan pemilik dana.” ucap Salamuddin.

Adapun total dana pensiun yang dipaksa untuk diinvestasikan dalam SUN mencapai Rp. 210 triliun. Poin kelima ini menurutnya karena investasi dana pensiun dalam surat utang negara jelas bermasalah dikarenakan tidak layak, seban APBN defisit sehingga berpotensi gagal bayar.

“Selain itu ada dana haji yang dipaksa untuk diinvestasikan dalam SUN sebanyak 40 persen dari dana jamaah haji. Dan pemerintah berpotensi gagal bayar. Investasi ini tidak pernah dilaporkan kepada jemaah haji.” Salamuddin menambahkan.

Salamuddin menjelaskan, gagal bayar pemerintah terhadap dana asuransi, pensiun dan dana haji akan menjadi masalah serius dan akan mengakibatkan perusahaan Publik yang mengelola dana tersebut akan bangkrut.

Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian keuangan selaku ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus bertanggung jawab terhadap seluruh masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ternasuk Jiwa Sraya.

“Perusahan asuransi termasuk Jiwa Sraya jika gagal bayar atas klaim asuransi, maka harus berani menyita aset aset pemerintah yang dibawah peguasaan menteri keuangan untuk dijual dalam rangka membayar klaim asuransi.” lanjut Salamuddin.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat menyita aset-aset perusahaan asuransi yang sekarang bermasalah, termasuk tidal dapat menyita aset perusahaan pengelola pensiun jika bermasalah, sebelum pemerintah melunasi atau mengembalikansecara penuh seluruh dana perusahaan tersebut yang dipaksa diinvestasikan di SUN.

Salamuddin mengimbau, jika memang ada kesalahan perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola pensiun dalam kegiatan investasi mereka, maka pasti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menteri Keuangan (KKSK) mengetahui hal tersebut, sehingga OJK juga harus mengambil tanggung jawab penuh atas masalah ini.

“Jika terbukti ada perbuatan pidana atau pelanggaran UU dalam kegiatan investasi atau produk investasi perusahaan asiransi, dana pensiun dan dana haji, maka OJK harus diadili karena kelalaiannya dan KSSK juga harus diganjar karena tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.” pungkas Salamuddin.

Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0
mgid.com, 469747, DIRECT, d4c29acad76ce94f