Berita

PP Wanita Islam: Tolak Draft RUU PKS

Terkesan menjadi bagian dari tahapan legalisasi perilaku seks menyimpang

Kanigoro.com – Ketimbang memberi solusi kevakuman produk hukum kekerasan seksual, draft Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), malah cenderung memicu persoalan baru. Demikian tanggapan Ketua Umum PP Wanita Islam Dra. Marfu’ah Mustofa, M.Pd dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/2).

“Munculnya kosa kata hasrat seksual seseorang, sebagai salah satu obyek kekerasan seksual menimbulkan tanda tanya. Kesannya hendak mengakomodir hasrat seksual dengan sejenis. Sehingga bisa saja kemudian dijadikan sarana kriminalisasi terhadap umat Islam yang sedang mendakwahkan ajaran Islam tentang larangan hasrat seksual terhadap kaum sejenis,” jelas Marfu’ah.

Dalam Pasal 1 draft RUU-PKS disebutkan, “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan dan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/politik.”

Menurut Marfu’ah, pengertian tersebut memberi ruang bagi redefinisi atas hasrat seksual. Yang dikhawatirkan hal ini menjadi pintu masuk bagi pendukung hasrat seksual menyimpang seperti lesbian, gay, homo dan transgender (LGBT).

“Lalu kalau nanti ada ustadz dalam ceramahnya mengatakan LGBT haram apa terus bisa dinilai merendahkan hasrat seksual pendukung LGBT?” tanya Marfu’ah.

Dalam pasal 12 draft RUU-PKS disebutkan, “Setiap orang yang melakukan tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan, diancam pidana pelecehan seksual.”

Dengan ketentuan tersebut, dikhawatirkan Marfu’ah akan dimanfaatkan pendukung perilaku seks menyimpang untuk mempidanakan para penentangnya.

“Apalagi naskah akademik yang mendasari drat RUU-PKS hanya menggunakan perspektif feminis, tanpa menyinggung sedikitpun ajaran Islam yang dianut mayoritas bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Dari sisi produk hukum lanjut Marfu’ah, ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik sudah mencukupi.

“Tidak ada kevakuman hukum yang mendesak adanya UU baru. Yang lebih diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan institusi penegak hukum agar produk hukum yang sudah ada bisa efektif menindak para pelaku,” terang Marfu’ah.

Dengan pertimbangan tersebut, terlebih dalam suasana tahun politik konsentrasi masyarakat lebih terfokus menghadapi pemilu, Marfu’ah dengan tegas menolak draft RUU-PKS tersebut.

“Lebih baik ditolak, pembahasan draft RUU-PKS hanya akan menguras energi bangsa dan menghamburkan anggaran negara,” pungkasnya.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up