Berita

Polemik Perppu RUU KPK

Oleh : Ryanti Suryawan

Revisi UU KPK yang telah diketok palu tetap saja masih menyisakan bola Panas yang terus bergulir, dan ditambah sinyal dari pemerintah yang katanya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang (Perppu) belum jelas. seharusnya pemerintah dapat bersikap tegas untuk dapat mengakhiri polemik ini. Dan tunjukan bila Pemerintah mendukung setiap langkah dalam upaya memberantas korupsi dengan tidak membuat KPK ini lemah.

Keresahan masyarakat dan publik sangat wajar, karena revisi UU KPK ini melemahkan senjata ampuh KPK dalam melumpuhkan para bandit koruptor. Mulai dari penyadapan yang harus seizin Dewan pengawas, hingga KPK dapat menerbitkan surat pemberhentian penyidikan (SP3). Akibat revisi UU KPK ini lembaga antirasuah KPK ini dianggap seperti macam ompong. Karena KPK tidak lagi memiliki ” keistimewaan ” yang sudah bisa kita tebak KPK akan kesulitan dalam membongkar aib para koruptor. Dan wajar bila masyarakat merasa bila KPK telah dilemahkan. Ditambah Presiden tidak menolak revisi UU KPK dan ketok palu pada tanggal 17 September lalu. Keputusan inipun menuai kontroversi yang akhirnya memicu aksi demo mahasiswa dan anak anak STM dengan isu sentral yaitu Tolak Revisi UU KPK dan Presiden terbitkan Perppu, Karena Perppu adalah hak subjektif Presiden

Disisi lain sepertinya pemerintah bimbang dalam mengeluarkan Perppu UU KPK. Ini disebabkan mayoritas partai partai pendukung masih bergeming dengan revisi UU KPK. Dan disinyalir mereka tidak ingin presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah diketok palu dan disahkan DPR.

Dalam hal ini publik dapat membaca bila ada tarik menarik antara pemerintah dan partai partai politik yang selama ini mendukungnya. Dalam hal ini disinilh sikap tegas presiden diuji karena terkait komitmennya dalam kampanye tentang pemberantasan korupsi.

Ada tiga pilihan sebenarnya sebagai jalan keluar dari persoalan ini yaitu, pertama adalah dengan melakukan legislative review, upaya mengubah UU melalui DPR. Kemudian yang kedua melakukan judicial review, yaitu upaya membatalkan UU melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara opsi ketiga adalah mengeluarkan Perppu. “ akan tetapi Perppu berisiko, itu bisa pada masa sidang berikutnya (di DPR) ditolak, Perppu itu dibahas oleh DPR, DPR bisa menentukan itu ditolak atau diterima.

Jika Perppu ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perppu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.
Perppu memang solusi yang sangat efektif supaya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di dalam kebijakan revisi UU KPK itu bisa diperbaiki dengan cepat.

Persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55,2 persen responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33,1 persen menolak berpendapat dan hanya 11,7 persen yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK.

Berkaca dari sini, setuju sekali bila KPK perlu diperbaiki. Sehingga KPK dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Revisi UU KPK memang bukan hal yang dilarang, akan tetapi jangan pula revisi ini justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK.

Bogor 9 Oktober 2019

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up