BeritaFeatured

Pimpinan BUMN Dilarang Menjadi Calon Jabatan Politik

Oleh : Said Didu

Kembali terjadi debat publik terhadap status pimpinan BUMN saat status Kiai Haji Ma’ruf Amin sebagai cawapres dan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Terdapat 3 (tiga) substansi yang menjadi perdebatan : (1) status anak perusahaan, dan (2) status pimpinan anak perusahaan, dan (3) larangan bagi pimpinan BUMN dalam kegiatan politik.

Terkait dengan status anak perusahan BUMN, sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 bahwa status anak perusahaan jelas bukan sebagai BUMN. Tapi tidak berarti hanya seluruh pimpinan dan karyawan BUMN dikategorikan sebagai pimpinan dan karyawan BUMN.

Terkait pengertian pimpinan BUMN berasal dari berbagai sumber hukum dan praktek hukum yang dilaksanakan selama ini. Sesuai dengan UU Tipikor dan pemberlakuan hukum bahwa yang dimasukkan sebagai pimpinan BUMN adalah Komisaris/Dewas dan Direksi BUMN, Komisaris/Dewas dan Direksi anak perusahaan, dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN.

Hal ini telah dipraktikkan sejak 2005 dalam bentuk bahwa semua pejabat dalam kategori tersebut diwajibkan melaporkan LHKPN ke KPK.
Selain itu beberapa pimpinan dan karyawan anak perusahaan BUMN diberlakukan sebagai pimpinan BUMN. Beberapa kasus seperti ini antara lain :

  1. kasus hukum pidana thdp Dirut PT Pupuk Kaltim (anak perusahaan PT Pusri) tahun 2006.
  2. kasus pengunduran diri Dirut Semen Padang (anak perusahaan PT Semen Gresik) krn maju sbg calon gubernur Sumatera Selatan tahun 2009.
  3. kasus pemecatan, denda, dan penjara thdp karyawan PTPN IV (anak perusahaan BUMN PTPN III) karena dalam Fb nya mendukung Prabowo tahun 2019.
  4. kasus yg saya alami sendiri diberhentikan sbg Komisarsi PTBA (anak perusahaan BUMN Inalum) krn dianggap tidak searah dg Menteri BUMN.

Terkait pelanggaran yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi. Status jabatan KMA sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah adalah melanggar UU Pemilu. Hal ini jelas-jelas melarang pimpinan BUMN menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Artinya calon harus mundur sebagai pejabat BUMN saat menjadi calon.

Kesimpulan

Pertama, sesuai UU BUMN bahwa anak perusahaan BUMN benar bukan BUMN tapi bukan hanya pejabat induk perusahaan BUMN yang termasuk kategori pejabat BUMN. Kedua, sesuai dengan pelaksanaan UU Tipokor dan UU pemilu, yang dimaksud pejabat BUMN adalah Komisaris/Dewas BUMN, Komisaris/Dewas anak perushaan BUMN, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN. Ketiga, sesuai dengan UU Pemilu bahwa pejabat BUMN dilarang menjadi calon Presiden dan/atau calon wakil Presiden.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0
mgid.com, 469747, DIRECT, d4c29acad76ce94f