Berita

Perlu Diaktifkan Lagi Tim Koordinasi Penyelesaian Urutsewu

Tindak represif aparat TNI terhadap aksi demo warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad, di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen pada Rabu (11/9) mengundang keprihatinan salah satu tokoh masyarakat Kebumen, Bambang Priyambodo, putra tokoh pejuang almarhum Sunarto. “Seingat saya pada tahun 2015, masa Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto pernah dibentuk tim koordinasi penyelesaian masalah Urutsewu,” ujarnya.

Menurut mantan Kabid Tibum dan Tramas Satpol PP Kebumen ini, keberadaan tim tersebut diperlukan untuk menyelesaikan sengketa lahan yang sudah beberapa kali mencuatkan peristiwa kekerasan, pertama kali 16 April 2011 dan terakhir Rabu, 11 September 2019. “Anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP yang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD tidak berada di bawah komando Pemkab Kebumen. Sehingga ketika kemudian bertindak represif terhadap aksi demo ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad, Bupati Kebumen juga tak punya kewenangan memberikan teguran atau sangsi,” jelas Bambang.

Dikatakan Bambang, Bupati Kebumen ibarat terkena getahnya, menjadi sasaran unjuk rasa yang sangat emosional segera setelah terjadinya tindak kekerasan aparat TNI tersebut. Karena peristiwa itu terkait dengan kebutuhan dasar warga yang terganggu, rasa aman dalam mencari nafkah. “Padahal Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jelas mengamanatkan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” imbuhnya.

Peristiwa kekerasan di Desa Brecong, Rabu (11/9) lalu menurut Bambang tak perlu terjadi jika dua instansi Pemerintah Pusat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Mabes TNI AD menjalankan prosedur standar dalam pengelolaan lahan. “Sejak terjadi sengketa lahan Urutsewu, saya belum pernah mendengar ada penjelasan BPN tentang status kepemilikan lahan yang disengketakan. Apakah BPN merupakan institusi yang bersifat pasif, baru menjelaskan jika ada yang meminta, dan sama sekali tidak boleh responsif terhadap peristiwa yang terjadi, meski dalam wilayah kerjanya? Berdasarkan arsip dokumen kepemilikan yang ada, mestinya BPN bisa menjelaskan status kepemilikan lahan yang disengketakan,” terang Bambang.

Dalam pandangan Ketua Pemuda Panca Marga Kebumen ini, Mabes TNI AD semestinya juga mengikuti prosedur baku dalam penanganan lahan yang diklaim merupakan miliknya. “Penjelasan Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto bahwa tanah lokasi pemagaran merupakan milik TNI sebagaimana dikutip berbagai media tidak didukung bukti kepemilikan yang sah. Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 hektar diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949 dan sudah masuknya lahan dalam daftar Barang Milik Negara bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya klaim kepemilikan sepihak,” ungkap Bambang.

Dikatakan Bambang, jika merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tanah negara sekalipun harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga klaim kepemilikan tidak cukup hanya masuk dalam Daftar Barang Milik Negara dari suatu instansi pemerintah. “Pada Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang disebut Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Jika ada pihak lain yang memiliki bukti hak atas tanah tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai tanah negara,” tegas Bambang.

Karena itu menurut Bambang, sebelum melakukan pemagaran, Mabes TNI AD, melalui Kodim 0709/Kebumen seharusnya melakukan dan mengikuti prosedur pendaftaran atas tanah tersebut ke BPN Kebumen. Sehingga saat ada sengketa kepemilikan dengan pihak lain juga harus diselesaikan terlebih dahulu sampai terbitnya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

“BPN Kebumen sepatutnya juga bisa proaktif, setidaknya lebih transparan terkait isu yang rawan mengganggu stabilitas kamtibmas. Merujuk Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2007, satuan wilayah untuk pendaftaran tanah negara adalah kabupaten/kota,” tegas Bambang.

Dikatakan juga oleh Bambang, bahwa BPN harus memberikan penjelasan bagaimana tanah berasengaja (GG) bisa ada yang memiliki sertifikat. Karena lahan sampai jarak tertentu dari bibir pantai adalah tanah berasengaja (GG).

Tak dilakukannya prosedur standar dalam pengelolaan tanah menurut mantan Camat Ayah dan Poncowarno ini, bisa memicu masalah yang berlarut-larut. “Di situ perlunya Pemkab Kebumen mengaktifkan lagi tim koordinasi penyelesaian masalah Urutsewu yang pernah dibentuk di masa Pj Bupati Arif Irwanto. Apa saja hasil kerja tim yang dulu sudah dilakukan, direview lagi dan segera ditindaklanjuti. Sehingga tak terulang lagi peristiwa yang mengkondisikan Bupati Kebumen seperti harus berhadapan dengan warganya sendiri,” pungkasnya.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya
Scroll Up