Berita

Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI dan Hilangnya Peran Negara untuk Melindungi Warganya

Jakarta, Kanigoro.com – Untuk menekan atau menghilangkan keinginan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, serta membuat jera para pelaku perdagangan manusia bertopeng pengiriman TKI, pemerintah harus memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

Pemberdayaan ekonomi desa, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber TKI ke luar negeri melalui suntikan modal dari pemerintah untuk masyarakat yang mau berwirausaha dengan menjahit, membuat kerajinan seperti menenun, dan wirausaha lainnya.

Hal itu diungkapkan Edi Hardum, penulis buku “Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI” dalam acara diskusi dan bedah buku karyanya di Jakarta, Kamis (6/4).

Tampil sebagai pembicara Direktur Justice, Peace, Integrity and Creation (JPIC) OFM, Peter Aman; Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo; Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker, Maruli A Hasoloan; Ketua Umum Asosiasi Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Ayub Basalamah; Perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan dan Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Edi, pemerintah juga harus giat melakukan pelatihan dan pendidikan wirausaha untuk masyarakat, seperti melatih dan mendidik untuk menjahit, menenun, membuat bakso, dan lain sebagainya. “Kegiatan lainnya adalah dengan mendidik dan melatih masyarakat untuk membangun koperasi,” ujar Edi yang juga wartawan senior Harian Umum Suara Pembaruan ini.

Dijelaskannya, sejak awal Mei 2015, pemerintah menghentikan pengiriman TKI pekerja rumah tangga (PRT) ke 21 negara di Timur Tengah (Timteng) dengan alasan banyak TKI menjadi korban kekerasan di negara penempatan tersebut.

Ke-21 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.

Namun, kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah bangsa kalau tidak diikuti dengan usaha membangkitkan perekonomian masyarakat terutama di kantong-kantong TKI, jelas Edi.

Edi menambahkan, setiap bulan sebanyak minimal 10.000 TKI pekerja rumah tangga (PRT) ilegal dikirim ke luar negeri melalui jalur perorangan. “Kebijakan penghentian pengiriman TKI ke-21 negara itu justru menyuburkan pengiriman TKI PRT illegal,” imbuhnya.

Selain itu, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UGM ini meminta pemerintah terus berkampanye soal pentingnya masyarakat, terutama perempuan, untuk tidak menikah di usia muda. Paling tidak, perempuan menikah minimal 24 tahun dan lelaki minimal 27 tahun. Yang terpenting adalah aparat penegak hukum harus menghukum orang tua yang mengijonkan anak perempuannnya untuk dinikahkan kepada pria berduit. Orang tua seperti ini harus dijerat dengan UU 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ada daerah tertentu di Indonesia ini yang mengijonkan anak perempuannya kepada pria hidup belang atau pelaku perdagangan perempuan, beber Edi.

Selanjutnya, agar perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI hilang, menurut Edi, penegakan hukum harus tegas. “Polri harus tegas menerapkan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri atau UU Pengganti UU ini yang tengah dibahas dalam revisi di DPR,” ujar Edi.

Sanksi yang diatur dalam UU No 21 tahun 2007 cukup tegas. Pasal ayat (1) menegaskan, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.”
Pasal 3 UU No 21 tahun 2007 menyatakan, “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah.”

Menurut Edi, UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah UU yang progresif. Pasalnya, pertama, UU ini menggunakan asas minimal yakni dihukum minimal tiga tahun penjara. Kedua, UU ini mengatur soal keterlibatan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (Pasal 60). (3) UU ini juga membicarakan soal kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana perdangan orang (Pasal 59).

Selain itu, lanjut Edi, selain menerapkan UU UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, polisi juga harus menerapkan UU terkait lainnya seperti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrinasi terhadap Wanita.

Selanjutnya, Edi meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) harus terus bersikap tegas terhadap Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) nakal. Kalau izin operasional perusahaan sudah dicabut, jangan diberikan izin lagi. Nama-nama PPTKIS yang sudah dicabut izinnya juga harus diumumkan di media massa, bila perlu diiklankan. Selama ini, kata dia, nama-nama PPTKIS yang nakal dan dicabut izinnya cuma ditulis inisialnya saja.
Hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada PPTKIS yang bersangkutan untuk “nego” dengan pihak tertentu di Kemnaker,” kata Edi.

Edi juga meminta agar melayani calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) dan TKI yang masih berada di luar negeri secara online. Pelayanan seperti ini dapat mencegah penipuan CTKI ke luar negeri, baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker (pekerja rumah tangga/PRT).

Untuk mencegah penipuan CTKI ke luar negeri baik sebagai TKI yang bekerja di sektor formal maupun TKI yang bekerja di sektor domestic worker (pekerja rumah tang/PRT), pemerintah akan segera melakukan perekrutan melalui sistem online. Dengan sistem online maka seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui secara pasti di negara mana butuh tenaga kerja apa, persyaratannya seperti apa, dan sebagainya.

Pada awal Pebruari 2016, Kemnaker melakukan uji coba sistem online untuk melayani penempatan dan perlindungan tenaga kerja untuk menyukseskan program perbaikan tata kelola penempatan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini merupakan embrio layanan satu atap (LSA) yang terintegrasi antar satuan kerja perangkat daerah di Provinsi NTT.

Layanan satu atap TKI ini dibutuhkan karena NTT merupakan salah satu kantong TKI yang memiliki TKI dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai negara.
Selanjutnya, Edi meminta semua lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri harus giat dan tegas memberantas korupsi.
Edi mengatakan, sebagian besar pengiriman TKI selama ini terutama sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 diwarnai sejumlah pelanggaran hukum yang masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana dilakukan secara terselubungan dengan label atau pengiriman calon TKI atau TKI.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang ialah orang-orang yang berdiri sendiri, seperti calo yang mempunyai jaringan dengan PJTKIS, orang-orang yang merupakan pengurus atau bahkan pimpinan dari PJTKIS, oknum birokrat dan oknum aparat keamanan seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan hakim (secara tidak langsung).
Pimpinan atau pemilik PJTKI ini biasanya mempunyai hubungan erat dengan pejabat di lembaga pemerintah terkait seperti Kemnaker, BNP2TKI, dan Polri. Sehingga tindakan kejahatan mereka selalu “terlindungi”. Hal ini dilakukan pelaku semata-mata untuk mendapat keuntungan secara ekonomi.

Tindak pidana perdagangan orang yang bertopeng pengiriman TKI ini terjadi karena tidak berfungsinya negara. Tidak berfungsinya negara berarti juga tidak berfungsinya hukum. Padahal dalam teorinya (das sein), Indonesia adalah negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia menjujung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Konsekwensinya, dalam kehidupan bernegara, pemerintah wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan ancaman.

Secara teori, tujuan negara hukum adalah menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, serta melaksanakan kesejahteraan umum.
Karena lemahnya penegakan hukum maka banyak pejabat dari instansi pemerintah serta oknum aparat keamanan ikut terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Padahal, perangkat undang-undang sudah sangat lengkap seperti KUHP, UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta beberapa UU lainnya. Namun, semua UU itu kurang maksimal diterapkan.

Pada era reformasi, lanjut Edi, pemerintah sepertinya terhegomoni oleh partai-partai politik. Hal ini terlihat selama dua periode pemerintah Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono (2004-2009 dan 2009-2014). Hal yang sama sepertinya terjadi pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Betapa tidak, ketika Jokowi memilih menteri-menteri sejak awal tidak terlepas dari tekanan sejumlah Parpol.

Begitu berkuasanya Parpol di zaman reformasi ini, maka lembaga negara seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dipimpin oleh politisi dari Parpol. Ketika SBY menjadi Presiden RI selama dua periode, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dipimpin oleh politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Edi, ketika politisi PKB memimpin Kemnakertrans, yang sekarang bernama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sama sekali tidak membawa perubahan. Pengiriman TKI ilegal tidak berhenti. Kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap calon TKI di penampungan dan TKI di negara-negara penempatan tak kunjung berakhir.

Pada pemerintah Jokowi ini, Kemnaker kembali dipimpin politisi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri. Demikian juga BNP2TKI juga dipimpin oleh politisi dari Parpol yakni dari Golkar, Nusron Wahid.

Yang dilakukan Nusron di lembaga yang dipimpinnya lebih banyak pencitraan. Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah mengatakan, sampai saat ini setiap bulan ada sekitar 10.000 orang TKI ilegal dikirim ke sejumlah negara, termasuk ke negara-negara Timur Tengah (Timteng).

Begitu berkuasanya parpol di zaman reformasi ini, maka banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang terutama yang bertopeng TKI menyusup ke sejumlah Parpol. Mereka ini memberi “upeti” kepada parpol-parpolnya dan aparat penegak hukum. Akibatnya mereka tidak bisa ditindak secara hukum. Dalam konteks seperti inilah dikatakan negara terhegemoni oleh partai politik sebagaimana teori yang pernah diungkapkan Antonio Gramsci. (azr/th)***

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up