Berita

Pengawas Ketenagakerjaan Berhasil Menarik 7 ribu Anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk

Kanigoro.com – Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sugeng Priyanto menyatakan, hingga Juni 2018 pengawas ketenagakerjaan telah melakukan penyidikan terhadap 75 kasus, dimana 13 diantaranya diselesaikan melalui tindak pidana ringan dan telah memiliki keputusan hukum tetap (inkracth).

Selain itu, untuk pogram penarikan pekerja anak, pengawas ketenagakerjaan juga berhasil menarik 7 ribu anak dari bentuk pekerjaan terburuk.

Keberhasilan-keberhasilan pengawas ketenagakerjaan tersebut dikemukakan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto pada acara Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2018 di Jakarta pada Rabu (11/7/2018).

Selain itu, lanjut Sugeng, meningkatnya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Meningkatkan 30 kompetensi pengawas ketenagakerjaan menjadi Penyidik PNS (PPNS), sehingga saat ini terdapat 394 PPNS. Juga melakukan IVA Test terhadap 3.225 pekerja perempuan.
Namun begitu, Sugeng meminta kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, agar capaian-capaian pengawasan ketenagakerjaan bisa lebih maksimal. “Untuk itu, gunakanlah kesempatan yang baik ini untuk meningkatan pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan,” pinta Sugeng.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2018 yang disampaikan Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto menyatakan bahwa Kemnaker terus mendorong Pengawas Ketenagakerjaan, baik Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah, agar mengembangkan sistem kerja yang inovatif dan kreatif sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Hal ini diperlukan untuk menjaga iklim investasi dan menyerap tenaga kerja dengan tetap menegakkan norma dan aturan pengawasan ketenagakerjaan yang sesuai peraturan perundangan.

“Kita sangat yakin apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan strategi yang inovatif sesuai dengan potensi daerah, niscaya akan mampu menumbuhkan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja,” kata Menaker Hanif. (az)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker