Berita

Pengadilan Tinggi DKI Kukuhkan Hukuman Mantan Pejabat Kemenhub Dua Tahun Penjara

Kanigoro.com – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penggelapan tanah milik Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) oleh terpidana Muh Harun Let Let dengan hukuman 2 tahun penjara. Dalam putusan ini, majelis hakim memerintahkan Harun tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Sudirman WP. SH, MH, dalam keputusannya menyatakan, terhukum Harun Let Let terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan tanah milik KPI, di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum Harun Let Let 2 tahun penjara,” kata Presiden KPI Prof. Dr. Mathias Tambing, di Jakarta, Selasa (10/9).

Dengan keputusan ini pihaknya akan segera mengurus semua sertifikat yang digelapkan terdakwa, sehingga KPI dapat menguasai kembali seluruh tanahnya di Muara Gembong. “Tanah itu dibeli dari uang KPI yang diperoleh melalui iuran anggota,” tegasnya.

Mathias menjelaskan kasus Harun Let terjadi tahun 2014-2016 setelah Harun ditumbangkan dari kepengurusan KPI melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) KPI di Jakarta pada April 2001. Pada kepengurusan KPI periode 1997-2002 Harun sebagai Bendahara, sedang Ketua Umumnya adalah Iskandar B. Ilahude.

Pada periode itu, KPI membeli tanah seluas 50 Ha di Kampung Poncol, Desa Pantai Harapan Jaya, Kec. Muara Gembong, Bekasi, untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) pelaut anggota KPI. Namun langkah kepengurusan Iskandar-Harun itu digugat oleh para pelaut anggota KPI yang berbuntut Munaslub KPI di Jakarta pada April 2001.

Munaslub didukung pemerintah, DPP KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan ITF (International Transport Worker’s Federation), afiliasi KPI yang bermarkas di Inggris.

Gugatan tersebut karena KPI di bawah kepemimpinan Iskandar tidak membela kepentingan pelaut tapi mengedepankan kepentingan pribadi. Selain itu, Iskandar dan Harun bukan profesi pelaut tapi berstatus PNS di Ditjen Perhubungan Laut, sehingga bertentangan dengan ketentuan nasional (UU No.21/2001 tentang Serikat Pekerja) dan Konvensi ILO No.87/1948 dan No. 93/1998 yang telah diratifikasi pemerintah RI.

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up