Berita

Pembangunan 1.000 BLK Jangan Didasari Kepentingan Politik

Kanigoro.com – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas hendaknya murni atas keprihatinan dan kesenjangan kompetensi masyarakat, bukan didasari kepentingan politik tertentu. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan menggalakkan pembangunan 1.000 BLK Komunitas. Pembangunan ini pun tak biasanya dilakukan pada tahun tahun sebelumnya. Anggaran yang disediakan untuk pembangunannya pun sangat fantastis, yakni Rp1 triliun.

Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (Kutipan) Aswan Bayan mengungkapkan, dana bantuan pembangunan gedung, peralatan BLK itu harus didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efesien.

“Dengan menerapkan azas efektif, maka dana bantuan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian dengan azas efisien berarti menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang optimal,” katanya kepada kanigoro.com, Selasa (19/2/2019).

Anggaran pembangunan yang mencapai triliunan itu juga, kata Aswan harus mengedepankan azas transparan. Artinya pemberian bantuan dilaksanakan secara terbuka pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan yang akuntabel. Bahkan, harus sesuai aturan perundang undangan agar mudah dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, manfaat pembangunan BLK Komunitas tersebut dapat digunakan dengan baik.

Selain itu, dia juga meminta aparat Kemnaker tidak “main mata” atau kongkalikong dengan sejumlah kelompok tertentu yang akan mendapatkan dana bantuan pembangunan BLK Komunitas itu. Ia menyarankan, kalangan penerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagaimana petunjuk teknis yang dibuat oleh Ditjen Binalattas Kemnaker.

Dalam surat Dirjen Binalattas No. Kep. 359/latas/XI/2018 pada November 2018 lalu, beberapa petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah tentang pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan BLK Komunitas tahun anggaran 2019 disebutkan, lembaga pendidikan keagamaan dan/atau lembaga keagamaan non pemerintah harus memiliki lahan siap bangun seluas 266 m2 untuk group A (BLK Komunitas untuk pelatihan otomotif, teknik las, pengolahan hasil pertanian dan perikanan) luas bangunan 160 m2. Seluruh lahan itu harus memiliki sertifikasi atau AJB. Kemudian penerima bantuan itu juga harus memiliki izin usaha.
Kemudian untuk grup B dengan jenis kejuruan Teknologi Informasi dan komunikasi, menjahit, refrigration dan teknik listrik, industri kreatif dan bahasa harus memiliki luas lahan 238 m2 dan luas bangunan 140 m2.

“Program bantuan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, proses dan persyaratan tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi lembaga penerima bantuan,” katanya mengingatkan.

Ia mengatakan, meski luas lahannya berbeda-beda, dana pembangunan BLK Komunitas itu sama yakni Rp500 juta per bangunan. Kemudian dana bantuan peralatan sebesar Rp300 juta dan Rp200 juta untuk pelatihan instruktur. Jadi dana masing masing pembangunan BLK Komunitas Rp1 Miliar untuk satu BLK.

Ia menyebutkan, pihak Binalatas telah menerima 1.554 proposal dari berbagai lembaga. Itu artinya, banyak kalangan yang menginginkan bantuan tersebut. Dari jumlah proposal itu, 894 diantaranya telah memenuhi kriteria, namun hanya 500 proposal yang dinyatakan lengkap dan akan ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK Binalattas, Kemnaker.

“Oleh karena itu, seremonial penandatanganan naskah kerjasama antara PPK Binalattas dengan pihak penerima bantuan tidak perlu berlebihan. Toh juga, kegiatan ini untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja Indonesia,” tegas Aswan.

Bahkan, katanya menambahkan, tenggang waktu pembangunan BLK Komunitas itu adalah 120 hari kerja dan jika belum selesai maka akan ada adendum selama 30 hari kalender. Dengan begitu, total waktu pelaksanan pembangunannya adalah 150 hari kalender kerja atau 5 bulan.

Terkait dengan itu, Aswan mengingatkan agar Ditjen Binalattas memperhatikan variabel waktu, kelengkapan dan komitmen kontraktor. Sebab kontraktor tidak berhubungan langsung dengan Kemnaker tetapi dana bantuan tersebut dikelola langsung oleh penerima bantuan (Azw).

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up