Berita

Pelayanan Sertifikasi K3 di Kemnaker dianggap Berbelit-Belit

Kanigoro.com – Asosiasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (A2K3) menilai usaha perusahaan untuk memperoleh sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengalami kendala dan harus menghabiskan uang yang tidak sedikit. Pasalnya pelayanan sertifikasi K3 di Kemnaker berbelit-belit dan terindikasi korupsi.

“Saya dan teman-teman pengusaha dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, pengurusan sertifikasi K3 sejak November 2017 namun sampai sekarang belum juga selesai. Karena pelayanan di Kemnaker sungguh berbelit-belit. Selain itu mereka meminta uang tidak sedikit. Padahal aturannya gratis,” ungkap Ketua Asosiasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (A2K3), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim), Mohammad Efendi Makadompit, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Efendi sendiri enggan menyebut jumlah uang yang diminta pihak Kemnaker. Bahkan dirinya sudah berkali-kali mendatangi Kemnaker di Jakarta namun pihak Kemnaker tidak melayani. “Saya pikir pihak Kemnaker sudah mengangkangi niat dan tekad Presiden Joko Widodo agar memberi pelayanan yang cepat, murah dan profesional,” kata Efendi.

Efendi menegaskan, pelayan buruk seperti ini di Kemnaker memang sejak dulu. Namun, pihaknya sedikit berharap ketika Dirjen Pembinaan Pengawasan dan K3 Kemnaker dijabat aparat Polri. “Tetapi kenyataannya masih seperti itu dulu,” kata dia.

Menurut Efendi, penguji K3 dari Kemnaker kalau ke Kaltara dan Kaltim serta ke seluruh daerah di Indonesia meminta agar dibelikan tiket pesawat Garuda, menginap di hotel mewah, serta harus diberikan uang sangu ketika mereka kembali ke Jakarta. “Mereka ke daerah semuanya ditanggung oleh Perusahaan Jasa K3 di daerah. Namun, pelayanan mereka kepada kami tetap berbelit-belit dan meminta uang,” ujar dia.

Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah bukti otentik dan legal yang dimiliki perusahaan bahwa mereka sudah menerapkan standar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja perusahaan tersebut dan merupakan salah satu indikatornya adalah minimnya angka kecelakaan kerja pada perusahaan tersebut.

Untuk mendapatkan sertifikat manajeman keselamatan dan kesehatan kerja tersebut banyak poin yang harus dilakukan oleh perusahaan. Acuan hukum yang menjadi landasan panitia dalam memahami persyaratan penyedia harus mempunyai sertifikat K3 adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permnaker) Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 ayat (1) menyebutkan, perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3.

Sementara, Direktur K3, Ditjen Pembinaan Pengawasan dan K3, Kemnaker, Herman Prakoso, ketika dikonfirmasi, menegaskan, semua itu tidak benar. “Jangan asal bicara. Suruh dia yang bicara tunjukkan dimana ketidakbenaran dan berbelit-belit,” tegas Herman (Azr)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait