BeritaFeatured

PB PII Adakan Diskusi Polemik Implementasi PPDB Sistem Zonasi


Kanigoro.com – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengadakan diskusi dengan tema Polemik implementasi PPDB Sistem Zonasi, Jum’at malam (28/6). Turut mengundang Ahmad Sobirin, Kepala Keasistenan Substansi Adminduk, Pendidikan, Agama, dan Sosial, Ombudsman Pusat sebagai narasumber.

Diskusi ini diberi nama Kantin 58. Diskusi yang berlangsung di kantor PB PII, Jl. Menteng Raya no. 58, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh 30 peserta dari personalia PB PII dan PW PII Jakarta.

Kebijakan PPDB Sistem Zonasi merupakan terobosan yang baik karena memuat asas kesetaraan dan keadilan pendidikan untuk seluruh anak bangsa.

Husin Tasrik Makrup Nasution, Ketua PB PII memantik diskusi dengan mengatakan, “Upaya menghilangkan Kastanisasi sekolah favorit dan tidak favorit sejalan dengan Falsafah Gerakan PII. Oleh karena itu PB PII mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut akan berada di garda terdepan mengawal.”

“Beberapa catatan yang diusulkan dan diprotes masyarakat agar dapat diakomodir dan dipertanggungjawabkan melalui pemerintah daerah mengingat bahwa kemampuan daerah di indonesia berbeda-beda.” tambah Husin.

Hal ini ditanggapi oleh Ahmad Sobirin, “Maka penerapan dilakukan secara kondisional dengan menganut asas pelayanan publik yakni asas Kondisional. Yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.”

Husin mewaliki PB PII mendorong agar pemerintah mematangkan koordinasi antara pusat dan daerah terkait tata kelola guru. Hal ini penting karena isu ini sudah menyentuh ranah otonomi daerah.

“Selain itu juga mendorong agar pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota dan Provinsi menetapkan kebijakan keuangannya sesuai undang-undang. Yakni 20 persen diluar dana transfer dari pemerintah pusat.” ungkap Husin.

Adapun Ahmad Sobirin menjelaskan secara teori, “Apabila tata kelola guru dilaksanakan secara terpusat, maka pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih besar terkait kualitas guru dan juga persebarannya di seluruh wilayah Indonesia.”

“Pemerintah pusat dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki banyak guru berkualitas dan daerah mana saja yang kekurangan guru-guru berkualitas. Dengan demikian, pemerintah dapat mengirim guru-guru tersebut ke daerah yang membutuhkan. Terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).” pungkas Ahmad. (Fn)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up