Berita

Partai Demokrat: Putusan MK Tentang Presidential Threshold Tidak Masuk Akal

Kanigoro.com Putusan MK lebih kuat aroma politiknya, bukan putusan negarawan. Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan konstitusi dan akal sehat

Didi mengingatkan pemilu serentak, baik until memilih Presiden dan Anggota Dewan. Menurutnya, tidak mungkin ambang batas pemilu legislatif tahun 2014 dipakai 2 kali, yakni pada Pilpres 2014 dan digunakan lagi untuk tahun 2019.

“Analoginya kalau orang nonton bioskop, tidaklah mungkin karcis yang sudah disobek dipakai untuk nonton dua kali” ungkapnya.

Didi mengatakan kita semua tidak akan pernah tahu jumlah suara yang akan diperoleh masing-masing partai pada tahun 2019 berapa banyak kelak? Tentu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Bahkan bisa saja ada partai yang tidak mencapai ambang batas parliamentary threshold.

Oleh karenanya, menurut Didi tentu jauh dari akal sehat andai ada partai yang tidak lolos lalu dipakai juga suaranya menjadi dasar untuk penentuan ambang batas bagi syarat presidential threshold. Sungguh absurd dan sesat jadinya.

“Jadi secara akal sehat pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden” jelasnya.

Didi meyakini bahwa masyarakat luas berharap penuh nasibnya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai “pengawal penegakan konstitusi” di negeri ini.

Publik berharap MK tetap adil dan jernih, tetapi disayangkan MK ternyata menghasilkan keputusan yang jauh dari semangat yang adil dan konstitusional, padahal di sana konon negarawan semua.

“Tetapi mengapa putusannya lebih kental aroma politiknya” tanyanya.

Padahal Putusan MK tahun 2013 dalam gugatan yang lalu jelas dan tegas (Gugatan oleh Effendi Gazali saat itu), bahwa karena pemilu serentak maka tidak ada ambang batas untuk presidential threshold.

Putusan saat ini, menurut Didi ironis, MK tidak konsisten, MK yang adil seharusnya konsisten pada apa yang sudah diputuskan sebelumnya.

“Karena apa yang sudah diputuskan MK pada tahun 2013 tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang hakiki” katanya.

Menurut Didi, sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan salah satu putusan yang sangat mengecewakan. “Masih pantaskah yang mulia hakim-hakim yang memutus itu dijuluki sebagai negarawan” tanya Didi.

Ada baiknya putusan ini walaupun sudah berkekuatan hukum tetap perlu kajian akademis dan debat publik, agar menjadi pelajaran berharga bagi masa depan berdemokrasi di negeri ini kelak.

Didi yakin kita semua ingin menjaga marwah reformasi dengan sebaik-baiknya demi membangun demokrasi yang terbaik bagi Indonesia ke depan.

“Kami semua berharap banyak pada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi tersebut, agar bisa menghasilkan putusan yang benar-benar merupakan cerminan dari seorang negarawan sejati. Sungguh ironis, kalau hasilnya seperti sekarang” pungkasnya (bw/t).

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: