Berita

Panwaslu Siantar Barat Turunkan 25 Alat Peraga Kampanye Bermasalah

Kanigoro.com – Memasuki tahun politik 2019, Panwaslu Kecamatan Siantar Barat melaksanakan kegiatan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Sebanyak 25 Buah Alat Peraga Kampanye (APK) bermasalah dari berbagai ukuran diturunkan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Polsek Siantar Barat, Satpol PP, Dinas Tarukim dan didampingi oleh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Ditemui Kanigoro.com, Rabu 09 Januari 2019, Haswir, Ketua Panwaslu Kecamatan Siantar Barat mengatakan bahwa target penertiban adalah segala bentuk APK bermasalah yang bukan hanya karena dipasang di luar zona yang telah disepakati namun termasuk juga APK yang mempergunakan Billboard.

“Kita bukan hanya menertibkan APK yang dipasang di luar Zona tetapi juga yang mempergunakan Billboard. Ini sesuai dengan Surat Keputusan KPUD Kota Pematangsiantar No: 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye sebagai Perubahan dari Surat KPUD No: 35 Tahun 2018. Ini juga sesuai Kesepakatan bersama KPUD, Bawaslu dan Partai – Partai Peserta Pemilu di Pematangsiantar ini,” Kata Haswir

Bawaslu Pematangsiantar tertibkan APK
Bawaslu Pematangsiantar tertibkan APK (foto AMS)

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus memantau di lapangan dan segera bertindak bilamana menemukan pelanggaran. Ini juga termasuk APK dari Caleg yang mengikuti kontestasi politik untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR dan DPD RI.

“Kita berusaha bekerja profesional. Kita lakukan pendekatan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Wilayah kerja kita ini adalah Pusat Pemerintahan, Pusat Bisnis dan Keramaian di Kota Pematangsiantar. Di Daerah kita inilah Kantor – Kantor Pusat Pemerintahan, DPRD, Objek Vital Nasional. Kita perhatikan betol ini. Tidak ada pilih bulu kita. Semua APK kita tertibkan jika kita temukan adanya pelanggaran,“ Sambungnya.

Senada dengan itu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat, Amir Hamzah Harahap, yang turut hadir di lapangan mendampingi kegiatan penertiban APK tersebut, mengatakan bahwa pihaknya turut serta untuk memastikan penertiban APK tersebut sesuai dengan Surat Keputusan KPUD dan Kesepakatan bersama KPUD, Bawaslu dan Partai Peserta Pemilu.

“Segala jenis APK tidak terkecuali termasuk Billboard ditertibkan sesuai Surat Keputusan KPUD Pematangsiantar No: 25 tahun 2019 dan kesepakatan bersama kita; KPUD, Bawaslu dan Partai Peserta Pemilu. Tidak dikecualikan. Perlu kita luruskan bahwa peserta Pemilu dalam waktu dekat ini adalah Partai, Capres/Cawapres dan DPD. Tidak kita bedakan dalam ketetapan tentang penertiban APK apakah Caleg DPR, Provinsi atau DPD. Semua mengacu kepada Keputusan KPUD dan Kesepakatan bersama kita itu,“ ungkapnya.

Sementara itu, Fitra, salah seorang Caleg yang mengikuti kontestasi politik untuk DPRD Kota Pematangsiantar melalui Dapil Siantar Barat dan Siantar Utara, mengatakan bahwa dirinya menyambut baik dan mengapresiasi Positif kegiatan Penertiban APK yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Siantar Barat.

“Kita sudah terima Surat Keputusan KPUD tentang Zona APK. Kita juga turut dalam Kesepakatan bersama KPUD, Bawaslu serta Partai – Partai. Kita menyambut baik penertiban APK yang bermasalah oleh Panwaslu Siantar Barat ini. Kita apresiasi positif karena ini sesuai dengan Keputusan KPUD dan Kesepakatan bersama itu. Harapan kita penertiban ini juga dilaksanakan di seluruh Kecamatan. Di Seluruh Dapil di kota Pematangsiantar. Jangan ada tebang pilih,” Katanya.

Fitra yang juga Ketua Partai Garuda Kota Pematangsiantar, menambahkan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh Caleg dan Anggota partainya agar secara sungguh-sungguh mematuhi Surat Keputusan KPUD dan Kesepakatan bersama yang telah dibuat beberapa waktu lalu tersebut.

“Di Partai kita Garuda ini, kita tegas tentang tahapan Pemilu termasuk tentang APK ini. Sudah saya instruksikan kepada seluruh Caleg dan anggota partai kami agar sungguh – sungguh menaati Keputusan KPUD dan Kesepakatan bersama itu. Jangan sampai ada yang dilanggar apalagi memasang APK di Rumah Ibadah atau Sekolah dan atau di Lembaga Pendidikan apa pun juga. Kita tidak tolerir itu. Kita ingin turut menciptakan Pemilu yang bermartabat,” pungkasnya.

(Laporan A.Mulkan.S.Sinaga/Sumut)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya