Berita

Nikmatnya Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Saat Klaim, Terhindar Perusahaan Daftar Sebagian

Kanigoro.com – Pegawai/pekerja/karyawan/buruh mana yang tidak mengenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang baik tentu merupakan dambaan setiap orang, apalagi jika pekerjaan yang diraih itu sesuai dengan keterampilan atau passion seseorang.

Namun, di balik pekerjaan dan penghasilan yang baik itu, ada hal penting lainnya yang harus disadari dan dipahami oleh pekerja yang merupakan hak mendasar yang harus diberikan perusahaan kepada seluruh pekerjanya, yaitu dengan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perusahaan atau pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjanya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, sementara karyawan harus menyadari bahwa sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan hal tersebut. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja, yaitu adanya kemungkinan perusahaan berstatus daftar sebagian, yang berarti bahwa hak pekerja tidak diberikan sepenuhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja.

BPJS Ketenagakerjaan selalu berupaya memberikan edukasi dan informasi kepada pengusaha dan pekerja terkait kondisi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).
Menurut Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, ada 3 jenis status PDS yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga kerja, PDS Upah, dan PDS Program.
PDS Tenaga kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Ada pula kategori PDS Upah, dimana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun data upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Kategori terakhir adalah PDS Program, dimana meski perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya, perusahaan hanya ikut pada 2 program perlindungan dari 4 program wajib yang ada.
PDS program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim dilakukan perusahaan atau pemberi kerja, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar.
Kondisi ini sering terjadi lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima pekerja khususnya pekerja yang menerima upah di bawah UMP/UMK dan kebijakan dari perusahaan terkait dengan pemberian upah kepada karyawannya.

“Pelaporan dari pekerjalah yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi data upah yang akurat. Melalui aplikasi BPJSTKU, pekerja dapat melaporkan kepada kami jika ada ketidaksesuaian data upah, ataupun jumlah tenaga kerja,” kata Ilyas seraya menjamin kerahasiaan data para peserta.

Konsekuensi dari pelaporan data upah yang salah berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, antara lain manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP). Dampak yang signifikan terlihat pada profesi yang memiliki risiko tinggi, seperti pekerja tambang hingga profesi penerbang. Ketidaksesuaian data upah maupun tenaga kerja berdampak pada besaran manfaat yang akan diterima jika yang bersangkutan mengalami risiko pekerjaan.
Misalnya upah (gaji pokok + tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp100Juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3,7Juta. Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia adalah terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris dengan penjelasan :
– Dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 Juta :
Santunan meninggal dunia JKK = Rp 3.700.000 x 48 bulan upah = Rp177.600.000

– Dasar perhitungan dengan gaji Rp100Juta:
Santunan meninggal dunia JKK = Rp200.000.000 x 48 bulan upah = Rp 4.800.000.000

-Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp4,8Milyar – Rp177,6Juta = Rp4,622 Milyar.

Sedangkan untuk manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang iuran nya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya dapat dihitung sebagai berikut :

-Dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 Juta :
Iuran JHT = Rp3.700.000 x 3,7% = Rp136.900,-

-Dasar perhitungan dengan gaji Rp100Juta :
Iuran JHT = Rp100.000.000 x 3,7% = Rp 3.700.000,-

-Selisih manfaat JHT yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya = Rp3,7Juta – Rp136,9 ribu = Rp3,56Juta/bulan.

Dengan asumsi iuran di atas, terdapat perbedaan manfaat atas Jaminan Hari Tua (JHT) yang akan diterima pekerja. Untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp3,7Juta, manfaat jaminan hari tua yang akan diterima untuk 1 tahun kepesertaan sebesar Rp2,6Juta, sedangkan untuk upah yang dilaporkan sebesar Rp100Juta manfaat jaminan hari tua yang akan diterima mencapai Rp71Juta dengan asumsi hasil pengembangan yang diberikan sebesar 7% per tahun. “Nilai pengembangan yang kami berikan selalu diatas rata-rata bunga deposito perbankan,” ungkap Ilyas.

Jika perusahaan berstatus PDS, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua selisih yang timbul. Dengan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu artinya perusahaan sudah mengalihkan tanggung jawab perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko pekerjaan. “Jadi, sudah menjadi tanggung jawab perusahaan juga jika data yang dilaporkan tidak sesuai, peserta bisa menuntut perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada”, kata Ilyas.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga peduli terhadap perlindungan para atlet yang menjadi tumpuan dalam menjulangkan kembali nama Indonesia dimata dunia. Perlindungan atlet tersebut terlindungi dari risiko-risiko fisik yang terjadi semasa latihan dan bertanding di laga bergengsi baik tingkat nasional, tingkat Asia maupun tingkat Olympiade ataupun tingkat dunia.
Dengan adanya perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), atlet dapat fokus mempersiapkan diri dengan latihan intensif, sehingga menghasilkan capaian optimal yang akan membanggakan Indonesia bahwa anak bangsa kembali memberikan persembahan terindah buat bangsa ini.

“Kami menyadari bahwa di Indonesia profesi atlet belum dapat menjadi tumpuan utama untuk menopang kehidupan yang akan datang, setidaknya kami hadir bagi para pahlawan dengan segala jeri payahnya, berupaya mengharumkan nama Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk mereka,” kata Agus Susanto, Dirut BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat utama perlindungan JKK ini berupa perlindungan mulai dari berangkat dari rumah ke tempat bekerja, saat bekerja dan sampai pulang kerumah, jika terjadi kecelakaan kerja, pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya, santunan pengganti upah (dilaporkan) sebesar 100% untuk 6 bulan pertama, 75% untuk 6 bulan kedua, 50% untuk selanjutnya, santunan jika mengalami kecacatan 70% x 80 bln upah yang dilaporkan (max 56x upah dilaporkan), santunan meninggal 48x upah dilaporkan, bantuan beasiswa untuk 1 org anak sebesar Rp12 juta bagi tenaga kerja yang mengalami Kecelakaan kerja dan meninggal dunia/cacat total tetap. Sementara manfaat Jaminan kematian berupa santunan sebesar Rp24 juta serta beasiswa untuk 1 orang anak sebesar Rp12 juta.

Saat ini terdapat 34 KONI Provinsi dan 67 Pengurus Besar (PB)/Pengurus Pusat (PP). Sementara untuk jumlah Pelaku Olahraga secara keseluruhan mencapai 358.000 orang yang nantinya akan didaftarkan secara bertahap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing. Dan untuk proses pendaftaran tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan kantor pelayanan dengan jumlah 122 kantor cabang dan 203 kantor cabang perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu pendaftaran dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui perbankan yang telah bekerjasama.

“Segala upaya kami lakukan untuk dapat memberikan kemudahan akses kepada peserta dan calon peserta agar mudah untuk mendapatkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan membangun kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Agus (Azr).

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker