Berita

Menkop UKM: Gerakan Perhutanan Sosial Atasi Kesenjangan Ekonomi

Kanigoro.com – Masyarakat harus ikut dan bergabung dalam gerakan perhutanan sosial. Pasalnya, gerakan perhutanan sosial adalah gerakan untuk mencegah dan mengurangi kepemilihan lahan di Indonesia termasuk mengatasi kesenjangan ekonomi.

Demikian diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam acara “Musyawarah Wilayah I : Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Jawa Tengah (Jateng)” yang dihadiri sekitar 400 petani dan Bupati Kendal Mirna Anisa, di Dusun Tanjung, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (25/1/2020).

“Gerakan perhutanan sosial dicanangkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Alasannya, karena terjadi kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. Ada yang memiliki lahan berhektar-hektar namun ada masyarakat yang memiliki lahan sedikit bahkan tidak ada. Untuk itu, masyarakat jangan menjual lahan tapi tanamlah jati, kayu sengon, tanamlah jagung, sayur, buah-buahan. Kalau ini dilakukan maka masyarakat tidak akan miskin,” ungkap Teten.

Menurut Teten, saat ini pemerintah sudah siap biaya melalui perbankan dan lembaga pembiayaan seperti Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). “Selain itu, pemerintah juga sudah siap pendampingan dalam berusaha terutama membantu kualitas manajemen,” ujar Teten.

Teten mengatakan, semua masyarakat yang ikut dalam gerakan perhutanan sosial harus bergabung dalam koperasi, dan pemerintah pasti bantu pendampingan dan pembiayaan koperasi.

“Koperasi yang dibantu, diutamakan koperasi produksi seperti usaha permebelan, ukiran, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Koperasi Simpan Pinjam, penting namun sekarang ini ada banyak lembaga pembiayaan. Mulai tahun 2020 ini LPDB 100 persen dananya disalurkan untuk membantu koperasi,” kata dia.

Teten juga berjanji mempermudah pendirian koperasi. “Masa pendirian perusahaan lebih mudah dibanding mendirikan koperasi. Itu tak boleh,” terang Teten.

Teten mengatakan, kalau masyarakat menanam sayur, menanam buah-buahan, membuat mebel dan sebagainya harus memikirkan pemasarannya. “Untuk mempermudah pemasaran ini maka harus bergabung dalam koperasi,” kata Teten.

Teten menambahkan, saat ini pemerintah sedang memikirkan agar ekspor ditingkatkan. “Apa komoditas yang bisa diekspor ? Ya hasil perkayuan seperti mebel, ukir-ukiran; produk pertanian seperti jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan kacang-kacangan,” imbuh Teten.

Sementara itu, menurut Ketua Panitia Acara, Siti Fikriah, ada 53 kelompok tani perhutanan sosial di Jateng yang ikut hadir dalam acara itu. “Seluruh petani perhutanan sosial di Jateng siap membantu program pemerintah dalam gerakan perhutanan sosial,” ujar Siti.

Siti Fikriah menambahkan, sampai saat ini ada 22 koperasi produksi perhutanan sosial. “Koperasi ke depan yang sederhana saja, supaya tidak memperumitkan masyarakat,” kata Siti berharap (Azw/t)

Selanjutnya

Artikel Terkait

google.com, pub-7568899835703347, DIRECT, f08c47fec0942fa0
mgid.com, 469747, DIRECT, d4c29acad76ce94f