Berita

Mengapa Cadar Dilarang di UIN Yogya, Lalu ada yang Membela? Ini Alasannya

Kanigoro.com – Pada awalnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta akan melakukan konseling terhadap puluhan mahasiswi bercadar yang ada di kampus. Bila pasca konseling mahasiswi tersebut terindikasi berpaham radikal, pihak kampus akan mengambil sanksi tegas. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi, mengatakan, pihaknya mengambil kebijakan tersebut karena belakangan ini marak berkembang ideologi radikal yang tidak sesuai dengan esensi Islam dan budaya keislaman di Indonesia. Penjelasan Yudian disampaikan kepada wartawan di Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Senin (5/3/2018).

Penjelasan berbeda disampaikan Wakil Rektor UIN Suka, Sahiron Syamsuddin. Dilansir laman Republika.co.id  Selasa (6/3/2018), Sahiron mengungkapkan, bahwa pelarangan cadar tak terlepas dari alasan pedagogis. Menurutnya jika mahasiswinya tetap menggunakan cadar di dalam kelas, para dosen tentu tidak bisa membimbingnya dengan baik dan pendidiknya tidak dapat mengenali wajah mahasiswinya.

Dalam pandangan Sahiron, pemakaian cadar bagi kaum wanita masih diperdebatkan di kalangan ulama, apakah merupakan bagian dari ajaran Islam atau tradisi Arab. Namun dia menyayangkan, mahasiswi yang bercadar di kampus tersebut rata-rata tidak membaur dengan mahasiswa lainnya.

Terhadap pemberlakuan larangan mahasiswi memakai cadar ini, menurut Sahiron, disetujui oleh rata-rata dosen UIN Suka. Jika mahasiswi tersebut tidak ingin dibina, akan diminta untuk pindah kampus.

Kebijakan pelarangan mahasiswi bercadar di kampus UIN Suka tersebut menuai beragam tanggapan. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin pihak UIN Suka perlu memberi penjelasan tentang larangan pemakaian cadar,

“Secara Islam boleh, tapi ada aspek apa sehingga UIN melarang. Kita dengar dulu alasannya apa,” kata Maruf di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018).

Ma’ruf menyatakan, bahwa seorang perempuan yang menutupi wajahnya dengan cadar itu bagus menurut agama Islam. Namun, lanjut dia, harus ada alasan yang masuk akal jika ada larangan pemakaian cadar.

“Kalau alasannya ada suatu yang masuk akal, kemaslahatan atau apa misalnya, maka tidak boleh gunakan cadar,” ujarnya.

Senada dengan Ketua MUI, Sekretaris Jendral MUI Anwar Abbas menilai aturan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Disebutkan dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Terkait kekhawatiran pihak kampus atas munculnya paham radikal di kalangan mahasiswi bercadar Anwar menilainya sebagai tidak beralasan.

“Saya bingung juga kenapa orang bercadar dikaitkan dengan terorisme, ini kan kasusnya di UIN Yogya. Saya rasa orang bercadar itu akan tersinggung. Misalkan, saya bercadar dan saya antiterorisme, terus saya dihubungkan dengan terorisme, saya kan tersinggung,” ungkapnya.

Bagi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Azman Latif pelarangan cadar di kampus ini sesuatu yang sangat dangkal kalau dikaitkan dengan paham radikalisme.

“Penggunaan cadar menurutnya hanya merupakan aktualisasi keyakinan yang bersangkutan atas ajaran agama yang dia pahami. Cara berpakaian ini tak lantas bisa dikaitkan langsung dengan pemahaman agama yang ia dalami apakah sudah benar atau belum,” jelasnya Selasa (6/3/2018).

Lebih lanjut Azman menyatakan bahwa meskipun kampus melarang penggunaan cadar seperti itu, belum tentu menjamin akan menghapus bibit radikalisme maupun intoleransi.

“Menghapus benih radikalisme, tak bisa menggunakan cara yang sifatnya teknis seperti melarang penggunaan cadar. Melainkan dengan pemahaman pengertian kepada yang bersangkutan yang menyentuh hati dan pikirannya. Bukan soal pakaian yang digunakan,” tegasnya.

Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, Kharirah Ali, yang kebetulan juga alumni UIN Suka menyatakan bahwa pada prinsipnya  melarang atau mewajibkan (cadar) sama-sama problematis, karena itu menyangkal otonomi dari perempuan terhadap tubuhnya.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DI Yogyakarta Nizar Ali. Menurutnya, tidak ada masalah pelarangan cadar itu karena kampus memiliki otonomi sebagai perguruan tinggi yang dilindungi undang- undang.

“Pelarangan cadar seperti dalam kampus UIN itu juga merupakan hasil keputusan yang berbasis ijma’ (kesepakatan bersama menetapkan suatu hukum hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, red.) di lingkup senat universitas. Keputusan ini menjadi pedoman dalam berperilaku,” jelasnya.

Nizar berpendapat, pelarangan cadar itu sudah sesuai dengan visi misi kampus itu yang mengajarkan Islam moderat sehingga jika ada paham atau simbol yang mengancam eksistensi visi misi tentu tidak diperbolehkan.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: