Berita

May Day, Ribuan Buruh Bakal Turun ke Jalan

Jakarta, Kanigoro.com – Ribuan buruh yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun ke jalan mengepung Istana pada hari buruh internasional atau May Day 1 Mei 2017. Buruh menganggap banyak kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil, khususnya kaum buruh.

Pemerintahan Jokowi dinilai oleh buruh tidak pro terhadap orang kecil, sebab setiap kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh. Demikian disampaikan,

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal dalam keteranga pers, Jumat (21/4) mengatakan ada tiga kebijakan Jokowi yang tidak pro buruh, yakni:

Pertama, menetapkan Peraturan Pemerintah No 78/ 2015 yang membatasi kenaikan upah.

Kedua, mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, dimana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku,

Ketiga, menetapkan PP no 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.

Aksi yang akan dilakukan menurut Said sebagai cermin dari kepedulian dan keseriusan buruh Indonesia dalam memperjuangkan perubahan ke arah lebih baik.

Selain di Jakarta, aksi buruh serentak akan digelar di berbagai Provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara , Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan sebagainya.

“Di Jakarta, selain aksi dan orasi, juga diadakan pagelaran rakyat dan buruh. Seperti marching band, pembacaan puisi, teatrikal buruh, lagu lagu perjuangan. Aksi ini akan dilakukan bersama-sama antara KSPI dan KPBI,” tambah Said.

Sebagaimana informasi yang dihimpun wartawan, kali ini Tema besar yang akan diangkat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan buruh Indonesia dalam aksi May Day tahun ini adalah HOSJATUM.

(HOS) singkatan dari Hapuskan Outsourcing dan pemagangan. Menurut Iqbal sistem kerja outsourcing, apalagi sekarang ditambah dengan pemagangan, sejatinya adalah praktek perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh. Oleh karena itu, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan.

(JA) adalah Jaminan Sosial. Terkait jaminan sosial, KSPI dan buruh Indonesia menuntut Jaminan Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Dengan kata lain, jaminan kesehatan dibiayai oleh negara melalui APBN. Lebih lanjut Iqbal menegaskan, perjuangan jaminan sosial ini merupakan dedikasi buruh untuk rakyat.

(TUM) adalah Tolak Upah Murah. Dalam hal ini buruh menuntut cabut PP 78/2015 dan berikan upah layak.(ka/th)*

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up