Berita

Masih Ada Tumpang Tindih Aturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Semarang, Kanigoro.com – Rancang bangun struktur hukum yang melandasi sistem jaminan sosial dan peraturan dalam bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia masih tumpang tindih. Termasuk pengelompokan pengelolaan jaminan sosial berdasarkan program agar tercapai skala ekonomi yang tidak berpatok pada segmentasi market.

Disamping itu juga mengenai positioning pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia dibanding beberapa jaminan sosial di negara lain, dimana iuran jaminan sosial disini relatif masih sangat kecil dengan manfaat yang sangat besar.

Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Jumat (26/5).

Khusus untuk progam jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru memulai dengan persentase total 3 persen, sementara negara lain rata-rata sudah mencapai dua digit bahkan Italia sudah dengan pemotongan iuran sebesar 33% dari upah.

“Pelaksanaan jaminan sosial dalam keadaan seperti ini memang menguntungkan masyarakat, namun berpotensi merugikan keuangan negara dan menjadi ancaman risiko sosial yang dapat terjadi di kemudian hari apabila negara tidak mampu secara finansial menopang pendanaannya, seperti Yunani dan Brazil kemarin,” ujar Agus.

Menurutnya, edukasi tentang jaminan sosial kepada mahasiswa ini diharapkan dapat membangun kesadaran lebih dini di lingkungan usia produktif untuk lebih memahami pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial, baik yang diselenggarakan oleh BPJS Ketanagakerjaan maupun BPJS Kesehatan agar saat memasuki dunia kerja mereka lebih cermat memilih tempat bekerja yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.

“Kami berharap mereka nantinya bisa memilih dengan bijak tempat kerja yang memang memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial”, tukas Agus.
(azr)*

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up