Berita

Luhut dan Sri Mulyani diputus tak bersalah, Gerindra: Kita harus beri penghargaan pada Microphone

Kanigoro.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi keputusan Bawaslu mengenai Menteri Koordinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinyatakan tidak melanggar aturan pemilu.

“Kita harus beri penghargaan kepada microphone yang tak sengaja masih on, karena kalau microphone mati kita enggak tahu apa yang dibicarakan,” tutur Ferry di Jakarta, Selasa (6/11).

Sebagaimana diketahui, Bawaslu menyatakan tidak melanjutkan kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati ke penyidikan. Kasus dugaan pelangggaran kampanye terkait aksi angkat jari ini dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

“Status laporan nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018, atas nama terlapor Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani Indrawati tidak dapat ditindaklanjuti,” demikian sebagaimana dikutip RMOL dari keterangan tertulis Bawaslu.

Ferry tetap meyakini apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Luhut Binsar Pandjaitan di pertemuan IMF World Bank di Bali ketika itu adalah sebuah pelanggaran. Hanya saja, katanya, barang bukti itu tak bisa dijadikan alat bukti.

“Itu jelas kata-katanya, mengajak tak pilih, aturan jelas,” demikian Ferry.

Keputusan Bawaslu tentang tidak bersalahnya Luhut dan Sri Mulyani dalam kasus pose satu jari disampaikan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo atas hasil rapat pleno terkait laporan yang diajukan seorang warga bernama Dahlan Pido.

“Tidak terbukti ada pelanggaran karena tidak terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Ratna seperti dikutip CNNIndonesia, Selasa (6/11).

Luhut dan Sri Mulyani diduga berkampanye dalam acara kenegaraan karena mengoreksi jari petinggi IMF dan Bank Dunia yang mengangkat dua jari, kemudian menjadi satu jari saat sesi foto bersama. Sedangkan Sri Mulyani diduga ikut menyebutkan, “Two is for Prabowo, One is for Jokowi“. Ucapan Sri Mulyani terdengar dari suara microphone dan terdengar jelas.

Kuasa hukum Dahlan, Taufiqurrahman menyatakan, penunjukan satu atau dua jari sudah menjadi identitas nomor urut calon presiden dan wakil presiden.Tindakan kedua menteri tersebut menurut Taufiq masuk dalam kategori kampanye.

Namun menurut Bawaslu, tidakan kedua menteri itu bukanlah kampanye. Ratna Dewi mengungkapkan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat (2/11) sore, Luhut dan Sri telah memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut.

Luhut dalam keterangannya mengatakan penunjukan satu jari bukan terkait nomor urut Jokowi-Ma’ruf dalam Pemilu 2019, melainkan sebagi simbol bahwa Indonesia negara nomor satu kesatuan.

Demikian juga dengan Sri Mulyani dalam keterangannya mengatakan bahwa apa yang diucapkan kepada peserta acara untuk menjelaskan bahwa simbol jari saat ini menjadi seperti identitas peserta pemilu.

“Saya tidak bermaksud untuk melakukan kampanye pada saat annual meeting IMF itu. Justru saya ingin mencegah, jangan sampai kegiatan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik. Makanya saya katakan jangan pakai 2 jangan pakai 2, Karena simbol -simbol jari sekarang itu di Indonesia itu ada maknanya, yang satu adalah Jokowi dan yang dua adalah Prabowo,” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Ratna Dewi. (RMol/CNN)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait