Berita

LBH Pelita Umat: Indonesia Bergeser dari Negara Hukum Menjadi Negara Kekuasaan

Kanigoro.com – “Telah nyata dan faktual bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum ( rechstaat), telah menjadi negara kekuasaan ( machstaat),” ungkap Ahmad Khozinuddin Ketua DPN LBH Pelita Umat di depan 60-an tokoh Jawa Timur saat diskusi Islamic Lawyers Forum (ILF) edisi 4. Disku tokoh yang diselenggarakan LBH Pelita Umat Korwil Jatim tersebut mengambil tema ” Quo Vadis, Negara Hukum Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan.” di Surabaya, Ahad (10/2/2019).

Lebih jauh, Khozinudin menjabarkan, ‘Salah satu parameter Indonesia sebagai negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan adalah ketika pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI lalu, tanpa melalui proses pengadilan sama sekali. Itupun dengan pemaksaan penerbitan PERPPU yang membaypas kewenangan pengadilan yang diatur melalui UU 17/2013 tentang Ormas, yang diawali tahap demi tahap untuk pembubaran sebuah Ormas. Apalagi, tidak ada putusan hukum apapun yang menyebut HTI bersalah yang dapat dijadikan dasar pencabutan BHP HTI.

“Ini adalah merupakan kedzaliman yang luar biasa, sebuah ciri negara kekuasaan (machstaat)” ungkapnya.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Unair Profesor Suparto Wijoyo mengungkapkan bahwa hukum yang dzalim dan tidak adil justru akan menjadikan hilangnya makna keadilan yang seharusnya menyatu dalam hukum tersebut.
Dia juga mengatakan,” Banyaknya narasi hukum, tapi tidak banyak narasi yang menyebut ideologi hukum yaitu ‘tauhid’.”

Dicontohkan, ada ungkapan jangan membawa-bawa agama dalam ranah hukum, merupakan ungkapan inkonstitusional, karena agama justru diakui secara konstitusional di negara kita.

Tokoh senior Dewan Dakwah Jatim KH. Tamat Anshory mengungkapkan, sudah puluhan tahun seringkali mendampingi aktivis Islam yang diperkarakan hukum oleh negara, sehingga sangat menyambut gembira kehadiran LBH Pelita Umat di Jatim.

Adapun aktivis senior gerakan anti-PKI Jatim Arukat Djaswadi pengampu lembaga CICS, mengusulkan supaya ILF juga mengundang lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan atau kehakiman supaya forum ini bukan sebagai forum rasan-rasan.

Pesan Ahmad Khozinuddin kepada para tokoh, “Mari kita bangun civil society yang tangguh, untuk mengontrol proses penyelenggaraan negara yang sering memojokkan Islam dan kaum muslimin. Para tokoh harus paham bahwa konstruksi perjuangan umat Islam haruslah legal, konstitusional dan syar’i, serta bermental siap menghadapi segala resikonya.”

(Ainur an Rif’an/Surabaya)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait