Berita

Langkah Mempermudah Izin Tenaga Kerja Asing Berpotensi Langgar UU

Kanigoro.com – Ketentuan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah jelas diatur pada Pasal 42 sampai 49 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang regulasi operasionalnya diatur di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2014, dan diturunkan lagi di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 yang dalam waktu singkat direvisi lagi dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Ketentuan-ketentuan tersebut dengan revisinya, tentunya kalau diamati merupakan proses mempermudah pelaksanaan perizinan TKA. Regulasi-regulasi tersebut sudah sangat jelas mengatur waktu pengurusan izin TKA. “Kemnaker juga sudah membuat perizinan TKA Satu Atap yang memang lebih mempermudah proses izin TKA,” kata pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, kepada Kanigoro.com, Kamis (15/3/2018).

Menurut Timboel, kalau saat ini ada rencana untuk mempermudah lagi proses perizinan TKA, seharusnya pemerintah mengevaluasi proses perizinan yang mana yang mengakibatkan proses tersebut jadi berbelit-belit. “Apakah yang sulit itu di tataran regulasi atau di tataran implementasi?” ujar Timboel seraya khawatir, proses di regulasi sudah baik tetapi di tingkat implementasi masih terganggu oleh oknum-oknum sehingga proses perizinan menjadi sulit.

Ia menilai regulasi yang ada sudah mempermudah proses izin TKA tetapi memang masih ada oknum-oknum yang mempersulit proses perizinan. “Oleh karenanya, ya oknum-oknum ini saja yang diperbaiki,” katanya.

Timboel menegaskan, kalau pun pemerintah akan tetap mau membuat regulasi sehingga proses izin TKA dipermudah maka saya berharap proses perizinan bagi TKA tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 42 sampai 49 UU Ketenagakerjaan. Pemerintah, lanjut dia, harus juga memperhatikan tingkat pengangguran yang masih tinggi di negara Indonesia. Kalau TKA terus dipermudah sehingga peluang kerja diambil TKA maka pekerja Indonesia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. “Pada akhirnya pemerintah akan gagal menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran yg tinggi akan menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat,” kata dia.

Menurut Timboel, kalau rekomendasi TKA dihilangkan maka bisa saja TKA itu dipekerjakan bukan oleh sebuah perusahaan yang berbadan hukum. Padahal menurut UU Ketenagakerjaan, TKA itu dipekerjakan atas rekomendasi badan usaha. “TKA tidak boleh dipekerjakan secara perorangan. Ini melanggar UU Ketenagakerjaan,” ujar dia.

Timboel menambahkan, izin pekerja asing itu sebaiknya tetap 1 tahunan supaya bisa dikontrol jenis pekerjaan yang dilakukannya. Sesuai UUK, TKA itu bekerja untuk pekerjaan yang bersifat ahli.
Timboel mengingatkan bahwa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) itu tetap harus terpisah. RPTKA harus diteliti dulu apakah rencana penggunaan TKA tersebut sudah sesuai kriteria UUK yaitu untuk yang bersifat ahli atau bukan. Nah kalau sudah RPTKA diteliti dan sudah sesuai, barulah keluar IMTA. Jangan sampai IMTA keluar tanpa adanya penilaian tentang RPTKA tersebut. “Saya kira mengurus RPTKA dan IMTA saat ini sudah mudah kok,” kata dia.

Timboel menegaskan, kewajiban memiliki IMTA itu perintah UU Ketenagakerjaan. “Jadi kalau direksi atau komisaris tidak menganyongi IMTA maka itu sudah melanggar UUK. UU Ketenagakerjaan mewajibkan proses izin dulu baru boleh bekerja. Kalau bekerja dulu baru ada izin yaitu IMTA maka ini sudah tidak sesuai UU Ketenagakerjaan,” tegas Timboel.

Rangkap jabatan bagi TKA akan berpotensi menjadi bermasalah karena kehadiran TKA sebenarnya adalah untuk alih teknologi sesuai amanat UUK. Jadi rencana pemerintah mempermudah izin TKA akan berpotensi melanggar pasal 42 sampai pasal 49 UU Ketenagakerjaan. “Ya kalau pengguna TKA itu wajib berbadan hukum. Kalau tidak ada rekomendasi maka TKA bisa bekerja secara perseorangan. Ini yang tidak dibolehkan UU Ketenagakerjaan,” kata dia.

Bunyi Pasal 42 ayat (4 ) UU Ketenagakerjaan,” Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu”. Isi pasal ini berarti bahwa harus ada badan usaha yang merekomendasikan si TKA.

Menurut Timboel, kalau tidak ada rekomendasi badan usaha yang mempekerjakan maka TKA bisa dipekerjakan oleh perseorangan. Pasal 42 ayat (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi,”Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing”.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan, Kemnaker berkomitmen mempermudah proses perizinan TKA. “Kalau sudah memenuhi persyaratan, harus dipermudah. Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya tidak boleh masuk. Izin dipermudah, tapi pengawasan juga ditegakkan,” kata Hanif.

Menurut Hanif, selama ini perizinan RPTKA dan IMTA yang dilayani di Kemnaker telah berbasis online system. Sehingga pengajuan perizinan bisa dilakukan kapan dan dimana saja, serta tidak mempertemukan antara pengurus izin dengan petugas. Dengan demikian potensi terjadinya pungutan liar tidak terjadi.
Komitmen mempermudah izin penggunaan pekerja asing, lanjut Hanif, tidak hanya dilakukan oleh Kemnaker saja, namun pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yang melibatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Seperti Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya.

Disebutkan, ada delapan kebijakan baru terkait perizinan RPTKA dan IMTA yang sedang dimatangkan oleh pemerintah. Delapan tersebut adalah menghilangkan syarat rekomendasi dari instandi terkait. Jangka waktu izin pekerja asing antara 1-2 tahun menjadi sesuai dengan perjanjian konrak kerja. Proses perizinan RPTKA dan IMTA yang semula terpisah menjadi satu kesatuan. Dengan demikian yang semula butuh waktu enam hari menjadi dua hari.

Jika sebelumnya pekerja asing dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham diwajibkan mengantongi IMTA, kini tidak harus mengantongi IMTA. Sebelumnya, untuk pekerjaan terkait kondisiemergency dan maintenance, kedatangan pekerja asing bersamaan dengan IMTA, kini pekerja asing diperbolehkan masuk Indonesia terlebih dahulu dan pengajuan IMTA paling lambat dua hari setelah bekerja.

Sebelumnya, pemberi kerja tidak boleh mempekerjakan pekerja asing yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain, kini rangkap pekerjaan itu diperbolehkan, namun hanya untuk jabatan sejenis, serta hanya pada sektor pendidikan, pelatihan vokasi, e-commerce dan sektor minyak dan gas (Migas). Jika sebelumnya izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris hanya terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, kini izin lokasi kerja bersifat nasional. Namun, untuk jabatan teknis tetap mengacu pada kabupaten/kota tertentu. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh beberapa instansi, kini pengawasan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi (Azr)

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up