Berita

Ketua PP Muhammadiyah: Kalimat Dalam Pidato Ahok Menguatkan Tuduhan Penodaan Agama

Kesaksian yang diberikan oleh ahli agama Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang juga salah satu Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas di sidang kasus penodaan agama kesebelas memberatkan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di persidangan tersebut, Yunahar menyatakan kalimat dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu, yang berbunyi “dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51″ menguatkan tuduhan penodaan agama untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebabnya, menurut Yunahar, kalimat itu bermakna bahwa Surat Al-Maidah Ayat 51 menjadi alat untuk kebohongan.

“Kalau dibohongi pakai (surat) Al-Maidah 51 berarti (surat) Al-Maidah 51 itu sebagai alat untuk berbohong. (padahal) Al-Quran itu kitab benar. Yang memberatkan dari kalimat itu adalah adanya kata-kata dibohongi,” kata Yunahar dalam sidang kesebelas kasus Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (21/2/2017) sebagaimana dikutip Antara.

Yunahar juga mengatakan bahwa pihak yang memiliki otoritas resmi paling kuat untuk menafsirkan maksud Surat Al-Maidah ayat 51 adalah para ulama Islam.

“Dalam menafsirkan, orang-orang harus punya ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk bisa memahami Al-Quran dan itu adalah para ulama karena mereka termasuk dalam orang yang meneruskan misi Nabi,” kata Yunahar.

Sebelum Yunahar memberikan kesaksian, saksi ahli agama Islam dari MUI, yang juga petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar menuding Ahok ceroboh saat mengutip Surat Almaidah Ayat 51 di pidatonya sehingga menimbulkan polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi di masyarakat.

“Jika Ahok tidak menyinggung Surat Al Maidah 51, situasi ibu kota akan kondusif. Seharusnya beliau tidak berbicara demikian, saya rasa ceroboh,” ujar Miftachul. Ia menyertakan pemahaman PP Muhammadiyah yang menyatakan memilih pemimpin adalah hak dan kewajiban umat Islam. Kewajiban yakni memilih pemimpin itu sendiri, sementara hak termasuk diantaranya seperti kriteria seorang pemimpin yang dipilih.

“Menjadi hak dia untuk menentukan kriteria terbaik menurut dia, apakah terbaik satu kampung, urusan dia, satu kampus urusan dia, satu etnis urusan dia, satu agama sepenuhnya urusan dia,” jelasnya.

[nextpage title=”Dalam persidangan”] Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga dijadwalkan memanggil ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir.

Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

 

 

Selanjutnya

Artikel Terkait

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: