Berita

Kelola Dana 320 T, BPJS Ketenagakerjaan Minta Arahan KPK agar Bisa Bekerja dengan Tenang

Kanigoro.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan saat ini mengelola dana peserta sebesar Rp320 triliun. Pasalnya, dengan dana sebesar itu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memiliki dana kelolaan terbesar.

“Saat ini dana yang dikelola sudah mencapai Rp320 triliun dengan jumlah peserta mencapai 45 juta pekerja dimana 26,5 juta pekerja diantaranya adalah peserta aktif,” ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kantor KPK usai pertemuan dengan jajaran KPK, Rabu (21/2/2018).

Menurut Agus, saat ini pembenahan tata kelola menjadi perhatian utama direksi BPJS Ketenagakerjaan, karena jumlah peserta dan uang yang dikelola juga semakin besar.
“Direksi BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu mendapatkan arahan dan pendampingan dari KPK agar jajaran direksi bisa bekerja lebih tenang,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Agus, pihaknya sudah beberapa kali mendapat penghargaan dari KPK. Terakhir BPJS Ketenagakerjaan mendapat penghargaan sebagai lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Penghargaan diberikan berdasarkan evaluasi KPK atas pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan selama periode Januari-Desember 2017, imbuhnya.
Agus menjelaskan kedatangan pihaknya ke KPK dalam rangka menggandeng KPK untuk mendampingi direksi dan manajemen guna menghindari intervensi dalam investasi dan tata kelola dana pekerja yang terhimpun sudah mencapai Rp320 triliun tersebut. “Kita akan mempererat kerja sama yang diwujudkan dalam kesepahaman (MoU),” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan usai pertemuan menjelaskan bahwa sesuai arahan, direksi BPJS Ketenagakerjaan sudah meninjau ulang kebijakan dan prosedur investasi. “Hasilnya, BPJS Ketenagakerjaan mampu berhemat hingga Rp300 miliar. Ini tentu saja kita apresiasi. Tidak semua orang bahagia dengan kebijakan tersebut,” kata Pahala.

Menurutnya, secara organisasi, KPK tentu bahagia dengan kondisi tersebut, di sisi lain ada pihak-pihak yang tidak bahagia dengan kebijakan tersebut. “Karena itu jajaran direksi butuh pendampingan, pengawasan dan konsultasi,” pungkas Pahala (A.Azwar).

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up