BeritaFeatured

Jeratan Korupsi, Penggunaan Fasilitas Negara Selama Masa Kampanye Pemilu dan Pilpres?

Oleh : Adib Zain (Pegiat Investigasi Publik)

Tahapan Pemilu dan Pilpres yang semakin mendekati momentum penting yaitu Pemungutan Suara pada 17 April 2019 dalam hitungan hari. Mari kita telisik, terkait seorang Pejabat Negara; seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, selama masa Kampanye Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif DPR/DPRD dan DPD. Apakah telah menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Coba kita simak Peraturan KPU ( PKPU ) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu Pasal 61 ayat (2) “Dalam melaksanakan Kampanye, Pejabat Negara wajib menjalankan cuti diluar tanggungan negara“. ayat (4) Kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti. Namun, karena ada keputusan MK, maka Calon Presiden petahana tidak perlu cuti. Sementara pejabat negara yang lainnya tetap harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.

Terkait selama melaksanakan Kampanye, Presiden tidak perlu cuti ini mengundang polemik lanjutan. Apakah seorang Presiden Jokowi yang Capres, walau pun tidak cuti itu dilarang menggunakan fasilitas negara lainnya diluar pengamanan, kesehatan dan protokoler dalam satu rangkaian antara tugas negera dan kampanye? Sebagaimana ketentuan, Pejabat Negara harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilu, masih tetap berlaku.

  1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP dimaksud, sangat jelas dalam melaksanakan Kampanye Pemilu/Pilpres Pejabat Negara dilarang:
    a. menggunakan fasilitas negara;
    b. memobilisasi aparat bawahan untuk kepentingan kampanye;
    c. menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau;
    d. menggunakan fasilitas BUMN/BUMD.

Untuk jelasnya fasilitas negara di atas adalah sesuai Pasal 22 ayat (2) huruf a, berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara, dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kab/Kota.
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemda Provinsi/Kab/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

Coba kita perhatikan dan amati, apakah selama masa Kampanye Pemilu dan Pilpres 2019 Pejabat Negara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan? Misalnya, khusus terkait penggunaan sarana mobilitas, fasilitas kantor/rumah milik negara, anggaran negara dan BUMN/BUMD lainnya. Tidak termasuk kategori fasilitas Pengamanan, Kesehatan dan Protokoler seorang Presiden. Sejak sosok Jokowi ditetapkan oleh KPU menjadi Calon Presiden RI pada Pilpres 2019 yang tahapannya tengah berlangsung hingga saat ini. Apakah terdapat tumpang-tindih, ovel lapping?

Tidak perlu mengambil cuti bagi Presiden sesuai Keputusan MK seharusnya dimaknai lebih untuk menguji, apakah selama tidak cuti itu Capres Petahana masih menggunakan fasilitas negara atau tidak? Karena jika masih digunakan untuk memfasilitasi dan melaksanakan Kampanyenya sebagai Capres, atau siapa pun yang terkait, diduga kuat ada unsur ‘abuse of power‘ ( penyalahgunaan kekuasaan/wewenang ) yang melibatkan Pejabat Negara dibawahnya, Aparat Negara dan pejabat BUMN dan/atau BUMD.

Pelanggaran tersebut dapatkah dijerat pula dengan pasal tindak pidana korupsi. Karena fasilitas negara tersebut termasuk segala sesuatu yang menggunakan anggaran negara dilarang untuk digunakan dalam melaksanakan dan memfasilitasi peserta Kampanye Pemilu. Termasuk Presiden Jokowi selama beliau menjadi Calon Presiden.

Untuk itu mendesak kiranya BPK melakukan audit kegiatan Pejabat Negara selama masa Kampanye Pemilu/Pilpres. Sementara itu; Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mungkinkah menyelidiki dugaan adanya modus korupsi yang seperti ini. Agar Pemilu Bersih, Bermartabat dan Berkualitas dapat terwujud.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up