Berita

Gubernur Anies: Pemprov DKI Berwenang Batalkan Reklamasi

Kanigoro.com – Merujuk pada pasal 103 dan 104 Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 99 Tahun 1999. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pembatalan proyek reklamasi berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Di Peraturan Menteri itu dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB). Kita ingin tegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi, maka pemegang otoritas wilayah berhak untuk melakukan peninjauan ulang,” kata Anies di Jakarta, Sabtu (13/1/18).

Gubernur Anies juga menyadari bahwa persoalan pembatalan reklamasi itu menjadi perhatian masyarakat. Namun dia menggarisbawahi bahwa dia tahu persis aturan yang digunakan, yang selama ini sudah sering digunakan. Pemerintah Provinsi dalam hal ini akan dengan sangat mudah mengembalikan pajak.

“Tidak ada masalah sama sekali, bukan pakai APBD, bayar pajak itu ada catatan. Bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan di situ,” ujarnya.

Gubernur mengaku telah berdiskusi dengan Badan Penerimaan dan Retribusi Daerah, dan ternyata memang banyak catatan.

Sementara itu pakar tata kota, Yayat Supriatna dalam sebuah diskusi mengatakan dalam kasus pembatalan tanah reklamasi di Jakarta utara yang mengajukan adalah pemerintah provinsi DKI, kemudian yang mengeluarkan sertifikat tanah adalah BPN, sertifikat itu merupakan bukti akhir legalitas atas kepemilikan tanah.

Tetapi ketika ada kekosongan prosedural hukum maka bisa ditinjau ulang. (be/t)*

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up