Berita

GNPF MUI Serukan Aksi Simpatik 55

Jakarta, Kanigoro.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar kembali aksi damai sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 212. Aksi  bertema “Aksi Simpatik 55” itu akan dimulai dengan Shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan berjalan kaki ke Mahkamah Agung (MA), Jumat, 5 Mei 2017.

Menurut GNPF MUI, aksi ini bersifat nasional, oleh karena itu umat Islam dari luar Jabodetabek dipersilakan ambil peran dan berpartisipasi sebagaimana pada Aksi 411 dan Aksi 212 sebelumnya. Sedangkan inti tuntutan pada aksi ini adalah mendukung penegakan hukum secara berkeadilan dan mendukung hakim kasus penodaan agama untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Aksi Simpatik 55 juga bertujuan untuk mendukung indepedensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Selain itu, karena adanya rasa ketidakadilan yang telah dilakukan beberapa oknum.

“GNPF selama ini selalu menginginkan pelaksanaan aksi yang bersifat damai. Tidak ada upaya makar atau segala tuduhan yang telah diberikan kepada kami. Umat Islam Indonesia mencintai kedamaian dan toleransi,” tegas Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dan tim advokasi GNPF MUI saat jumpa pers di Aula AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (2/5).

GNPF MUI berpendapat, tuntutan JPU dalam kasus sidang kasus Ahok telah mendelegitimasi fatwa MUI. “GNPF menyayangkan sikap atas pendeligitimasian fatwa MUI yang telah mendapat kepercayaan dan menjadi panutan umat Islam di Indonesia. Pendeligitimasian dapat berdampak pada pembubaran MUI karena dinilai fatwa yang dikeluarkan tidak efektif,” ungkap Ketua GNPF MUI.

Dalam konferensi pers tersebut, Tim Advokasi GNPF MUI Dr. Kapitra Ampera membacakan sikap resmi GNPF sebagai berikut:
1) Kami menolak tegas atas pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap Ahok yang diberikan tuntutan sangat ringan.
2) Kami meminta jangan ada intervensi terhadap Majelis Hakim, supaya timbul pelaksanaan hukum yang ideal di Indonesia.
3) Kami meminta, pasal penodaan agama digunakan dalam proses persidangan terhadap Ahok.
4) Kami meminta MA untuk mengawasi Majelis Hakim supaya tidak terjadi intervensi hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua GNPF MUI KH Zaitun Rasmin menambahkan, aksi simpatik 55 ini adalah sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara terkhusus umat Islam yang menginginkan keadilan di negeri ini. Selain itu, aksi ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang telah usai. “Ini adalah murni permasalahan hukum”, pungkasnya.

(th/bq)

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close
Scroll Up