BeritaFeatured

Direktur Al Mentra Institute Nilai Pilkada Serentak Desember Dapat Dilangsungkan Asal Patuhi Protokol Kesehatan

Kanigoro.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa dilaksanakan sesuai jadwal setelah diundur. Seharusnya berlangsung September, Pilkada Serentak 2020 akan digelar Desember 2020.

Sejumlah pro dan kontra muncul ke media dengan adanya pandemi Covid-19 yang belum diketahui kepastian kapan akan berakhir di Indonesia.

Direktur Al Mentra Institute, Karman BM turut menyampaikan penilaiannya.

Menurut Karman, penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang akan berjalan sukses meskipun pesta demokrasi ini dilaksanakan dalam kondisi wabah Corona.

“Saya melihat dan optimis Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti berjalan sukses.” kata Karman saat menjadi narasumber Webiner Nasional bertajuk “Menghadapi Pencoblosan dan Pungut Hitung pada Pilkada 2020 di Situasi Covid-19”, Jumat (22/5).

Karman menyebut ada beberapa negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu di masa pandemi Covid-19. “Bahkan pandemi itu tidak menjadi penghalang bagi peserta pemilih di negara-negara itu untuk menyalurkan hak suara mereka dalam menentukan pimpinan negaranya.”

Karman melanjutkan, kesuksesan Pemilu di beberapa negara tersebut harus dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada nanti.

“Ada Korea, Iran, Israel, Australia dan beberapa negara lainnya tetap melaksanakan Pemilu. Ada yang mengundur tetapi juga di tahun yang sama melaksanakan Pemilu dengan catatan bahwa mereka melaksanakan protokol Covid-19.” tambah Karman.

Maka Karman menyatakan Pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah nanti tidak perlu ditunda.

“Mengapa tidak perlu ditunda? Sebab, selain sudah ada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 juga tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan oleh penyelenggara.” imbuhnya.

Karman juga memberikan pertanyaan retoris kepada peserta Webinar “Apakah agenda-agenda yang sudah kita rencanakan dari awal stag begitu saja? Tentu tidak demikian.”

Karman merujuk WHO yang menyampaikan bahwa Covid-29 ini bukan pandemi tetapi endemi. “Sama seperti penyakit lain semacam AIDS, bahwa virus ini tidak akan hilang dan kita dituntut hidup bersama.”

Karman juga mendukung pernyataan Presiden Jokowi bahwa kita harus berdamai dengan Corona sebab WHO sendiri juga belum menemukan Vaksin untuk wabah Covid-19 ini.

Karman mengusulkan agar peraturan yang sesuai standar protokol kesehatan harus diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada nanti. “Misalnya penyelenggara pilkada, peserta, dan pemilih harus tetap menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan physical distancing.

“Kita ambil pelajaran dari Pemilu Korea, partisipasi pemilihnya justru meningkat dalam situasi pandemi ini.” papar Karman seraya meminta tahapan-tahapan Pilkada terus dilakukan dengan mengikuti aturan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tahapa-tahapan ini menurut Karman sangat penting dilakukan untuk kesuksesan Pilkada nanti. Seperti tahapan sosialisasi, tahapan yang dilakukan KPU seperti verifikasi dukungan dan lain-lain harus mulai dijalankan.

“Paling penting dilakukan adalah sosialisasi untuk menumbuhkan partisipasi dan antusiasme masyarakat. Jangan sampai waktu Pilkada nanti orang-orang takut keluar karena kita ragu menentukan Pilkada. Jadi butuh ketegasan pemerintah, DPR, dan Penyelenggara.” lanjut Karman.

Karman juga menyatakan bahwa apabila Pilkada kembali diundur akan menimbulkan masalah baru. Misalnya terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dijadikan PLT Kepala Daerah yang masa kepemimpinan Kepala Daerah yang masa kepemimpinannya sudah berakhir.

“Jadi Pemerintah harus tegas apakah harus dilaksanakan 9 Desember. Saya lihat dasar-dasar hukumnya juga sudah disiapkan, Perppu Pilkada suda ada, tinggal peraturan KPU disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang baru. Mungkin Pilkada ini menjadi energi positif lagi sehingga orang ikut berani keluar, tidak hanya berdiam diri. Ada kegiatan-kegiatan positif melibatkan dengan catatan menjalankan protokol kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.” tutup Karman.

Perlu diketahui, selain Karman yang menjadi narasumber, dalam Webinar yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini hadir sejumlah tokoh yang turut menjadi narasumber, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan Deputi Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara Dadan Wildan. (Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait

Check Also

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
%d blogger menyukai ini: