Berita

Deradikalisasi: Sikap Muhammadiyah dan BNPT

Oleh: Tri Mulyono

Sekretaris Majelis Hukum & HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun

“Berapa banyak uang yang dibutuhkan Muhammadiyah untuk program deradikalisasi ini?” Sekonyong-konyong kata-kata ini keluar dari Saud Usman Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI. Kata-kata Saud di hadapan Ketua Umum Muhammadiyah (saat itu), Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, mirip sebuah tantangan ketimbang pertanyaan tulus. Tanyanya itu semacam pamungkas setelah berceramah selama dua jam di hadapan Din Syamsuddin dan beberapa pengurus Muhammadiyah.

Saud menggebu mengajak Muhammadiyah dari ancaman terorisme berkedok agama (Islam), yang bahkan sebagian di antaranya sudah menyasar kalangan remaja ormas yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan itu. Untuk meyakinkan Din, Saud yang selesai menjabat pada Maret 2016, menyebutkan respons ormas-ormas Islam lainnya.

“Semua ormas Islam sudah menerima program deradikalisasi. Termasuk ormas sebelah. Jadi, tinggal Muhammadiyah,” bujuk Saud, yang redaksi ini saya peroleh dari Mustafa Nahrawardaya, saksi langsung pertemuan itu, ketika berbicara soal terorisme di Masjid Jogokariyan pada 3 April 2016.

Din yang sejak diceramahi sudah tampak tidak kerasan duduk, ingin segera menjawab. Begitu Saud selesai presentasi, ia pun berkata, “Sudah selesai, Pak? Mohon maaf, Muhammadiyah tidak tertarik ikut program deradikalisasi. Silakan Anda pulang.”

Butuh beberapa menit semua yang hadir, termasuk Saud dan tim BNPT, mencerna kata-kata tandas, lugas, tapi tidak dinyana bakal keluar seperti itu. Suasana pertemuan di gedung Muhammadiyah itu jadi senyap beberapa saat. “Muhammadiyah berdiri sejak 1912, jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi BNPT. Kami sudah berpengalaman menangani soal radikalisme,” papar Din.

Banyak pihak yang menilai kekritisan Muhammadiyah belakangan ini dalam soal penanganan terorisme adalah gara-gara tidak mendapatkan jatah proyek bernilai fantastis. Ketika ormas Islam berpengaruh tanpa malu memperlihatkan kemesraan bersama BNPT dan Densus 88 Polri, Muhammadiyah menempuh suara beda. Orang pun menilai ini pasti karena tidak dapat jatah. Salah besar ternyata. Jauh dari fakta sebenarnya bahwa Muhammadiyah bukan tidak diberi proyek, melainkan menolak proyek yang banyak menghadirkan teror kemanusiaan bagi sesama anak bangsa sendiri.

Maka, entah kebetulan atau tidak, selepas penolakan itu, beberapa kader atau simpatisan yang dekat dengan aktivitas Muhammadiyah diciduk aparat. Sangkaannya mengerikan: teroris kelompok ini dan itu. Terbaru adalah Siyono, yang sebetulnya bukan anggota Muhammadiyah tapi ada kesamaan agenda dakwah di tempat tinggalnya yang dikepung kalangan non-Muslim. Kematian mencurigakan sang imam masjid di perdusunan Klaten itu diadvokasi Muhammadiyah setelah mendapat mandat keluarga Siyono.

Saya teringat di desa sebelah rumah saya, di Seyegan, Sleman, pada 9 Agustus 2013 ketika warga setempat bernama Bayu diciduk bersama iparnya, Saiful, oleh Densus 88. Tuduhan kepada keduanya adalah menyiapkan teror bom di kedutaan besar Myanmar di Jakarta. Bayu disebut-sebut banyak berkegiatan di Muhammadiyah di tempatnya. Tidak berbeda dengan sang ipar. Belakangan ketika Muhammadiyah turun tangan mengadvokasi, kasus Bayu dianggap tuntas. Hanya berdasarkan bukti flashdisk tertinggal milik seorang tamu, keduanya jadi bulan-bulanan aparat dan media.

Genderang perang melawan terorisme sudah ditabuh penuh semangat tinggi. Kalangan islamis jadi sasaran, sayangnya dengan standar operasi yang jauh dari kata manusiawi. Meninggalnya tidak kurang 121 orang Islam (termasuk Siyono) dalam operasi kontra-terorisme sering menyisakan tragedi dan keganjilan berlogika. Ini betul-betul menumpas dan mencegah teroris ataukah memelihara proyek terorisme?

Sejak melawan terorisme jadi isu global, Polri seperti bermain dengan tumpukan batangan emas. Ada jutaan potensi yang tidak ingin didiamkan. Digandeng Amerika Serikat dan Australia jadi berkah tersendiri. Belum lagi alokasi dari dalam negeri, baik dari dana swasta yang bersimpati maupun uang rakyat. Jadilah negara lewat BNPT dan Densus 88 seperti kumandang al- Ma’mun dan al-Mu’tashim saat ingin pendapat diri dan kelompoknya jadi pegangan semua orang. Mengampanyekan ada kalangan teroris dengan ciri-ciri begini dan begitu kepada khalayak.

Sejatinya para ulama akan mudah membaca kebijakan dalam permainan dua alat negara itu. Semudah bagaimana para ulama era al-Ma’mun dan al-Mu’tashim menilai pandangan Al-Quran itu makhluk. Sangat lemah, hanya bersandarkan pada spekulasi filsafat satu pihak belaka. Dan begitulah ketika narasi melawan teroris dibangun. Seolah jadi ancaman mahadahsyat dengan pintalan fakta-fakta ala kedua lembaga penerima dana asing. Tidak peduli kenyataan yang ada hanya manipulasi, rekayasa, atau hiperalitas. Agenda
melawan terorisme sebenarnya bisa dengan mudah dinilai apakah bagian dari—meminjam istilah kunci Jean Baudrillard—simulasi dan simulakra ataukah bukan.

Dikutip dari Ustadz Yusuf Maulana, dalam bukunya “Mufakat Firasat”.

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up