BeritaFeatured

Buruh Tolak RPP Pengupahan

Kanigoro.com – Sejumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) melakukan unjuk rasa (Unras) di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (31/10). Dalam unjuk rasa ini, massa SP/SB menyuarakan 2 tuntutan kepada pemerintah.

Mereka berkumpul di Kementerian Ketenagakerjaan sejak pukul 09.40 WIB. Adapun 2 tuntutan tersebut yaitu pertama, tuntutan untuk merevisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Kedua, menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Bagi buruh, dengan PP No.78/2015 telah membuat kenaikan upah minimum yang berdasarkan inflasi 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, mereka juga menilai harusnya kenaikan UMP sebesar 15 persen. Buruh mengklaim angka itu didapat dari survei ke lapangan berdasarkan 78 item kebutuhan hidup layak.

“Ooooiii, ada apa PKB tetap di Kemnaker ini. Apakah ada deal-deal tertentu sehingga Kemnaker selalu dipimpin PKB. Kami aneh melihat ini, seolah olah sudah menjadi jatah bagi mereka,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Automatif Mesin dan Komponem (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Heriyanto saat berorasi di atas mobil komando, Kamis (31/10).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengangkat dan melantik Menaker Ida Fauziah untuk menggantikan Hanif Dhakiri, yang sama sama berasal dari PKB. Heriyanto mempertanyakan, apa yang bisa diperbuat oleh menteri baru itu untuk kemajuan dan kesejahteraan buruh. Bukankah menteri terdahulunya juga tidak bisa berbuat untuk kemajuan dan kesejahteraan buruh ?

“Buktinya penetapan kenaikan upah minimum provinsi hanya berdasarkan PP 78/2015 tentang Pengupahan,” katanya.

Kebijakan penetapan kenaikan UMP DKI yang hanya 8,51 persen itu dianggap sebagai konspirasi antara pemerintah dan pengusaha. Bahkan dengan penetapan itu, Heriyanto menilai pemerintah telah tunduk kepada pemodal. “Kita menolak kenaikan UMP DKI. Kita harus berjuang agar pemerintah menaikkan UMP DKI menjadi 15 persen. Kita minta kepada Menteri Ida Fauziah untuk mencabut surat edaran Menaker yang ditandatangani Hanif Dhakiri ,” katanya.

Pada kesempatan ini buruh juga menyampaikan kekecewaannya karena tak bisa bertemu langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Mereka juga menyampaikan kepada pihak Kemnaker agar menolak investasi selama investasi itu memberikan upah kecil bagi buruh.

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, mengenai PP No.78/2015, Kemnaker sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera merevisinya. Untuk itu, jelasnya, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan suara-suara dari berbagai pihak untuk revisi peraturan tersebut. Sedang terkait revisi UU Ketenagakerjaan, menurut Dinar, tidak ada yang perlu ditolak karena hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan bahkan belum punya draft untuk revisi UU tersebut (Azw).

Komentar Facebook

Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up