BeritaFeatured

BPJS Watch Harapkan Seluruh Pelaksana Pemilu dan Pilkada Ikut Program BPJS Ketenagakerjaan

Kanigoro.com – Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang diselenggarakan pada Rabu, 17 April 2019 telah berjalan dengan lancar. Tentunya keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kerja – kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tim di bawahnya hingga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tempat pemungutan suara (TPS).

Di banyak TPS, kerja KPPS hingga malam hari mengingat harus menghitung 5 jenis kertas suara yaitu kertas suara  Pilpres, DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II. Khusus di DKI hanya 4 jenis kertas suara tanpa DPRD II.

Di tengah pesta demokrasi tersebut ada dua ketua KPPS yaitu di Bogor dan Purwakarta yang meninggal dunia ketika melaksanakan tugas di TPS. “Tentunya kita semua turut berduka cita atas meninggalnya kedua ketua KPPS tersebut.” kata Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, Kamis (18/4).

Menurut Timboel, dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 3 tahun 2018, mengenai ketua dan anggota KPPS, tidak diatur dengan jelas tentang hak ketua dan anggota KPPS. Adapun yang ditekankan berkisar Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS.

Memang Ketua dan anggota KPPS mendapatkan Honor  sebesar Rp 550 ribu untuk ketua dan anggota sebesar Rp 500 ribu. Ketentuan ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.” ujar Timboel.

Ditambahkannya, di luar honor, ketua dan anggota tidak mendapat hak lainnya. Seperti jaminan sosial yang menjamin mereka ketika melaksanakan tugas negara tersebut. Khususnya program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya peristiwa meninggalnya dua orang KPPS ketika menjalankan tugas di TPS. Seharusnya ahli waris kedua orang KPPS tersebut mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Namun bila memang seluruh anggota KPPS tidak diikutkan dalam program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Maka KPU harus membayarkan santunan kematian kedua orang tersebut. Sebesar jumlah santunan yang seharusnya dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris.

“Semoga kedepan KPU mengikutsertakan seluruh pelaksana pemilihan umum maupun pilkada ke program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” pungkas Timboel Siregar (Azr/fn).

Komentar Facebook

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait

Scroll Up